KKP Buka Pendaftaran Taruna/i Baru Tahun Akademik 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui satuan pendidikan vokasi yang dikelola, kembali membuka pendaftaran taruna baru (pentaru) tahun akademik 2025/2026, utamanya bagi anak nelayan serta pembudidaya.  

"Kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang andal, profesional, serta mampu berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," terang Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Rabu (26/2).

Mencetak SDM unggul untuk mendukung pembangunan ekonomi biru di Indonesia, juga merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mewujudkan Ocean Institute of Indonesia (OII).  Pendidikan vokasi ini menjadi pilar utama dalam mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan global di sektor kelautan dan perikanan. 

Penerimaan di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi

Satuan pendidikan tinggi vokasi di bawah KKP terdiri dari 11 kampus, yang terbagi menjadi 10 satuan pendidikan dengan sistem Non-Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Non PK-BLU), yaitu Politeknik AUP, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Dumai, dan AK-KP Wakatobi.

Satuan pendidikan tinggi vokasi Non PK-BLU menyelenggarakan pendidikan melalui 100 persen jalur khusus yang diperuntukkan bagi Anak Pelaku Utama (APU) atau pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan, mencakup sub sektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan ruang laut, pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan pengangkutan ikan.

Sementara itu, Politeknik KP Sidoarjo merupakan satu-satunya satuan pendidikan tinggi vokasi dengan sistem PK-BLU. Politeknik ini membuka penerimaan peserta didik melalui dua jalur: Jalur Umum (80 persen  kuota) untuk masyarakat umum dan Jalur Khusus (20 persen kuota) untuk Anak Pelaku Utama (APU) atau Pelaku Utama di sektor kelautan dan perikanan.

Persyaratan umum untuk satuan pendidikan tinggi vokasi:

* Warga Negara Indonesia, lulusan SMA/sederajat

* Usia maksimal 23 tahun pada 1 September 2025

* Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna

* Bersedia tinggal di asrama dan mengikuti seluruh tahapan seleksi

* Persyaratan khusus sesuai program studi dapat dilihat di laman resmi pendaftaran

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP akan dilakukan secara daring melalui laman resmi www.pentaru.kkp.go.id, yang dapat diakses mulai 3 Maret s.d 31 Mei 2025. Seleksi administrasi, akademik, wawancara, serta uji fisik dan kesehatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut terkait kuota penerimaan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya juga dapat diakses melalui laman tersebut

Penerimaan di Satuan Pendidikan Menengah Vokasi

Selain pendidikan tinggi, KKP juga membuka pendaftaran bagi peserta didik di tingkat menengah melalui Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Terdapat lima SUPM yang tersebar di Ladong, Pariaman, Kotaagung, Tegal, dan Waiheru, yang bertujuan untuk mencetak tenaga terampil di bidang perikanan sejak dini.

Persyaratan umum untuk satuan pendidikan menengah vokasi:

* Warga Negara Indonesia, lulusan SMP/sederajat

* Usia maksimal 18 tahun pada tahun berjalan

* Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna

* Bersedia tinggal di asrama dan mengikuti seluruh tahapan seleksi

* Persyaratan khusus sesuai kompetensi keahlian dapat dilihat di laman resmi pendaftaran

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Menengah KP akan dilakukan secara daring melalui laman www.pentaru.kkp.go.id/supm yang dapat diakses mulai 3 Maret s.d  31 Mei 2025. Seleksi akan mencakup administrasi, akademik, wawancara, serta uji fisik dan kesehatan, yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai kuota penerimaan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya dapat diakses melalui laman tersebut.

"Kami mengajak generasi muda untuk bergabung dalam pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang berbasis industri dan siap kerja," tegas Nyoman.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa membangun SDM unggul adalah kunci dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui pendidikan vokasi ini, pihaknya menyiapkan generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga inovatif dan berdaya saing tinggi.

Sumber : kkp web

Read More

Politeknik KKP Kembangkan Vocational Goes to Actors

Satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Program Vocational Goes to Actors (Voga) untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang siap untuk bekerja dan berwirausaha. Program ini salah satunya dilakukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, yang menerapkan porsi praktik 70% dan teori 30%, melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hingga berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan, Voga merupakan salah satu program terobosan BPPSDM KP, di samping SMART Fisheries Village (SFV), untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.  “Voga dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan, dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh,” ujar Nyoman dalam siaran resmi KKP. 

Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi menambahkan, dalam mengimplementasikan VOGA, terdapat berbagai program kegiatan yang menunjang terwujudnya proses transformasi pendidikan kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi. Menurutnya, kompetensi taruna dapat meningkat dengan mendekatkan taruna dengan DUDI sejak perkuliahan.

“Beberapa program Politeknik KP Sidoarjo untuk mendukung program VOGA di antaranya magang industri selama setahun penuh, implementasi MBKM, optimalisasi Teaching Factory (Tefa), kelas internasional dan sinergi dengan DUDI. Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan magang dimulai sejak taruna berada pada semester V hingga semester VI,” ujar Yaser.

Lebih lanjut menurutnya, program magang industri juga bertujuan meningkatkan serapan lulusan yang siap kerja di DUDI bidang kelautan dan perikanan. Beberapa perusahaan yang menjadi lokasi magang industri pada tahun akademik ini antara lain O.D.E Aquaculture & Agriculture Brunei Darussalam, PT. Tanjung Bumi Akuakultur Indonesia, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Bee Jay Seafood, PT. Central Proteina Prima, dan PT. Pyramid Paramount Indonesia.

Pembelajaran Inovatif

Politeknik KP Sidoarjo juga menjalankan program MBKM. Kegiatan pembelajaran tersebut bekerja sama dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM KP, antara lain Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRPPBKP), Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul. Kegiatan MBKM ini dilaksanakan oleh taruna semester III. 

Optimalisasi unit Tefa untuk pembelajaran praktik juga dilakukan Politeknik KP Sidoarjo. Selain melaksanakan kegiatan MBKM, taruna Politeknik KP Sidoarjo juga melaksanakan kegiatan praktik di Tefa kampus utama di Sidoarjo, yaitu Tefa pengolahan hasil perikanan dan Tefa budi daya air tawar, serta Tefa yang berada di luar kampus utama, yaitu Tefa budi daya air payau di Pasuruan, Tefa budidaya air laut di Lamongan, dan Tefa budi daya air tawar di Magetan. Kegiatan pembelajaran di Tefa memungkinkan taruna untuk melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di DUDI.

Politeknik KP Sidoarjo juga memiliki program kelas Jepang dan kelas Australia untuk memfasilitasi taruna yang berminat untuk berkarir ataupun magang di luar negeri. Kelas Jepang diperuntukkan bagi taruna semester VI yang berminat berkarir di DUDI bidang kelautan dan perikanan yang ada di Jepang, sedangkan program kelas Australia diperuntukkan bagi taruna yang berminat untuk melaksanakan magang industri di Australia. Lulusan Politeknik KP Sidoarjo program Kelas Jepang  yang lolos seleksi Tokutei Ginou (SSW) sebanyak 30 orang dan bersiap terbang ke Jepang.

Selain itu, Politeknik ini melakukan perluasan kerja sama dengan DUDI untuk kegiatan pendidikan dan penelitian bersama, yaitu diantaranya yaitu PT. Central Proteina Prima, PT. Suri Tani Pemuka, PT. Jala Akuakultur, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Andulang Shrimp Farm.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan sesuai prinsip ekonomi biru. Selain itu, KKP mengutamakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mengenyam pendidikan di satuan pendidikan KKP melalui program penerimaan dan beasiswa.

Sumber : kkp web

Read More

Efisiensi Anggaran, Menteri Trenggono Pastikan Program Prioritas KKP Tetap Jalan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan program prioritas KKP tetap berjalan seiring penerapan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,1 triliun dari pagu semula Rp6,2 triliun. 

Hal tersebut sebagai komitmen KKP menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang keluar pada 22 Januari lalu. 

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dengan kreativitas baru agar seluruh target dapat tercapai dengan baik,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (14/2).

Efisiensi anggaran KKP sebesar Rp2,1 triliun sesuai lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Dengan demikian pagu anggaran KKP saat ini di angka Rp4,1 triliun. 

Komisi IV yang merupakan mitra kerja KKP di DPR RI juga sudah menyetujui efisiensi anggaran sebesar 34,09 persen itu pada rapat kerja yang berlangsung Kamis 13 Februari malam.

Menteri Trenggono memastikan, efisiensi tidak menyasar anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, tetapi diterapkan pada item belanja barang yang semula Rp3,36 triliun menjadi Rp1,61 triliun. Juga  belanja modal semula Rp943,9 miliar menjadi Rp566,3 miliar.

“Kami menjaga anggaran gaji 12.426 aparatur sipil negara di KKP, operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit kerja di daerah, serta melaksanakan program prioritas Asta Cita dan Ekonomi Biru,” pungkas Menteri Trenggono.

Sumber : kkp web

Read More

Komisi IV DPR Apresiasi KKP Bersama Instansi Maritim Bongkar Pagar Laut di Tangerang

Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto pada Rapat Kerja DPR RI bersama KKP di Kantor DPR/MPR RI, Kamis (23/1). 

“Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” ujarnya pada rapat tersebut.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang berlangsung sejak kemarin, bersama personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan. Sebanyak 280 lebih armada diturunkan bersama lebih dari 2.500 personel gabungan. Pembongkaran ditargetkan selesai sampai 10 hari ke depan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa KKP terus melakukan upaya penanganan permasalahan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita, kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif,” ujar Menteri Trenggono,” ujar Menteri Trenggono.

Dalam rapat kerja itu, diantaranya disimpulkan penuntasa  proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta ke depannya KKP melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut, serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More