LRMPHP Terima Siswa PKL SMK N 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 1 Tanjungsari Gunungkidul, 1 Agustus 2023. Penerimaan PKL ini menindaklanjuti  Surat Nomor : 421/359 tanggal 4 Mei 2023 tentang Permohonan Tempat PKL di LRMPHP, sekaligus tindak lanjut implementasi kesepakatan bersama yang diinisiasi kedua belah pihak tentang kemitraan dalam rangka pelatihan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.

Pada tahun 2023 ini, SMK N 1 Tanjungsari mengirimkan 2 siswanya dari Program Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi) atas nama Aulia Pramesti Damarwati (NIS. 211214) dan  Choirul Iqhbal Hanafi (NIS. 211212)  selama 2 bulan mulai 1 Agustus hingga 30 September 2023.

Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, Tri Nugroho Widianto mewakili Kepala LRMPHP menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejalan dengan program prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). 

Sementara itu Kepala Tata Usaha LRMPHP, Afris Syahada yang ikut hadir dalam penerimaan siswa PKL ini berpesan agar selalu mematuhi tata tertib di LRMPHP dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang diperoleh selama kegiatan.

Dalam rangkaian penerimaan siswa PKL ini, para siswa  selanjutnya diajak berkeliling melihat sarpras LRMPHP seperti perpustakaan, laboratorium kimia, laboratoium pengolahan, laboratorium sensori, workshop, ruang display alsinkan, sekaligus orientasi pengenalan peralatan dan fungsi serta mekanisme kerjanya.

Read More

KKP dan Jeju National University Korea Siapkan Sister Program Pendidikan Vokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan Jeju National University (JNU) membahas Sister Program pendidikan vokasi perikanan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut implementasi Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Bersama diantara kedua belah pihak.

“Mengingat BPPSDM dan JNU memiliki MoU yang aktif dan bahwa Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan serta mengingat fakta bahwa kelautan dan perikanan adalah industri yang berkembang di kedua negara, kami sangat tertarik untuk menindaklanjuti MoU kami dengan kemungkinan area yang dapat kami jelajahi lebih lanjut,” ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta saat menandatangani Minutes of Meeting dengan Dean Office of International Affairs JNU Moonjae Cho di JNU. 

Nyoman juga menyampaikan kedua pihak ingin bekerja sama dalam pengembangan manajemen pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, Ocean Institute of Indonesia, serta program pelatihan Bahasa Korea. Kedua pihak sepakat untuk membahas lebih lanjut kemungkinan Sister Program untuk menjadi satuan pendidikan vokasi perikanan global dan profesional. 

"Salah satu yang ingin kita ingin dorong adalah rencana pembentukan program Young Students Collaboration for Research (Kerja Sama Pemuda untuk Penelitian) bagi jenjang sarjana dan magister melalui program double degree atau sister program", terang Nyoman. 

Lebih lanjut Nyoman mengatakan terkait penyelenggaran program double degree di Korea dan Indonesia maupun pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Para Pihak akan melanjutkan diskusi secara lebih rinci untuk menentukan kegiatan praktis bagi kerja sama tersebut dan merundingkan syarat dan ketentuan kerja sama di bawah MoU yang telah ditandatangani. 

Selain itu, melalui sister program ini Nyoman juga berharap para peserta didik dan alumni satuan pendidikan KKP dapat melakukan magang dan bekerja di perusahaan Korea dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan Bahasa Korea. Sementara itu, Korea membutuhkan tenaga teknis di lapangan untuk kegiatan budidaya perikanan dari Indonesia. 

“Kami mengundang Profesor Lee, Profesor Cho, dan Profesor Hanil ke Indonesia untuk berdiskusi lebih rinci tentang keberlanjutan kerja sama ini,” Pungkas Nyoman. 

Sebagai informasi, MoU antara BPPSDM dan JNU ditandatangani pada 14 September 2022 di Jeju, yang disaksikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Duta Besar Indonesia untuk Korea Gandi Sulistiyanto, serta Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. 

Dalam kegiatan di JNU, Kepala BBPSM melakukan pertemuan dengan Dean Office of International Affairs dan Dean Office of Education Innovation serta Dean of Office of Industry-Academic Research Young-Don Lee. Director General of JNU Technology Licensing and Commercialization Center June-Ho Kim. 

Upaya peningkatan kualitas SDM terus digeber di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. KKP telah melakukan sejumlah kerja sama dengan universitas terkemuka untuk memperkuat pengembangan SDM dan pembentukan OII.

Sumber : kkp

Read More

KKP Kawal Standar Keamanan Pangan Produk Perikanan Melalui Codex

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengawal standar keamanan pangan produk perikanan melalui Codex Indonesia untuk dirumuskan dalam Codex International berdasarkan Joint FAO/WHO Food Standards Programme.

Hal tersebut dilakukan mengingat 5 program prioritas KKP sesuai dengan semangat Codex International yang mendorong penguatan standar internasional untuk keamanan pangan.

"Blueprint the future of Codex yang mencakup perubahan strategis Codex, khususnya tentang food safety dan fair trade sangat penting untuk dibahas," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/7/2023).

Sebagai organisasi internasional yang menangani standar pangan, Codex memiliki mandat untuk mengembangkan standar pangan internasional dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil. Standar Codex secara umum telah menjadi acuan bagi perdagangan internasional sebagai pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan.

Di Indonesia sendiri, standar Codex telah diadopsi dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan. Khusus di sektor perikanan tertuang dalam Undang-Undang Perikanan (UU No 31 Tahun 2004, UU No 45 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2020, UU No 6 Tahun 2023), Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2015 dan No 27 Tahun 2021, serta SNI Produk Perikanan.

Dalam mendukung implementasi Codex, telah dibentuk Komite Nasional (Komnas) Codex untuk merumuskan dan menyusun kebijakan makro pengelolaan Codex Indonesia sebagai bahan rekomendasi kebijakan strategis bagi Indonesia. "Terutama terkait dengan isu keamanan pangan yang dibahas dalam forum Codex," tutur Budi.

Budi menegaskan keamanan pangan menjadi prasyarat pangan, sehingga manfaat pangan akan dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi agar hidup lebih aktif dan sehat, serta dapat membantu tumbuh-kembangnya anak-anak.

"Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia jadi keamanan pangan sangatlah penting," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengajak Kementerian/Lembaga dan para pakar untuk bersama – sama mengawal program kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintah. Karena hal ini sangat penting mengingat terdapat perubahan proses bisnis dari yang selama ini secara umum bahan baku langsung diekspor menjadi produk yang telah diolah dan/atau memiliki nilai tambah terlebih dahulu baru dijual.

"Ini tentu membutuhkan pengawalan dari segi keilmuan dan standardisasi," urai Budi.

Sebagai informasi, KKP menjadi tuan rumah pertemuan Rapat Komnas Codex Indonesia yang ke-2 yang berlangsung pada 20 Juli 2023 dan dihadiri 100 orang yang terdiri dari anggota Komnas Codex, Mirror Committee dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dirjen PDSPKP dan selanjutnya rapat dipimpin oleh kepala BSN selaku ketua Komnas Codex Indonesia.

Sebelumya, Menteri kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Sumber : kkp

Read More

KKP Cetak Hattrick di Top GPR Award

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak hattrick di ajang TOP GPR Award, setelah kembali meraih penghargaan tersebut pada acara penanugerahan yang berlangsung Rabu 26 Juli 2023.

KKP membawa pulang Top GPR Award 2023 pada kategori Kementerian, atas prestasi membangun digital public relations.

"Alhamdulillah KKP kembali dipercaya mendapat penghargaan dari GPR Institute. Ini yang ketiga kalinya secara beruntun atau hattrick dari tahun 2021," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP, Kamis (27/7/2023).

Doni mengatakan, public relation memiliki peran besar dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk itu, KKP selalu melakukan inovasi, termasuk mengoptimalkan keberadaan teknologi digital dalam menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat.

Pihaknya juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang public relation, sehingga program-program komunikasi yang dirancang berkualitas dan menjawab kebutuhan. Begitu pun dengan informasi yang disajikan kepada pihak eksternal maupun internal KKP menjadi lebih menarik dan kekinian sehingga bisa menjangkau lintas usia dan kalangan.

"Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja tim yang solid di KKP. Mudah-mudahan prestasi ini bisa kami pertahankan, tentunya dengan terus melakukan inovasi-inovasi," pungkas Doni.

Sementara itu, Director GPR Institute Arief Munajad SE menerangkan tujuan penyelenggaraan Top GPR Award 2023 untuk memberikan apresiasi kepada humas pemerintah yang telah berhasil menjalankan program kehumasan untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Penghargaan Top GPR Award diharapkannya dapat meningkatkan citra, reputasi dan kepercayaan terhadap penerima penghargaan di ranah publik, serta mendorong insan humas pemerintah menghasilkan program-program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah meraih penghargaan 3rd Top GPR Award 2023. Acara ini upaya kami mengembangkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif dan inovatif dalam peradaban negara-negara maju," terang Arief.

Penilaian pemberian penghargaan Top GPR Award 2023 dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2023. Penilaian mengacu kepada tiga parameter penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, dan Social Media Aspect.

 

Sumber : kkp

Read More