KKP Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan Pembudidaya pada Tahun 2017

Konferensi pers Capaian Kinerja 2017 dan Rencana Kerja 2018 di Kantor KKP, Dok. Humas KKP/Regina Safri

Data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Desember 2017 menunjukkan, Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) 111,26 atau meningkat 10% persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa iklim usaha budidaya yang membaik, lebih efisien, dan memberikan nilai tambah yang lebih baik. Kondisi ini memicu penguatan kapasitas usaha di tingkat pembudidaya ikan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto di Jakarta, Kamis (11/01).

Hasil survei nasional menunjukkan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan Tahun 2017 berada pada angka Rp3,3 juta per bulan atau naik dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp3,021 juta per bulan. Angka ini berada jauh diatas standar garis kemiskinan yang di tetapkan BPS. “Hadirnya alternatif usaha di bidang perikanan budidaya di kantong-kantong kemiskinan khususnya masyarakat perdesaan disinyalir turut memberikan dampak terhadap pemerataan distribusi pendapatan optimum di tingkat masyarakat,” tutur Slamet.

Berbagai fasilitasi KKP yang langsung memberikan kemudahan akses bagi pembudidaya terus dilakukan dan diharapkan memberikan dampak langsung bagi penguatan kapasitas usaha. Tahun 2017 KKP untuk pertama kalinya mengembangkan skema asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan skala kecil bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Tahap awal program ini telah meng-cover setidaknya sebanyak 2.004 orang pembudidaya dengan lahan budidaya seluas 3.300 hektar.

Slamet menambahkan, KKP juga melakukan upaya reformasi agraria dengan mendorong program sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (SEHATKAN). Program ini memfasilitasi pembudidaya ikan lebih mudah mengakses skema pembiayaan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Hingga tahun 2016 setidaknya lebih dari 7.739 sertifikat SEHATKAN telah diterbitkan BPN, dan sebanyak 362 sertifikat telah mendapat akses pembiayaan dengan nilai kredit lebih dari Rp6,8 miliar. Untuk tahun 2017 KKP mengusulkan sebanyak 11.000 bidang tanah untuk disertifikasi ke Kementerian ATR/BPN.

“Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat pembudidaya ikan untuk lebih berdaya dan merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam memberikan jaminan keberlanjutan usaha di bidang ini,” pungkasnya. (Humas DJPB/AFN)

Sumber : KKP News

Read More

Research Projects 2018

Penelitian Mesin Pembuat Pakan Ikan Skala UKM.
Koordinator: Arif Rahman Hakim, S.Pi, M.Eng


Subtema kegiatan riset

1. Identifikasi dan kompilasi formulasi pakan ikan. PJ: Putri Wullandari, STP, M.Sc
2. Rancangbangun alsin pembuat pakan ikan. PJ: Arif Rahman Hakim, S.Pi, M.Eng
3. Uji kinerja alsin pembuat pakan ikan dan mutu produk. PJ: Zaenal Arifin Siregar, ST, MT

Read More

PENDETEKSIAN KADAR FORMALIN PADA DAGING IKAN TUNA (Thunnus sp.) MENGGUNAKAN SENSOR MQ 3 dan MQ 137

Ikan merupakan sumber bahan pangan yang bermutu tinggi, terutama karena banyak mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Namun demikian, ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan atau kemunduran mutu (perishable food) terutama pada daerah tropis. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendinginan agar suhu ikan tetap rendah. Kondisi suhu yang rendah mengakibatkan pertumbuhan bakteri pembusuk dan proses-proses biokimia yang berlangsung menjadi lebih lambat. Bahan yang sering digunakan untuk mempertahankan suhu ikan tetap rendah adalah es, tetapi daya tahan es yang terbatas dan adanya tambahan biaya untuk pembelian es maka penggunaan es sering diabaikan. Oleh karena itu penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet ikan masih saja terjadi hingga saat ini.

Salah satu bahan kimia yang sering digunakan sebagai pengawet ikan adalah formalin (larutan formaldehid dalam air dengan kadar 10-40%). Penggunaan formalin dimaksudkan untuk memperpanjang umur simpan, karena senyawa ini bersifat anti mikroba yang efektif dalam membunuh bakteri. Formalin merupakan bahan kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya untuk bahan tambahan makanan (MenKes No. 033 Tahun 2012) karena dapat menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/jaringan) serta kematian.

Hingga saat ini metode untuk mendeteksi kandungan formalin pada bahan makanan telah banyak dikembangkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya menggunakan spektrofotometer ultra violet (UV), metode Nash, Gas Chromatography dan metode Schiff. Beberapa metode tersebut cukup sensitive tetapi memerlukan waktu analisis yang cukup lama dan tidak ekonomis karena biaya pengujian yang relatif mahal. Sementara itu, pengujian formalin dengan menggunakan tes kit masih memiliki beberapa kelemahan. Hasil pengujian menggunakan tes kit berupa perubahan warna pada larutan uji jika sampel mengandung formalin. Metode ini meskipun relative cepat tetapi harus merusak bahan yang diuji dan adanya kesulitan dalam pendeteksian warna yang ditimbulkan khususnya pada konsentrasi rendah. Beberapa metode tersebut pada prakteknya sulit dilakukan sehingga perlu pengembangan metode baru.

LRMPHP telah melakukan penelitian pendeteksian formalin pada daging ikan tuna (Thunnus sp.) menggunakan sensor MQ 3 dan MQ 137. Bahan utama kedua sensor ini adalah SnO2 yang memiliki konduktifitas rendah pada udara bersih. Konduktifitas sensor akan meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi gas. Diagram modul sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi kadar formalin ditunjukkan pada Gambar 1.

  Gambar 1. Diagram modul sensor gas

Pengujian formalin dilakukan pada daging fillet ikan tuna seberat 50 gr yang sebelumnya direndam selama 10 menit menggunakan larutan formalin dengan kosentrasi 0,025%, 0,05%, 0,075% dan 0,1%. Analisis data statistik dilakukan menggunakan Minitab dan data diolah menggunakan analisis korelasi sederhana Pearson dengan tingkat signifikan p=0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai pembacaan sensor MQ 3 dan MQ 137 mengalami kenaikan seiring bertambahnya konsentrasi larutan formalin yang digunakan untuk merendam daging ikan tuna. Berdasarkan uji korelasi sederhana disimpulkan bahwa sensor MQ 3 dan MQ 137 dapat digunakan untuk mendeteksi kadar formalin pada daging ikan tuna.

Sumber: Prosiding Semnaskan-UGM XIV Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan 2017

Read More

Optimalkan Sektor Perikanan, KKP Resmikan TPI Higienis dan Berikan Bantuan Bagi Nelayan Lampung

Komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia terus ditegakkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan tetap lestari agar kesejahteraan dan perekonomian nelayan terus menerus berkesinambungan. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui  Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) meresmikan tempat pelelangan ikan (TPI) higienis di Pelabuhan Perikanan Lempasing, Lampung.

Bukan tanpa alasan, revitalisasi TPI higienis yang menelan biaya Rp 1,56 miliar ini bertujuan agar pasokan hasil perikanan tetap terjaga kualitasnya. TPI higienis ini juga menghapus kesan TPI yang kotor dan sanitasi yang kurang layak. Apabila produksi perikanan terjamin mutunya, maka harga yang diperoleh akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

TPI higienis ini diresmikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja, anggota komisi IV DPR RI Sudin, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, Walikota Bandar Lampung Herman Hasanusi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Toga Mahaji, Komandan Pangkalan TNI AL Lampung Kelik Haryadi, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Agus Suherman, Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung Maszuki Yazid dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Lampung.

Dalam sambutannya, Sjarief menyebutkan TPI higienis ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mendukung denyut perikanan di Lampung. Dengan adanya TPI Higienis ini diharapkan akan dapat menghilangkan citra pelabuhan perikanan yang kumuh. Lebih utama lagi ikan dapat dikelola dan ditangani dengan baik sehingga kualitasnya tetap terjaga.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa kapal perikanan sejumlah 96 unit berukuran <30 Gross Tonnage (GT). Selain itu juga memberikan bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 310 paket berupa gillnet millenium dan trammelnet dengan sebaran Kota Bandar Lampung (32 paket), Kabupaten Lampung Selatan (35 paket), dan Kabupaten Lampung Timur (243 paket).

Bantuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Lebih lanjut Sjarief menegaskan, hasil kerja keras tersebut, secara berturut-turut bukti ilmiah menunjukan bahwa potensi perikanan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2013 potensi perikanan kita tercatat sebesar 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton dan hasil yang menggembirakan tercatat pada tahun 2016 menjadi 12,5 juta ton.

Sjarief menambahkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya menyentuh satu sisi saja namun juga menyeluruh. Tidak hanya bantuan sarana penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan bantuan premi asuransi nelayan untuk 10.139 orang dengan total premi senilai Rp 1,77 miliar. Hadir pula 4 orang penerima klaim asuransi nelayan yang mendapatkan santunan sebesar Rp 160 juta akibat meninggal dunia dan 1 orang penerima santunan sebanyak Rp 200 juta akibat meninggal dunia di laut.

Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp200 juta apabila meninggal dunia, Rp100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta.

Di saat yang bersamaan, DJPT KKP juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk fasilitasi pendanaan nelayan melalui gerai permodalan nelayan. Pemerintah senantiasa memberikan fasilitasi untuk membantu dan mempermudah akses permodalan nelayan dengan perbankan. Tercatat nilai realisasi kredit di Provinsi Lampung untuk nelayan sebesar Rp22,93 miliar dengan jumlah debitur mencapai 328 orang.

Sementara itu, anggota komisi IV DPR RI Sudin mengatakan pemerintah bersama DPR akan terus hadir untuk nelayan. Fasilitasi akan terus dilakukan dengan menggelar dialog, menampung beragam aspirasi untuk kita sampaikan ke pusat. Tentu saja hal ini tidak akan akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak terkait yang berkontribusi untuk kejayaan maritim Indonesia. (Humas DJPT)

Sumber : KKPNews

Read More

AWALI 2018, LRMPHP AMBIL LANGKAH STRATEGIS DAN LAKUKAN REGENERASI

Mengawali pelaksanaan tahun anggaran 2018, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan beberapa langkah strategis untuk pencapaian hasil terbaik. Setelah DIPA diterima pada pertengahan Desember 2017, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa telah diumumkan melalui website SIRUP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang beralamat di https://sirup.lkpp.go.id. Khusus untuk rekapitulasi di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diakses melalui link: https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapKldi?idKldi=K8.

RUP LRMPHP di website SIRUP LKPP

Langkah lain yang dilakukan yaitu konsolidasi pelaksanaan kegiatan riset sebagai core business LRMPHP. Mengingat hanya ada satu kegiatan riset yang dibebankan menjadi tugas LRMPHP, maka semua PNS yang terkait dengan riset dikonsolidasikan menjadi satu tim yang besar dan kokoh untuk pelaksanaan riset. Tim ini terdiri dari  6 orang peneliti muda, 1 orang peneliti pertama, 3 calon peneliti dan 2 orang teknisi. Sebetulnya masih ada dua orang peneliti lagi, yaitu 1 peneliti muda (Bakti B. Sedayu) dan 1 peneliti pertama (I Made Susi Erawan) yang sedang OFF melaksanakan tugas belajar.

Kick off meeting TA 2018

Di sisi lain, pada manajerial sebagai unsur pendukung pelaksanaan riset juga dilakukan penyegaran dan regenerasi. Afris Syahada ditunjuk sebagai koordinator Tata Usaha dan Nur Fitriana ditunjuk sebagai koordinator Tata Operasional. Dengan pengalaman di level sebelumnya selama beberapa tahun, penugasan sebagai koordinator merupakan tantangan yang baik.

Keseluruhan tersebut di atas merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan, termasuk regulasi terkait kepegawaian.

Serah terima manajerial Tata Operasional

Serah terima manajerial Tata Usaha

Read More