LRMPHP Adakan Pelatihan Pengoperasian ALSIN Perikanan di Poltek KP Pangandaran

Pelatihan pengoperasian ALSIN perikanan di Poltek KP Pangandaran

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengadakan pelatihan dan diseminasi pengoperasian alat dan mesin perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP), 30 Maret - 1 April 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk pengayaan materi praktik taruna-taruni Poltek KP Pangandaran khususnya program studi pengolahan hasil laut, sekaligus optimalisasi SDM instruktur pada LRMPHP. 

Adapun materi pelatihan yang diadakan meliputi pengoperasian ALPINDEL untuk produksi tahu ikan, perakitan dan pengujian sistem pendingin TEC (Thermo Electric Cooler) untuk boks penyimpanan ikan, praktek pengujian CAW (Clean Anhydrous Weed) pada rumput laut dan pembuatan ATC (Alkali Treated Cottonii) dan karagenan dari rumput laut.

Rangkaian kegiatan diawali sambutan kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dilanjutkan dengan paparan materi dan praktik oleh instruktur LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, M,Sc, Koko Kurniawan, Iwan Malhani M.Sc dan Wahyu Tri Handoyo. Kegiatan yang diadakan di Ruang Teaching Factory (TEFA) Poltek KP Pangandaran tersebut diikuti sebanyak 70 taruna - taruni  semester 2 dan 4 program studi pengolahan hasil laut.

Sambutan Kepala LRMPHP dan Direktur Poltek KP Pangandaran

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan ucapan terima kasih kepada Poltek KP  Pangandaran atas kesempatan yang diberikan dan harapannya pelatihan ini dapat meningkatkan  pengetahuan taruna - taruni untuk bekal kedepannya. “Dalam pelatihan itu setidaknya ada 4 yang harus berubah, yaitu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku kerja,” jelasnya. 

Senada dengan Kepala LRMPHP, Direktur Poltek KP Pangandaran, Arpan Nasri Siregar juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam meningkatkan kualitas SDM. “Pelatihan ini merupakan bagian dari kompetensi taruna-taruni untuk memasuki dunia industri setelah lulus nantinya, mudah-mudahan bentuk kolaborasi ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan cakupan kerjasama yang lebih luas, “ jelasnya. 

Read More

KKP Perkuat VOGA dan SFV Untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan program VOGA (Vocational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV) sebagai upaya mengawal implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru. Melalui kedua program tersebut, KKP berupaya mengoptimalkan pengembangan dan penguatan kapasitas SDM KP. 

"Dalam mendukung program strategis KKP yang berlandaskan pada ekonomi biru, BRSDM memiliki peran strategis dalam penyiapan SDM Unggul, maju, dinamis dan bertalenta global. Sejalan dengan hal tersebut BRSDM melaksanakan dua program terobosan,  pertama yaitu VOGA (Vocational Goes to Actors) dan pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)," ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, pada Kegiatan Terintegrasi Sekretariat BRSDM Triwulan I Tahun 2023 pada Rabu (29/3). 

Lebih lanjut disampaikan Nyoman, VOGA yang dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII) yang merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki KKP dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta; dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh. 

Pada Penerimaan Peserta Didik KKP Ta 2023/2024, yang akan dilaksanakan pada 1 April – 30 Mei 2023, BRSDM pun berkomitmen memberikan akses pendidikan 100 persen bagi anak pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam) sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan. 

Khusus di Politeknik KP Sidoarjo, dengan telah ditetapkannya sebagai institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), maka kampus tersebut akan diberikan proporsi sebesar 80 persen untuk jalur umum dan 20 persen untuk anak pelaku utama untuk mendukung predikat  BLU tersebut. 

Program kedua yaitu pengembangan Smart Fisheries Village (SFV), yang merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna dalam rangka meningkatlan pemanfaatan aset BMN dan PNBP. Terdapat dua konsep pembangunan SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Integrasi/kolaborasi pendidikan melalui kegiatan Teaching Factory (TEFA), pelatihan dan percontohan penyuluh serta penerapan inovasi merupakan kekuatan BRSDM dalam pengembangan SFV. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Sebelumnya pada Rakernis BRSDM 2023, 14 maret yang lalu, Menteri Trenggono mengatakan, KKP menyiapkan SDM unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung perikanan. SDM dimaksud antara lain mencakup masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dari BRSDM.

Sumber ; kkp

Read More

Penguatan Jejaring Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan dengan SMK N 1 Jepara

Tim Pelayanan Teknis LRMPHP (Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan) mengunjungi SMK N 1 Jepara pada 14 Maret 2023 lalu. Kunjungan ini dalam rangka penguatan jejaring kerjasama antara LRMPHP dan SMK N 1 Jepara. Tim LRMPHP yang dipimpin oleh Tri Nugroho Widianto, diterima Kepala Sekolah SMK N 1 Jepara, Sugiyanto beserta wakilnya. 

Tri Nugroho Widianto menyampaikan bahwa kunjungannya ini untuk menginisiasi kerjasama lanjutan antara kedua belah pihak. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini yaitu program magang bagi siswa-siswi SMK N 1 Jepara di LRMPHP.

Sejalan dengan penjelasan Tim LRMPHP, Kepala Sekolah SMK N 1 Jepara juga menyampaikan harapannya agar program magang dapat dilanjutkan karena materi magang yang diterima siswa-siswi SMK N 1 Jepara mendukung program sekolah berbasis kompetensi yang Link and Match dengan dunia usaha. “Materi magang di LRMPHP seperti pengolahan rumput laut belum diajarkan di sekolah, hal ini dapat memperkaya pengetahuan dan ketrampilan siswa, “ jelasnya.

Dalam kunjungannya ini, Tim LRMPHP juga diajak berkeliling melihat beberapa media pembelajaran siswa-siswi SMK N 1 Jepara diantaranya Laboratorium APHPi (Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan), Laboratorium NKPI (Nautica Kapal Penangkapan Ikan), kolam budidaya ikan nila, kolam pembenihan ikan lele, apartemen kepiting bakau dan bakau mini forest yang langsung dipakai untuk pemeliharaan kepiting bakau. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara LRMPHP dengan SMK N 1 Jepara. Ruang lingkup kerja sama lanjutan yang disepakati meliputi pelatihan dan magang. Pada tahun 2023 ini, SMK N 1 Jepara akan mengirimkan kembali siswanya untuk melakukan kegiatan magang di LRMPHP selama 4 bulan pada akhir tahun.

Read More

KKP Akan Atur Budidaya Jenis Ikan Baru dan Pengkajian Stok Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengaturan pembudidayaan untuk jenis ikan baru dan pengelolaan perikanan tangkap berbasis data pengkajian stok ikan (stock assessment). Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Hal tersebut dibahas pada Sosialisasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM) secara hybrid, belum lama ini, di Kantor BRSDM Ancol, Jakarta Utara.

"Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, subtansi mengenai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf l dan ayat 2 huruf F, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta pada saat membuka sosialisasi 

"Terkait dengan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan tertuang dalam  Peraturan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan. Pengaturan terkait jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, ini diperlukan untuk memastikan bahwa ikan baru yang akan dibudidayakan tersebut tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap jenis ikan lain/invasif, lingkungan maupun habitat yang ada. Oleh karena itu diperlukan pengujian terhadap setiap jenis ikan baru yang akan dibudidayakan," tambah Nyoman.

Selain itu, Perppu Cipta Kerja ini juga mendorong pengelolaan perikanan tangkap berbasis data stock assessment yang memadai. Hal tersebut tersebut dapat dilihat pada amanat Pasal 7 yang salah satunya memerintahkan penetapan Rencana Pengelolaan Perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan bahwa untuk penguatan penerapan pengkajian stok tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (SDI).

"Semoga acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada semua pihak," harap Nyoman.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Latifah Rahmi Nasution sebagai narasumber kegiatan ini mengatakan, Perppu Cipta Kerja sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Menurut Latifah, Perpu Cipta Kerja sebagai tindak lanjut atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengingat akan adanya potensi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi jika Undang-Undang dibuat melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan dalam keadaan yang mendesak dibutuhkan suatu kepastian untuk diselesaikan.

"Penerbitan Perpu Cipta Kerja merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengantisipasi risiko akibat gejolak perekonomian global akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan di sejumlah negara," ujarnya. 

Untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi perilaku di bidang usaha baik di dalam maupun luar negeri, lanjutnya, Pemerintah melakukan reformasi struktural melalui Perpu Cipta Kerja guna memastikan terus terjaganya iklim investasi yang kondusif terutama menjamin adanya kepastian bagi dunia usaha.

"Perpu Cipta Kerja sebagai upaya percepatan dalam mendukung program pemerintah," tambah Latifah.

Ia mengatakan, pesan kunci penerbitan Perpu Cipta Kerja sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Partisipasi publik secara substantif telah dilakukan dengan menjaring aspirasi publik serta menindaklanjutinya dengan melakukan perubaham material dari UU Cipta Kerja menjadi Perpu Cipta Kerja.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Eselon I lingkup KKP dan juga disiarkan secara live streaming melalui youtube. Masyarakat masih dapat menyimak sosialisasi ini melalui youtube BRSDM TV. Turut hadir sebagai narasumber kegiatan ini Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Nono Hartanto, dan Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan Prof. Indra Jaya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis regulasi tentang cipta kerja akan mendukung dunia usaha kelautan dan perikanan. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi dimasa resesi global dengan tetap menerapkan kebijakan yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.

Sumber : kkp

 

Read More

Kepala LRMPHP Hadiri Rakernis BRSDM di Bali

Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad didampingi Staf Tata Operasional, Iwan Malhani Al Wazzan menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM di Jimbaran Bali, 12 – 15 Maret 2023. Rakernis BRSDM 2023 dibuka oleh  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono  dengan dihadiri seluruh UPT lingkup BRSDM. 

Dalam arahannya, Menteri Kelautan dan Perikanan  menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sertifikasi yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen mutu yang baik.

Rakernis BRSDM 2023 membahas kinerja BRSDM dan program prioritas KKP tahun 2023 – 2024. Program prioritas yang dibahas dalam Rakernis meliputi Smart Fisheries Village (SFV), Vocational Goes to Actors (VOGA), pelatihan dan sertifikasi, serta Ocean Institute of Indonesia (OII). 

Dalam rakernis menghadirkan narasumber diantaranya dari Disbudristek, Kemenaker, kemenkeu dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu juga  diadakan launching Integrated Human Resources Intelligent Platform, pameran berbasis digital, penandatanganan nota kesepahaman antara BRSDM dengan mitra dan diakhiri pembacaan rumusan dan penandatanganan komitmen kinerja.

Read More