Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melepas 73 lulusan Satuan Pendidikan (Satdik) KP yang telah diterima bekerja dan magang di sejumlah negara, seperti Jepang dan Taiwan.
PELATIHAN
LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020
Tugas Pokok dan Fungsi
Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan
Kerjasama
Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru
Sumber Daya Manusia
LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.
Rabu, 09 Agustus 2023
Menteri Trenggono Lepas Lulusan Satdik KP ke Jepang dan Taiwan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melepas 73 lulusan Satuan Pendidikan (Satdik) KP yang telah diterima bekerja dan magang di sejumlah negara, seperti Jepang dan Taiwan.
Jumat, 04 Agustus 2023
Instruktur LRMPHP Menjadi Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Gunungkidul
Instruktur Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menghadiri kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Angkatan VII (POKIR) tahun 2023 di Desa Betoro Lor, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul. Kegiatan yang diadakan pada 2 Agustus 2023 merupakan Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Satu Daerah Kab/Kota yang diadakan oleh dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, Noor Ichsan, Penyuluh Perikanan Kab. Gunungkidul, Danang Suryo Kusuma Aji, dan para peserta pelatihan dari Dusun Betoro Lor, Kalurahan Karangasem.
Pelatihan pengolahan hasil perikanan tentang pembuatan olahan patin yaitu ikan patin bakar dan soup ikan patin menghadirkan narasumber Ibu Yosef dari Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI). Selain pelatihan dalam bentuk praktek, pada kesempatan ini juga diberikan sosialisasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, Kandungan Gizi Ikan dan Manfaatnya, Potensi Perikanan dan Rencana Kerja Penyuluhan.
LRMPHP menghadirkan Instruktur Muda, Koko Kurniawan sebagai narasumber yang menyampaikan paparan tentang Peranan Riset dan Mekanisasi dalam Pengembangan Hasil Perikanan. Dalam paparannya disampaikan dinamika reorganisasi terkini pasca terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 dimana Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) bertransformasi menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) yang berdampak pada tugas dan fungsi utama pada UPT, khususnya UPT yang berbasis riset seperti LRMPHP. Tugas dan fungsi LRMPHP yang awalnya melakukan riset mekanisasi dibawah BRSDM KP, bertransformasi menuju fungsi pelatihan dibawah BPPSDM KP. “Kegiatan pelatihan ini sejalan dengan salah satu program prioritas KKP dalam mendukung implementasi program prioritas tersebut " jelasnya.
Instruktur LRMPHP ini juga memaparkan tentang fungsi dan peran teknologi dalam pengolahan hasil perikanan. “Teknologi dibidang pengolahan hasil perikanan akan membantu pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan, ”jelasnya. Selama paparan terlihat peserta sangat antusias terutama pada materi peralatan tepat guna hasil inovasi LRMPHP seperti mesin pemisah daging ikan, dan teknologi pengolahan fish jelly.
Kamis, 03 Agustus 2023
Neptune Tv KKP Hadir di Biznet IPTV
Program dokumenter Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Neptune Tv kini hadir di layanan televisi interaktif Biznet IPTV. Kolaborasi KKP dan Biznet semakin mengoptimalkan penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat luas.
"Kerja sama KKP dan Biznet ini merupakan langkah maju dalam upaya penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP di Jakarta.
Neptune Tv merupakan satu dari berbagai program publikasi yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sarana penyebarluasan informasi. Program ini berupa tayangan dokumenter yang dikemas semenarik mungkin dengan durasi minimal 26 menit.
Sepanjang tahun 2022, KKP sudah memproduksi 76 tayangan yang dapat disaksikan di akun Youtube resmi kementerian, Maxstream, dan channel IndiHome.
Doni menambahkan, kehadiran Neptune Tv di Biznet IPTV yang akan tayang perdana pada 3 Agustus nanti diharapkan menjadi pilihan program informasi maupun literasi bagi masyarakat, khususnya pelanggan Biznet.
Kerja sama ini menurutnya, sekaligus menjadi tantangan bagi KKP dalam menyajikan tayangan dokumenter yang berkualitas, baik dari sisi visual maupun materi yang disampaikan.
"Seperti yang disampaikan Pak Menteri, sektor kelautan dan perikanan itu besar sekali potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan yang kaitannya dengan masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Jadi sudah seyogyanya informasi di sektor ini disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, entah itu mengenai kehidupan nelayan, pembudidaya sampai ke bagaimana sih tata kelola kelautan dan perikanan itu sendiri," paparnya.
Dokumenter Neptune Tv akan tayang di Channel Lifestyle HD Biznet IPTV setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB dengan episode baru setiap minggunya. Kehadiran program Neptune Tv juga diharapkan dapat memperluas jangkuan pelanggan Biznet di Indonesia.
“Kami mendukung upaya Kemetrian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Karena itu, Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia sangat mengapresiasi kehadiran program dokumenter Neptune Tv KKP di Biznet IPTV, karena program ini tidak hanya merupakan karya anak bangsa, namun juga merupakan program yang mengedukasi masyarakat khususnya mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Selain itu, kehadiran program Neptune Tv KKP ini juga dapat menambah variasi program di Biznet IPTV yang telah ada sebelumnya. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi suatu usaha dalam menghadirkan program yang berkualitas, informatif dan juga edukatif baik bagi pelanggan Biznet IPTV maupun masyarakat Indonesia,” ujar Adi Kusma, President Director Biznet.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
Tentang Biznet
Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan Internet, Data Center, Cloud Computing dan IPTV. Kami memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perusahaan silakan kunjungi biznetnetworks.com.
Tentang Biznet IPTV
Layanan TV interaktif yang menghadirkan program hiburan terkini dengan kualitas 4K terbaik dan dapat diakses menggunakan jaringan The New Biznet Fiber. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Biznet IPTV silakan kunjungi biznetiptv.com.
Sumber ; kkp
Rabu, 02 Agustus 2023
KKP & Prefektur Miyagi Jepang Jalin Kerja Sama Pengembangan SDM
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Prefektur Miyagi Jepang menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan dengan fokus penyiapan Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus.
Kedua pihak sepakat untuk menandatangani kerja sama tersebut di tahun ini. Hal tersebut diungkapkan saat KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) menerima audiensi Gubernur Prefektur Miyagooi Yoshihiro Murai, di Kantor Pusat BPPSDM, Gambir, Jakarta.
Pada audiensi tersebut dibahas mengenai perkenalan dari Prefektur Miyagi, termasuk gambaran pekerja Indonesia di sana, dan rencana pemberian dukungan Pemerintah Prefektur Miyagi untuk peningkatan kapasitas SDM Indonesia hingga berstatus Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus yang siap bekerja di Prefektur Miyagi dengan hak, keselamatan kerja dan perlindungan hukum.
"Indonesia dan Jepang, khususnya Prefektur Miyagi, dari sisi potensi sektor perikanan memiliki kesamaan karakteristik termasuk penangkapan ikan komersial, akuakultur, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang menyediakan beragam produk untuk pasar domestik dan internasional. Kesamaan ini menjadi kekuatan Indonesia dan Prefektur Miyagi untuk bekerja sama di bidang pertukaran tenaga kerja untuk membantu mempertahankan industri perikanan di Jepang dan mendukung pengembangan SDM di sektor perikanan Indonesia," ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta.
"Hal ini pula menjadi faktor pendukung yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara ASEAN yang mendapat prioritas pengiriman tenaga kerja terampil tertentu ke Jepang. Hal ini tentu menjadi peluang yang baik bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah SDM usia produktif yang besar," tambah Nyoman.
Nyoman mengatakan, pihaknya telah menghasilkan banyak lulusan yang telah tersebar di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Panama, Peru, Argentina, Portugal, Arab Saudi, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia. Sebanyak 982 orang di antaranya bekerja di sektor perikanan di Jepang.
"Angka ini menunjukkan besarnya permintaan Jepang terhadap pekerja SSW Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan kita untuk mengetahui keberadaan, kondisi, kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mereka," ungkap Nyoman.
Karena itu, Nyoman juga mengusulkan kerja sama terutama bagi pencapaian kelayakan lulusan untuk bekerja di Jepang level 1 dan 2 SSW meliputi pelatihan bahasa dan budaya Jepang, magang di perusahaan Jepang agar memenuhi persyaratan menjadi SSW. Diusulkan juga dalam kerja sama ini mekanisme ketertelusuran berdasarkan data base bagi Warga Negara Indonesia di sektor perikanan Jepang untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan selama bekerja di Jepang, serta link and match strategi dengan universitas, entitas swasta, perusahaan, pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan bisnis, ilmiah, dan kemitraan.
Nyoman juga mendorong penandatanganan kesepakatan dengan Prefektur Miyagi dan mendorong implementasi pertukaran pelajar, dosen dan tenaga kependidikan melalui program Summer School dari Jepang ke Indonesia dan sebaliknya.
Hal senada juga diungkapkan Gubernur Prefektur Miyagi, Yoshihiro Murai yang menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan SDM Indonesia untuk bekerja di sektor perikanan di Jepang. Disampaikannya, saat ini peserta magang di Jepang yang terbanyak adalah Vietnam dan Indonesia, dengan jumlah yang hampir sama. Ke depannya, Indonesia dapat menyusul melebihi Vietnam.
Karena itu pihaknya menyampaikan ketertarikannya untuk bermitra dengan BPPSDM, baik dalam jangka pendek, menegah, maupun panjang. Ia juga mendorong percepatan penandatangan kerja sama dengan BPPSDM dalam waktu dekat.
Sementara itu, Anggota DPRD Prefektur Miyagi Kazuyoshi Hatakeyama mengatakan, Jepang memiliki teknologi canggih di sektor perikanan, akan tetapi memiliki jumlah SDM yang sangat terbatas, terutama untuk usia muda. Sementara Indonesia, dikatakannya memiliki jumlah SDM perikanan yang banyak, sehingga diharapkan SDM Indonesia tersebut dapat bekerja di sektor perikanan Jepang, khususnya di Prefektur Miyagi.
Menurut Yoshihiro Murai, turut serta pada pertemuan ini tiga orang Anggota DPRD Prefektur Miyagi, yang seharusnya tidak dapat hadir karena kesibukan yang sangat padat menjelang pemilihan dewan legislatif. Namun demikian, mereka meninggalkan kesibukan tersebut, karena sangat ingin berkunjung ke Indonesia guna membahas kerja sama ini.
Sevanyak 17 delegasi Prefektur Miyagi tampak antusias mengikuti audiensi dengan KKP. Perwakilan tersebut terdiri dari Gubernur Prefektur Miyagi beserta jajaran pemerintah dan DPRD Prefektur Miyagi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, dan PT. OS Selnajaya. Setelah pertemuan audiensi tersebut, selanjutnya kedua pihak akan mendiskusikan secara internal dan saling berkoordinasi untuk segera menyusun naskah kerja sama beserta rencana aksinya guna ditandatangani di tahun ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung kerja sama antara KKP dengan Jepang bagi sektor kelautan dan perikanan. "Jepang-Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerjasamakan," ungkap Menteri Trenggono.
Sumber : kkp








.jpg)











