KKP-Mozambik Sepakati Rencana Aksi Kerja Sama Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Republik Mozambik menyepakati Rencana Aksi sebagai implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Kelautan dan Perikanan termasuk di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Interim Permanent Secretary Eugénio De Amarante António, mewakili Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan dari pihak Mozambik, Senin (21/8), di Maputo, Mozambik.

PoA ini merupakan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara KKP RI dan Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Mozambik pada 2018, yang telah diperpanjang pada 2021, dan berlaku selama tiga tahun hingga 2024.

Ruang lingkup PoA meliputi pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan; perencanaan tata ruang laut; pengolahan hasil perikanan dan komersialisasi; pencegahan, penghalangan, dan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) atau Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur; konservasi laut dan eko wisata bahari; serta peningkatan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan.

Setelah penandatanganan PoA, delegasi RI melakukan pertemuan dan diskusi dengan para pejabat dari Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik yang membahas tentang kerja sama kelautan dan perikanan khususnya terkait peningkatan kapasitas SDM. Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, hubungan Indonesia dan Mozambik telah terjalin kuat terutama dalam bidang peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sejak 2011. 

"Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang pernah dikerjasamakan dan diberikan oleh Pemerintah RI kepada Mozambik dalam bentuk pelatihan-pelatihan di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di Indonesia serta pengiriman tenaga ahli Indonesia ke Mozambik," ujar Nyoman.

Ia berharap, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat memberikan manfaat antara lain pemanfaatan resource center Indonesia berupa Balai Pelatihan Perikanan dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Afrika.

Peningkatan kapasitas dalam kerangka KSS yang diberikan Pemerintah RI kepada Mozambik antara lain International Training Program for African Countries on Marine Fisheries 2011 di Balai Budidaya Air Payau Situbondo; International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pacific and African Countries 2012 di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi; International Workshop on Community Based Freshwater Aquaculture for Pacific and African Countries 2015 di Sukabumi; International Training on Sustainable Fishery Product Development for African Countries 2016 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi; International Training on Fisheries for African and Middle East Countries 2017 di BPPP Ambon; Workshop on Review of the Implementation of National Plan of Action to Prevent and Combat IUUF 2017 di Bali; IFFAI Regional Training for Prosecutors 2019 di Jakarta; serta Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production 2019 di Mozambik.

Sebelum melakukan pertemuan dengan Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik, Kepala BRSDM terlebih dahulu diterima oleh Duta Besar RI untuk Mozambik H.E Herry Sudrajat. Turut hadir mendampingi pada kunjungan kerja ke Mozambik ini antara lain Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Planologi Ruang Laut Dyah Erowati serta perwakilan dari Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP dan Sekretariat BRSDM.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya mendorong kerja sama sektor perikanan dalam kerangka Selatan-Selatan.

"Kepentingan untuk menyeimbangkan antara perlindungan ekologi, kesehatan lingkungan laut, dan pembangunan ekonomi mutlak memerlukan adanya kerja sama. Untuk itu Indonesia mendorong negara-negara yang menguasai teknologi perikanan sebagai mitra pembangunan, untuk memberikan dukungan teknis terhadap Negara Selatan-Selatan, dalam bentuk talent training dan capacity building," ujar Menteri Trenggono.

Sumber : kkp

Read More

Empat ASN Inovatif KKP Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi di HUT Ke-78 RI

Empat aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo di hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Keempatnya melakukan sejumlah inovasi untuk mendukung pengembangan subsektor perikanan budidaya yang ramah lingkungan di Tanah Air, dan mendorong para pembudidaya semakin produktif.

"Saya berharap dedikasi, pengabdian dan prestasi ini dapat menjadi penyemangat dan motivasi bagi pegawai yang lain, dan berdampak positif pada pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Satyalencana Wira Karya merupakan tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada warganya yang sudah memberikan darma bakti besar kepada negara dan bangsa sehingga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Menteri Trenggono mewakili Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan tersebut kepada empat pegawai saat upacara memperingati HUT RI ke-78 lingkup KKP di Gedung Mina Bahari I, Jakarta. 

Keempat ASN penerima Satyalencana Wira Karya yakni Rohana Hidayati dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, yang telah berperan aktif menerapkan dan melakukan diseminasi model pembenihan dan pembesaran ikan gabus haruan yang ramah lingkungan menggunakan zooplankton.

Selanjutnya Hamsah Amiruddin dari Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, atas perannya menerapkan sistem manajemen pengelolaan induk, larva rearing, pendistribusian benih, monitoring dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan bubara (Caranxignobilis) di wilayah Provinsi Maluku dan kawasan Indonesia bagian timur lainnya.

Lalu Faidar yang sehari-hari bertugas sebagai Pengawas Perikanan Penyelia di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Sulawesi Selatan. Faidar mencetuskan metode Solusi Pemeliharaan Secara Individual Terkontrol Efektif Ramah Lingkungan Untuk Produksi Benih Rajungan Unggul (SOLITER BIRU). Dengan metode ini mengisolasi calon benih rajungan agar terlindung dari kanibalisme antar sesama sehingga meningkatkan produksi benih rajungan bermutu.

Serta Marwa, Pengawas Perikanan Ahli Madya pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, dengan inovasi Planlet rumput laut kotoni (Kappaphycus Alvarezii) dan optimalisasi metode kultur jaringan yang dapat mempercepat waktu panen dan meminimalisir biaya operasional pembudidaya.

"Tetap jaga semangat pengabdian dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia," pungkas Trenggono.

Dirjen Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu turut mengapresiasi inovasi yang dilakukan empat pegawainya. Dengan inovasi-inovasi tersebut, Tebe -sapaan Tb Haeru Rahayu- optimis dapat mendongkrak produktivitas perikanan budidaya nasional, khususnya komoditas rumput laut yang masuk jajaran andalan ekspor produk perikanan.

Dia juga berharap tanda kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo dapat menstimulus pegawai lainnya untuk melakukan inovasi, dengan mengoptimalkan fasilitas dan sarana prasana di tempat bertugas, maupun secara mandiri.

"Seperti yang sudah disampaikan Bapak Menteri, budidaya adalah masa depan perikanan, maka dari itu inovasi itu keharusan agar kegiatan budidaya dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk ekologi dan juga kesejahteraan masyarakat," bebernya.

Selain Satyalancana Wira Karya bagi empat pegawai inovatif, Presiden Joko Widodo juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai KKP yang telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun.

Sumber : kkp

Read More

Anindita Sistya Rahmawati

 

Nama : Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi

Unit Kerja : Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Alamat : Jl Imogiri Barat Km 11,5 Jetis, Bantul, Yogyakarta

Email : anindita.rahmawati@kkp.go.id & aninditasistya@gmail.com

Read More

Kepala LRMPHP Hadiri Aksi Bersih Pantai Parangkusumo Bantul

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, Kartika Winta Apriliany bersama Tim mengikuti kegiatan bersih pantai di Pantai Parangkusumo Kabupaten Bantul pada 13 Agustus 2023. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi bersama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta (Kwarda DIY) dengan berbagai pihak yang diinisiasi oleh Junior Chamber International (JCI) Yogyakarta. 

Aksi bersih pantai ini merupakan bagian kegiatan Bulan Bakti Pramuka tahun 2023 dan sejalan dengan program Bulan Cinta Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu wujud komitmen KKP dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru. 

Kegiatan aksi bersih pantai dimulai dengan apel pagi bersama dan sambutan dari panitia. Melalui aksi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam upaya pengendalian sampah plastik masuk ke laut serta menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu aksi ini merupakan wujud implementasi nyata bagi pramuka untuk menerapkan dan menjadi agen perubahan dalam pemilahan serta pengelolaan sampah. Oleh karena itu aksi ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan sejalan dengan cita-cita dan tujuan pengembangan berkelanjutan yang juga terus dikampanyekan secara masif oleh organisasi kepanduan dunia. 

Dalam aksi ini, jenis sampah yang dikumpulkan meliputi sampah anorganik berbahan plastik dan campuran seperti bungkus makanan, bungkus detergen, sedotan minuman, kaleng, botol kaca, fiber dan lainnya. 

Pengelolaan sampah anorganik ini bertempat di Gardu Action (Garbage Care and Education) Parangtritis. Prinsip penanganan sampah anorganik ini dengan pemanfaatan kembali barang bekas (reuse) untuk diolah menjadi barang-barang unik layak pakai (recycle) serta terus mengkampanyekan pengurangan penggunaan barang yang sulit terurai (reduce) kepada masyarakat sekitar.

Read More