KKP Kerahkan Armada Laut & Udara Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk  warga terdampak bencana alam, khususnya para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pelepasan bantuan berupa 10.000 kaleng ikan olahan hingga kebutuhan pokok menggunakan pesawat pengawasan (Airborne Surveillance) dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (2/12).

“Sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono pada hari ini kami melepas misi KKP untuk Sumatra menggunakan pesawat pengawasan,” ungkap Direktur Jendral PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) selaku Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatra.

Selain melalui jalur udara, KKP juga mengerahkan KP. Hiu Macan 05 dari Pelabuhan Bandar Deli Belawan menuju Langsa dan Lhokseumawe, Provinsi Aceh pada Senin kemarin. Kapal tersebut membawa total 12 ton logistik, terdiri dari 2 ton bantuan KKP dan 10 ton bantuan dari Polda Riau, yang terdiri dari beras, obat-obatan, air mineral, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan wanita, pakaian, serta selimut.

Sedangkan, bantuan untuk wilayah Sibolga di Sumatra Utara, KKP mengerahkan KP. Hiu 12 dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Banda Aceh pada sejak pagi tadi pukul 05.30 WIB. Logistik yang dikirim sekitar 5 ton mencakup air kemasan, ikan kaleng, mie instan, biskuit, sembako, perlengkapan bayi dan wanita, serta obat-obatan. 

KKP melalui posko di Padang Sumatera Barat juga telah menyalurkan bantuan sejumlah 6 ton yang mencakup sembako, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Ipunk menambahkan bahwa pengiriman bantuan akan terus dilakukan secara bertahap dengan dukungan kolaborasi KKP bersama instansi terkait khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) setempat.

“Satgas KKP untuk Sumatra akan terus mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menugaskan Satgas KKP  untuk terus melakukan identifikasi dan pendataan masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana, antara lain pembudidaya, nelayan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk selanjutnya dilakukan proses pemulihan usaha secara bertahap.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Berikan Pelatihan Bioflok ke 100 KDMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi baru bagi desa melalui sinergi antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Kolaborasi ini diwujudkan melalui Pelatihan Budi Daya Lele dan Nila Bioflok Tematik di 100 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang berlangsung pada 29 November–12 Desember 2025, dengan target peserta sebanyak 300 orang.

Sebagai pelaksana pelatihan, BPPSDM KP melalui Pusat Pelatihan KP memastikan SDM KDMP memiliki keterampilan yang memadai agar bantuan bioflok benar-benar menghasilkan usaha yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. 

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa pelatihan ini menyasar KDMP di Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat. “Dari KDMP-KDMP yang menerima unit bantuan bioflok tersebut, kita ingin meningkatkan kapasitas mereka. Oleh karena itu, peserta pelatihan merupakan perwakilan dari masing-masing koperasi yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan secara langsung,” jelas Nyoman dalam siaran resminya, Minggu (30/11).

Pihaknya menambahkan bahwa perluasan pelatihan hingga wilayah non-pesisir bertujuan mengoptimalkan potensi budi daya air tawar. “Karena ini pengembangan kampung budi daya, jadi tidak hanya di pesisir saja tapi juga dari pedalaman, karena budi daya yang dikembangkan adalah lele dan nila bioflok,” ungkap Nyoman.

Pelatihan ini juga dirancang dengan pendekatan Training of Trainers (ToT) untuk mempersiapkan peserta sebagai penggerak awal koperasi. Dengan model tersebut, diharapkan para peserta pelatihan dapat memberikan dorongan awal bagi KDMP.

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb. Haeru Rahayu, menegaskan bahwa akuntabilitas dan kebermanfaatan program menjadi prioritas. “Program ini menggunakan APBN, APBN ini uang titipan rakyat. Kami yang dititipi harus bisa memastikan uang itu bisa dipakai dengan baik jangan sampai mangkrak, nah untuk itu disiapkan. Kami di sisi teknisnya, sementara itu BPPSDM KP menyiapkan dari sisi SDM-nya supaya semuanya berjalan selaras,” ujarnya. 

Dalam kolaborasi ini, DJPB memastikan teknologi, fasilitas, dan unit bioflok tersedia, sedangkan BPPSDM KP bertanggung jawab atas penyiapan SDM serta pendampingan teknis berkelanjutan. Sinergi ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas.

Ia menekankan bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan pembudi daya menjadi tujuan utama. “Harapannya kita ingin secepatnya meningkatkan kesejahteraan pembudi daya, itu harapannya,” tegas Tb. Haeru.

Pelatihan bioflok dilaksanakan di 100 titik di empat provinsi, dengan cakupan terbesar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, disusul D.I. Yogyakarta dan Jawa Barat. Setiap titik didukung oleh penyuluh KP dan pendamping, sementara perwakilan koperasi sebelumnya telah mengikuti pelatihan intensif di Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Banyuwangi.

Materi pelatihan sendiri mencakup desain kolam, persiapan media air, manajemen pakan, pengendalian penyakit, panen dan pascapanen, hingga analisis usaha dan strategi pemasaran. Pembelajaran diberikan melalui ceramah interaktif, demonstrasi, dan praktik langsung oleh widyaiswara dan instruktur BPPP Banyuwangi. Dukungan tambahan pun hadir melalui penyerahan Mesin Pakan dari DJPB kepada BPPP Banyuwangi serta bantuan kendaraan roda tiga Viar dari BSI Cabang Banyuwangi melalui CSR.

Dengan pelatihan yang komprehensif dan pendampingan berkelanjutan, KKP berharap 100 koperasi dapat mengembangkan unit budi daya bioflok yang mandiri dan produktif, sekaligus membuka peluang kerja dan menyediakan ikan konsumsi yang terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi ekonomi biru. Program pelatihan produksi perikanan menjadi motor penggerak lahirnya usaha-usaha baru di desa, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

sumber : kkp web

Read More

Pangan Biru Solusi Penuhi Gizi Masyarakat Menuju Indonesia Emas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan peningkatan produktivitas pangan biru untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat mewujudkan Generasi Emas 2045. Pangan biru merupakan sumber pangan yang berasal dari perairan, seperti ikan, kerang-kerangan, hingga rumput laut. 

"Pangan biru merupakan sumber pangan kaya nutrisi khususnya omega 3 yang dibutuhkan untuk perkembangan otak dan janin, terutama dalam fase 1.000 hari pertama kehidupan," terang Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (22/11).

Machmud menambahkan, posisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah laut seluas 6,4 juta km2 dan garis pantai hingga 108.000 km merupakan modal bagi pemenuhan kebutuhan protein dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih proyeksi Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) menyatakan bahwa makanan laut hasil budidaya memiliki edible yield atau efisiensi pengolahan bahan makanan mencapai 68% dibanding sumber protein hewani lainnya.

Peningkatan produktivitas pangan biru sambungnya, diimbangi dengan sosialiasi gemar makan ikan, sehingga penyerapan produksi bisa maksimal. Pada 21 November kemarin merupakan Hari Ikan Nasional (Harkannas) dan KKP membuat rangkaian kegiatan untuk mempromosikan produk perikanan yang puncaknya berlangsung pada 23 November di Jakarta.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Pangan, Muhammad Mawardi memastikan pemerintah telah menyiapkan pangan biru sebagai bagian dari transformasi strategis. Adapun aspek gizi menjadi salah satu bagian dari pilar transformasi tersebut yang ditunjukkan dengan upaya mengintegrasikan pangan akuatik yang bergizi tinggi dalam program sosial/gizi nasional dan program MBG khususnya di wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi. 

"Kami juga memberikan dukungan terhadap rantai nilai pangan akuatik dan mengurangi food waste atau kehilangan serta pemborosan pangan," ujar Mawardi.

Sementara Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Kemenko Pembangunan Manusia (PMK), Jelsi Natalia Marampa menegaskan pangan biru adalah jawaban dari persoalan triple burden malnutrisi atau kondisi di mana tiga masalah gizi terjadi secara bersamaan seperti kekurangan gizi (undernutrition), kelebihan gizi (overnutrition), dan kekurangan zat gizi mikro (micronutrient deficiency). Dia mengamini bahwa ikan adalah sumber protein hewani berkualitas tinggi yang kaya mikronutrien, kaya Omega-3 untuk kecerdasan serta mendukung pertumbuhan optimal serta pencegahan stunting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Karenanya, kandungan gizi yang terkandung pada ikan berguna untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. "Studi menunjukkan konsumsi ikan berhubungan dengan penurunan risiko stunting. Dengan gizi yang optimal anak akan tumbuh sehat, cerdas dan produktif serta unggul yang mampu bersaing secara global dan mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan adalah melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Dengan harapan, pemenuhan gizi masyarakat terpenuhi, sekaligus membantu kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Diseminasikan ALTIS sebagai Teknologi Terekomendasi BPPSDM KP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) diseminasikan Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS) sebagai salah satu teknologi yang direkomendasikan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada 19 November 2025. Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut dihadiri oleh lebih dari 300 penyuluh perikanan dari berbagai wilayah Indonesia, dengan menghadirkan Prof. Dr. Maman Hermawan, M.Sc., dan Prof. Dr. Aef Permadi, S.Pi., M.Si. (Guru Besar Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta) sebagai pembahas.

ALTIS merupakan inovasi yang telah ditetapkan sebagai teknologi terekomendasi melalui Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 320 Tahun 2025. Teknologi ini hadir untuk menjawab permasalahan rendahnya mutu ikan yang diterima konsumen akibat lemahnya penanganan selama proses transportasi dan distribusi, terutama oleh pedagang ikan keliling. Selama ini, proses transportasi ikan masih banyak mengandalkan styrofoam box atau blong plastik yang tidak higienis dan kurang mampu mempertahankan kualitas ikan.

Menjawab kebutuhan tersebut, LRMPHP mengembangkan ALTIS, yaitu peti berinsulasi dengan sistem pendingin yang dapat dipasang pada sepeda motor roda dua. Peralatan ini dirancang untuk membantu pedagang ikan keliling dalam mendistribusikan ikan segar dengan lebih efektif sekaligus menjaga mutu produk hingga ke tangan konsumen.

ALTIS telah dikembangkan sejak tahun 2013, dan terus disempurnakan melalui serangkaian uji teknis dan uji kinerja di berbagai daerah, di antaranya Bantul, Gunungkidul, Pacitan, Jembrana, Padang, Bitung, Cirebon, dan Pekalongan. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui performa, tingkat produktivitas, serta nilai tambah yang dihasilkan bagi pedagang ikan keliling pengguna ALTIS.

Dalam kesempatan tersebut, Tri Nugroho Widianto, salah satu anggota tim inventor, memaparkan berbagai keunggulan ALTIS, seperti kemampuan mempertahankan mutu ikan segar, keberadaan sistem pendingin, kebersihan, higienitas, serta kemudahan operasional yang dapat meningkatkan efisiensi penjualannya. ALTIS juga telah meraih sejumlah pengakuan, di antaranya Inovasi Paling Prospektif (BIC) Tahun 2016, menjadi teknologi rekomendasi KKP, meraih Juara 2 IPLAN Challenge 2018, serta telah memperoleh sertifikat paten.

Secara umum, hasil uji terap menunjukkan bahwa ALTIS mudah dioperasikan dan mampu mendukung pedagang ikan keliling dalam aktivitas transportasi maupun penjualan. Selama pelaksanaan uji terap, pedagang tidak mengalami kendala berarti. “Keberhasilan inovasi ALTIS dalam berbagai uji terap tidak terlepas dari kemudahan teknologi ini untuk diadopsi dan dimodifikasi sesuai karakteristik masing-masing daerah,” ujarnya.

Inovasi teknologi ALTIS diharapkan dapat menjadi rujukan teknis bagi para penyuluh perikanan dalam kegiatan penyuluhan sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas layanan sektor kelautan dan perikanan.

Read More

Sambut Harkannas, KKP Ajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat dengan Makan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat menjadikan ikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus investasi bagi generasi emas. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-12 Tahun 2025, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP menyiapkan sejumlah kegiatan dengan mengusung tema "Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045".

Plt Dirjen PDSPKP, Machmud mengungkapkan tema tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Asta Cita kedua yang menekankan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

"Kami percaya pembangunan manusia unggul khususnya generasi emas bisa terwujud apabila kebutuhan gizi terutama proteinnya terpenuhi. Dan ini bisa kita wujudkan mengingat Indonesia sebagai bangsa maritim memiliki ikan sebagai sumber protein," terang Machmud melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/11).

Guna memeriahkan peringatan Harkannas tahun ini, Ditjen PDSPKP menyiapkan sejumlah kegiatan, mulai dari bimbingan teknis (Bimtek) penanganan dan pengolahan ikan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlangsung pada 8 Oktober, 22 Oktober, dan 8 November 2025. 

Kemudian Webinar Road to Harkannas pada 29 Oktober, 6 dan 13 November 2025, lomba masak serba ikan tingkat nasional seleksi awal yang berlangsung secara daring pada 13-31 Oktober 2025, lomba video masak ikan untuk masyarakat pada 27 Oktober-15 November 2025, bazar produk kelautan dan perikanan spesial Harkannas pada 5-6 November 2025 serta Bincang Bahari Spesial Harkannas Tahun 2025 pada 19 November 2025.

Tak hanya itu, KKP juga menggelar Investment and Business Matching dengan topik "Accelerate National Economic Growth Through Downstreaming of Fisheries" di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) 3 KKP pada 20 November 2025. Rencananya, peringatan Harkannas 2025 akan dibuka pada 21 November 2025 di GMB 3 KKP secara hybrid, yang dirangkaian dengan Grand Final Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional yang diikuti oleh 9 peserta provinsi dan Final Lomba Storytelling. Puncak acara Harkannas akan dilangsungkan di Anjungan Sarinah Jakarta pada 23 November 2025, di tengah penyelenggaraan car free day dan dibuka untuk umum.

"Kami menyadari, car free day adalah ruang publik dan tempat yang tepat untuk merayakan Harkannas dengan masyarakat. Jadi sampai jumpa di sana," tutupnya.

Sebagai informasi, peringatan Harkannas 2025 tahun ini turut didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan berbagai mitra, seperti Shopee, Royco, Heinz ABC, Regal Springs Indonesia, WWF Indonesia, Delta Food, PT. Bank Mandiri, PT BNI, PT. Komira, PT. Perindo, PT. Sekar Bumi, serta para mitra lainnya.

Kolaborasi ini diwujudkan dalam beragam kegiatan seperti live shopping, demo masak, bazar kuliner ikan, kampanye gemarikan, pembagian ikan gratis, ragam promosi, serta edukasi mengenai perikanan berkelanjutan.

Secara serentak, berbagai daerah di seluruh Indonesia juga turut memeriahkan Harkannas melalui beragam kegiatan yang digagas oleh pemerintah daerah maupun swasta. Inisiatif ini menunjukkan bahwa semangat Harkannas tidak hanya tumbuh di tingkat pusat, tetapi mengalir hingga ke daerah sebagai gerakan bersama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan adalah melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Dengan harapan, pemenuhan gizi masyarakat terpenuhi, sekaligus membantu kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Sumber ; kkp web

Read More

Menteri Trenggono Kembangkan Budidaya Modern untuk Kebutuhan Blue Food

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menceritakan besarnya potensi bluefood Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan dunia, saat menjadi pembicara dalam kuliah umum mengenai transformasi tata kelola maritim di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (7/11).

Blue food yang bersumber dari hasil perikanan tangkap dan budidaya di Indonesia jumlahnya tak kurang dari 24 juta ton setiap tahun, termasuk rumput laut. Pihaknya menargetkan peningkatan volume produksi, khususnya dari perikanan budidaya demi menjaga keberlanjutan populasi perikanan di alam. 

Saat ini volume produksi perikanan budidaya di rata-rata 5,6 juta ton per tahun. Padahal Indonesia memiliki potensi lahan budidaya di darat, laut, dan pesisir yang jumlahnya hampir 18 juta hektare, dengan pemanfaatan saat baru di angka 1,2 juta hekater atau 6,8 persen.

“Budidaya itu masa depan, dan kami telah mengembangkan modeling-modeling budidaya modern sejumlah komoditas, salah satunya nila salin di Karawang. Keberhasilan di Karawang kami bawa ke skala yang lebih besar yaitu dalam bentuk program revitalisasi tambak untuk budidaya nila salin, yang tahap awal pembangunan luasnya mencapai 20 ribu hektare di Jawa Barat,” ungkap Menteri Trenggono.

Konsep pembangunan revitalisasi tambak di Pantura Jawa tidak hanya fokus pada produksi, tapi dibarengi dengan pengembangan kawasan ekosistem mangrove sebagai penyangga lingkungan secara alami. Selain pengembangan kawasan mangrove, tambak-tambak revitalisasi juga dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

“Pengelolaan budidaya yang baik terbaik harus dikelola limbahnya dengan benar. Dan pengelolaan limbah ini tidak hanya di budidaya, termasuk di kawasan permukiman kampung nelayan. Untuk ini kami juga siapkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkapnya.

Program revitalisasi 20 ribu hektare tambak di Jabar diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton nila salin per tahun, yang akan berkontribusi menambah jumlah hasil perikanan budidaya nasional. Besarnya hasil produksi berkat penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan teknologi produksi modern sehingga produktivitas meningkat menjadi 130 ton/hektare lahan produksi/siklus dari yang semula 0,6 ton per hektare per tahun. 

Untuk pasar, Menteri Trenggono tidak khawatir karena kebutuhan protein dunia terus meningkat setiap tahun, termasuk yang berasal dari produk perikanan. Timur Tengah merupakan pasar potensial karena masyarakatnya menggemari ikan nila, serta banyak warga negara Indonesia yang berada di sana untuk bekerja, sekolah, maupun beribadah.

Sebagai informasi, FAO menyebut populasi dunia diperkirakan akan tumbuh lebih dari 30 persen hingga tahun 2050 sehingga diprediksi bahwa kebutuhan protein dunia akan meningkat hingga 70 persen. Sedangkan proyeksi nilai pangan biru (blue food) pada 2030 sebesar USD 419,09 miliar.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Perkuat Jejaring Kerja Sama dengan SMK Negeri 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) memperkuat jejaring kerja sama dengan SMK Negeri 1 Tanjungsari melalui kegiatan pembahasan kurikulum serta monitoring dan evaluasi (monev) Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan pada Selasa, 4 November 2025, di SMK Negeri 1 Tanjungsari, Gunungkidul.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya LRMPHP untuk memperkuat kemitraan dengan institusi pendidikan kejuruan dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang mekanisasi dan pengolahan hasil perikanan.

Pada kesempatan tersebut, Koko Kurniawan, selaku perwakilan LRMPHP, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PKS berjalan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati. “Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan implementasi PKS terus berjalan optimal, meliputi praktik kerja lapangan (PKL) bagi siswa dan/atau guru, penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi yang link and match dengan dunia industri, serta pelatihan di bidang mekanisasi dan pengolahan hasil perikanan,” ujarnya.

Kepala SMK Negeri 1 Tanjungsari, Sunarto, menyambut baik kunjungan LRMPHP dan berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus dikembangkan. “Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat program sekolah berbasis kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri perikanan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, kedua pihak membahas penyelarasan Kurikulum Program Keahlian Pengolahan Hasil Perikanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi mekanisasi hasil perikanan. Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS yang mencakup kerja sama dalam bidang pembelajaran, magang siswa, serta pengembangan kompetensi siswa dan/atau guru.

Sebagai tindak lanjut, direncanakan pelaksanaan program magang (PKL) bagi empat (4) orang siswa SMK Negeri 1 Tanjungsari di LRMPHP pada tahun ajaran 2026. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi teknis dan kesiapan kerja siswa dalam menghadapi tantangan industri perikanan saat ini.

Melalui kegiatan ini, LRMPHP terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan kejuruan guna mewujudkan sumber daya manusia unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan siap bersaing di dunia kerja sektor perikanan

Read More