PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Selasa, 10 Maret 2026

Uji Laboratorium Produk Perikanan KKP Diakui Akurasinya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki Produsen Bahan Acuan (PBA) isolat Staphylococcus aureus terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang pertama di Indonesia. Keberadaan PBA ini memperkuat keakuratan pengujian laboratorium dalam mendukung jaminan produk perikanan berdaya saing.

Bahan acuan berfungsi sebagai standar pembanding dalam pengujian laboratorium. Dengan standar yang terverifikasi, hasil uji mikrobiologi produk perikanan menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kebutuhan pengujian di dalam negeri maupun pemenuhan persyaratan pasar internasional.

Isolat Staphylococcus aureus sendiri adalah salah satu parameter mikrobiologi yang paling sering dipersyaratkan dalam standar produk, terutama pada produk pangan olahan dan produk siap konsumsi. Bakteri ini mampu menghasilkan enterotoksin yang bersifat tahan panas, sehingga tetap berbahaya meskipun produk telah melalui proses pemasakan. 

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, mengatakan Pengembangan Bahan Acuan tersebut merupakan bagian dari upaya KKP untuk memperkuat standar produk berdaya saing dalam mendukung pemenuhan persyaratan pasar global produk perikanan.

“Pengembangan Bahan Acuan ini memastikan hasil pengujian laboratorium tertelusur dan sesuai standar, sehingga produk perikanan Indonesia semakin terjamin dan berdaya saing,” kata Machmud di Jakarta, Senin (9/3).

Ia menambahkan, keberadaan bahan acuan tersebut meningkatkan keandalan laboratorium pengujian serta mendukung kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) selaku Produsen Bahan Acuan, Rahmadi Sunoko, menyampaikan bahwa bahan acuan Staphylococcus aureus yang dikembangkan telah melalui proses yang cukup ketat.

“Proses pengembangan memastikan kemurnian, homogenitas, dan stabilitas bahan acuan, sehingga membantu laboratorium menjaga konsistensi hasil uji, khususnya dalam pengujian cemaran mikroba pada produk perikanan,” ujar Rahmadi.

Menurutnya, bahan acuan tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh laboratorium internal KKP, tetapi juga dapat digunakan oleh laboratorium mitra, sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam penyediaan bahan acuan berstandar internasional.

Bahan acuan produksi BBP3KP telah memenuhi standar ISO 17034:2016 serta standar ISO 33403:2024 dan ISO 33405:2024. Bahan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis laboratorium, mulai dari verifikasi dan validasi metode uji, uji banding antar laboratorium, hingga uji profisiensi.

Sebelumya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk menjaga mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir melalui penguatan sistem jaminan mutu yang terintegrasi sebagai bagian dari peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia.



Sumber: kkp web


Senin, 09 Maret 2026

Teknologi Ekstraksi Rumput Laut untuk Mendukung Produksi Pupuk Cair

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus mendorong pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan melalui pembuatan prototipe alat ekstraksi rumput laut yang dapat dimanfaatkan untuk produksi pupuk cair berbahan baku rumput laut.

Pengembangan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas rumput laut sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan secara lebih optimal. Rumput laut diketahui memiliki kandungan senyawa aktif seperti hormon pemacu tumbuh dan unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk cair organik.

Salah satu tahapan penting dalam pengolahan rumput laut menjadi pupuk cair adalah proses ekstraksi. Proses ini bertujuan untuk mengambil senyawa aktif yang terkandung di dalam rumput laut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, pembuatan pupuk cair menggunakan air sebagai media ekstraksi pada suhu tinggi tidak merusak keberadaan hormon pemacu tumbuh yang terdapat pada rumput laut.

Namun demikian, metode ekstraksi konvensional umumnya hanya efektif untuk jenis rumput laut tertentu, seperti Sargassum sp. dan Gracillaria sp.. Untuk meningkatkan efisiensi proses serta memperluas potensi pemanfaatan bahan baku, LRMPHP mengembangkan alat ekstraksi rumput laut dengan sistem pemanasan dan pengadukan yang terkontrol.

Alat ekstraksi yang dikembangkan bekerja dengan prinsip perendaman rumput laut dalam media cair yang dipanaskan secara merata. Proses ekstraksi dilakukan dengan pengaturan waktu tertentu hingga kandungan hormon dan unsur hara dari talus rumput laut dapat terekstraksi secara optimal. Sistem pemanas menggunakan fluida panas sehingga suhu di dalam tabung ekstraksi dapat terdistribusi secara seragam. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan pengaduk elektrik yang berfungsi mempercepat proses pelepasan senyawa aktif dari bahan baku rumput laut.

Prototipe alat ekstraksi rumput laut ini memiliki dimensi panjang 351 cm, lebar 68 cm, dan tinggi 97 cm. Dari sisi spesifikasi teknis, alat ini mampu melakukan proses ekstraksi dengan kapasitas hingga 90 kilogram bahan dalam waktu sekitar 90 menit dengan kebutuhan daya listrik sebesar 6.000 watt. Sistem pemanas menggunakan teknologi double jacket yang memungkinkan panas terjaga secara stabil selama proses berlangsung.

Melalui pengembangan teknologi ini, LRMPHP diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan, khususnya dalam pemanfaatan rumput laut sebagai bahan baku produk bernilai tambah. Ke depan, teknologi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, kelompok pembudidaya, maupun industri pengolahan untuk menghasilkan pupuk cair organik berbasis rumput laut secara lebih efisien dan berkelanjutan.


Selasa, 24 Februari 2026

Teknologi Gelombang Mikro untuk Pengeringan Rumput Laut

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan inovasi alat pengering rumput laut berbasis energi gelombang mikro (microwave energy) sebagai upaya meningkatkan efisiensi proses pengolahan hasil perikanan. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses pengeringan sekaligus menjaga kualitas produk rumput laut.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan, kosmetik, hingga farmasi. Dalam proses pengolahannya, tahap pengeringan menjadi faktor penting yang menentukan mutu produk akhir.

Selama ini, sebagian besar pembudidaya dan pengolah rumput laut masih mengandalkan metode pengeringan menggunakan sinar matahari. Cara ini memang relatif mudah dan murah, namun memiliki sejumlah keterbatasan, seperti waktu pengeringan yang cukup lama, ketergantungan pada kondisi cuaca, serta potensi penurunan kualitas apabila proses pengeringan tidak berlangsung optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LRMPHP mengembangkan teknologi pengeringan menggunakan energi gelombang mikro. Teknologi ini bekerja dengan memanaskan bahan dari bagian dalam terlebih dahulu, kemudian panas merambat menuju permukaan sehingga proses penguapan air dapat berlangsung lebih cepat dan merata.

Prototipe alat pengering yang dikembangkan memiliki dimensi 351 cm × 68 cm × 97 cm dengan kapasitas pengeringan sekitar 6–8 kilogram rumput laut per proses. Hasil pengujian menggunakan rumput laut jenis E. cottonii menunjukkan bahwa alat ini mampu mencapai laju pengeringan 31,36 gram per menit, dengan konsumsi energi 1,17 kJ/kg serta efisiensi energi sebesar 42,95 persen.

Inovasi teknologi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha pengolahan rumput laut dalam meningkatkan efisiensi proses produksi serta menjaga kualitas hasil pengeringan. Ke depan, pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan seperti ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan Indonesia.


Selasa, 17 Februari 2026

KKP Gaspol Hilirisasi Garam untuk Wujudkan Swasembada 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengakselerasi hilirisasi industri garam nasional sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pada 2027. Percepatan ini menjadi bagian dari transformasi pergaraman nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita, mengungkapkan bahwa kebutuhan garam nasional diproyeksikan mencapai 5,3 juta ton pada 2029 dengan pertumbuhan sekitar 2 persen per tahun. Pada 2024, dari total kebutuhan sekitar 4,8 juta ton, lebih dari 55 persen masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk garam industri dengan spesifikasi tinggi.

“Kita tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kualitas dan integrasi dari hulu ke hilir. Melalui pembangunan kawasan pergaraman terintegrasi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan sentra industri seperti K-SIGN di Rote Ndao, KKP mendorong garam nasional mampu memenuhi spesifikasi industri dan menekan impor secara bertahap,” ujar Frista dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (16/2).

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menargetkan swasembada garam pada 2027. Strategi yang ditempuh meliputi intensifikasi tambak eksisting, ekstensifikasi lahan potensial, modernisasi teknologi evaporasi, serta pembangunan infrastruktur produksi dan penyimpanan.

"KKP juga mendorong transformasi teknologi produksi melalui metode evaporasi tertutup dan semi mekanis, pemanfaatan teknologi SWRO, serta pengembangan fasilitas washing plant dan kristalisasi untuk menghasilkan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Pendekatan ini membuka peluang hilirisasi produk turunan seperti industri chlor-alkali dan mineral berbasis bittern, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional," jelasnya

Frista menambahkan, bahwa dukungan sarana dan prasarana seperti geomembran, mesin pompa, mobile salt dryer, gudang garam rakyat, hingga long storage nasional turut diperkuat untuk menjaga stabilitas kualitas dan pasokan sepanjang tahun. Perbaikan tata kelola dilakukan menyeluruh dari pra-produksi hingga pemasaran. 

Menurutnya, dengan pendekatan kawasan terintegrasi dan model investasi lintas sektor, produktivitas ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hektare per tahun pada kawasan tertentu. Hilirisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Indra Kurniawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan hilirisasi. “PT Garam berkomitmen mempercepat hilirisasi melalui penerapan teknologi MVR dan investasi pembangunan pabrik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kolaborasi dengan investor, BUMN, dan pelaku industri menjadi kunci agar produksi garam berkualitas dan berkelanjutan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan kesiapan industri makanan dan minuman untuk menyerap produksi garam nasional yang memenuhi spesifikasi. “Kepastian pasokan dan kualitas garam dalam negeri sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi dan mendukung pertumbuhan industri pengolahan pangan. Kami mendukung percepatan hilirisasi melalui roadmap terukur agar industri dapat merencanakan kebutuhan bahan baku jangka panjang,” ujar Adhi.

Percepatan hilirisasi ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan penguatan produksi dalam negeri melalui modernisasi teknologi, peningkatan kualitas, serta pemberdayaan petambak garam. Melalui pembangunan industri pergaraman yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, KKP optimistis swasembada garam 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat kemandirian industri nasional dan kesejahteraan.



Sumber: kkp web


Jumat, 13 Februari 2026

KKP Jamin Mutu Ikan yang Beredar di Masyarakat Selama Ramadan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan mutu untuk memastikan kualitas produk perikanan yang beredar di masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Pengawasan mutu dilakukan menyeluruh, mulai dari aktivitas produksi di hulu sampai hilir.

“Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap provinsi melaksanakan penguatan pengawasan jelang Ramadan dari hulu sampai hilir, melalui kegiatan surveilan, inspeksi maupun pengujian laboratorium (lab) berbagai parameter keamanan pangan,” tutur Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/2).

Ishartini menjelaskan kegiatan pengawasan jelang Ramadan dilaksanakan mulai pertengahan Januari sampai masuk bulan puasa oleh 46 UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia. Lokus pengawasan di hulu atau produksi primer meliputi surveilan dan inspeksi CBIB atau Cara Budidaya Ikan Yang Baik di tambak-tambak ikan maupun kapal-kapal perikanan penyuplai rantai pasok domestik maupun ekspor. 

Sedangkan di bagian hilir, pengawasan mutu menyasar UPI melalui surveilan/inspeksi HACCP maupun GMP/SSOP. "Beberapa UPT yang telah melakukan kegiatan pengawasan mutu jelang Ramadhan sejak 15 Januari lalu diantaranya Stasiun PPMHKP Bengkulu, Balai PPMHKP Medan II, Stasiun PPMHKP Pontianak, Stasiun PPMHKP Kendari, dan Balai PPMHKP Medan I,” Ishartini merinci.

Kepala Balai PPMHKP Medan I Nandang Koswara menambahkan, pihaknya telah melakukan pengawasan budidaya tambak ikan serta monitoring kondisi perairan Danau Toba. Hasilnya dalam kondisi baik dan laik konsumsi. 

Senada dengan Nandang, Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari Kasrida yang melaksanakan pengawasan mutu ikan di atas kapal di pelabuhan Kendari, hasilnya juga baik. Ikan-ikan berkualitas itu siap memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Sulawesi Tenggara selama Bulan Suci.

"Selain inspeksi dan surveilan penerapan standar mutu dan keamanan pangan, uji lab juga dilakukan untuk cegah food borne pathogen berjangkit kepada konsumen diantaranya uji E. Coli, salmonela, listeria serta uji histamin, formalin, serta logam berat dan toksin. Semuanya untuk pastikan masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” tutup Ishartini.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai quality assurance body. Penerapan sanitasi, higiene serta prinsip keamanan pangan pada rantai produksi tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghadirkan produk perikanan yang bermutu, bergizi serta aman konsumsi bagi kebutuhan domestik dan ekspor.



Sumber: kkp web


Selasa, 10 Februari 2026

LRMPHP Kolaborasi dengan Dislautkan dan DPRD DIY Kampanyekan Gemarikan di Bantul

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2026 melalui kolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (9/2/2026) di Dukuh Kepek, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Kampanye Gemarikan diikuti oleh sekitar 30 orang ibu-ibu warga setempat dan menghadirkan narasumber dari Dislautkan DIY, DPRD DIY, serta LRMPHP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Dislautkan DIY menyampaikan kebijakan peningkatan konsumsi ikan per kapita penduduk DIY melalui Gerakan Makan Ikan. Sementara itu, Anggota DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyampaikan dukungan legislatif terhadap upaya peningkatan konsumsi ikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Instruktur LRMPHP, Tri Wahyu Handoyo, menyampaikan materi bertajuk “Konsumsi Ikan untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045”. Dalam paparannya dijelaskan bahwa ikan merupakan sumber pangan superfood bergizi tinggi yang kaya Omega-3, mudah dicerna, dan rendah lemak jenuh. Konsumsi ikan dinilai berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga daya tahan tubuh, khususnya bagi anak-anak di era digital.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tantangan pola hidup modern yang cenderung mengonsumsi makanan instan dan rendah gizi perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran konsumsi pangan sehat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan konsumsi ikan yang didukung dengan inovasi dan diversifikasi produk olahan perikanan yang praktis, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Rangkaian kegiatan Kampanye Gemarikan ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta makan bersama menu berbahan dasar ikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.


Kamis, 05 Februari 2026

KKP Jamin Stok Ikan Aman untuk Penuhi Kebutuhan Ramadan hingga Lebaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan suci Ramadan sampai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

“Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman,” ujar Menteri Trenggono. 

Menteri Trenggono menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, didukung pasokan protein ikan yang bermutu dan harga yang stabil.

Dalam paparannya, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa KKP telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional. Untuk periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton. Produksi tersebut berasal dari sektor perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton.

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Selain menjaga geliat produksi, KKP juga melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan ikan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman.

Sebagai langkah mitigasi, KKP menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi stok gudang beku atau cold storage serta meningkatkan distribusi hasil perikanan budi daya. 

“Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen,” ujar Menteri Trenggono.

KKP berharap dukungan dan sinergi dengan DPR RI terus terjaga agar upaya pengamanan pasokan ikan dapat berjalan optimal selama Ramadan hingga Idul Fitri, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan Komisi IV mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dilakukan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, Perum BUMN, dan ID Food dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. 

“Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan,” ungkapnya.



Sumber: kkp web


Senin, 02 Februari 2026

KKP Raih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada KKP sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan publik yang dinilai bebas dari maladministrasi.

Penghargaan ini diserahkan dalam agenda Penyampaian Opini Ombudsman RI yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis 29 Januari lalu. Penilaian tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI yang kini menitikberatkan pada pemetaan potensi maladministrasi dan penguatan kualitas layanan.

Sekjen KKP, Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho menyampaikan bahwa capaian Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi menjadi bukti komitmen KKP dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi yang diberikan Ombudsman RI merupakan hasil kerja bersama seluruh unit layanan di lingkungan KKP. Ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan KKP dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan bebas dari praktik maladministrasi,” ujar Komjen Pol Rudy dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (1/2).

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 di lingkungan KKP dilakukan pada sejumlah unit layanan strategis, meliputi layanan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, layanan Pakan Ikan, serta layanan Peredaran Obat Ikan. Proses penilaian dilaksanakan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pimpinan unit, petugas layanan, unit pengaduan, hingga pemangku kepentingan penerima layanan.

Komjen Pol Rudy  menambahkan, hasil penilaian dan opini Ombudsman RI tersebut akan menjadi penguat bagi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.

“Capaian ini tidak membuat kami berpuas diri. KKP akan terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan, sekaligus menjadikan hasil penilaian Ombudsman RI sebagai referensi dalam penguatan Reformasi Birokrasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama,” jelasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan KKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.



Sumber: kkp web


Kamis, 29 Januari 2026

LRMPHP Gelar Kick Off Meeting dan Dialog Kinerja TA 2026

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menggelar Kick Off Meeting dan Dialog Kinerja Tahun Anggaran (TA) 2026 di Aula LRMPHP, Selasa (28/1/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP dan dihadiri oleh seluruh pegawai sebagai agenda awal tahun dalam rangka sosialisasi program, kegiatan, serta penugasan LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja LRMPHP pada tahun 2025. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya menjadi salah satu fokus pembahasan, yang disampaikan melalui pemaparan capaian sepuluh indikator kinerja kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut perbaikan pada TA 2026.

Seluruh target indikator kinerja berhasil dicapai bahkan terlampaui, sehingga LRMPHP memperoleh status kinerja “Istimewa” pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan kegiatan TA 2026 melalui perencanaan yang lebih matang serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula rencana pengelolaan aset LRMPHP dalam rangka mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penyiiapan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang terarah melalui pembentukan tim akselerasi. 

Selain itu, Kepala LRMPHP memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan LRMPHP Tahun 2025. Penghargaan Best Employee diberikan kepada Dhini Arum Pratiwi, Outstanding Learner kepada Septyana Safitri, dan Best Attendance kepada Iwal Malhani.

Melalui kegiatan ini, Kepala LRMPHP berharap seluruh pegawai dapat terus berkontribusi aktif dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi serta selaras dengan program prioritas BPPSDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Rabu, 28 Januari 2026

KKP Perkuat Kolaborasi Pelatihan SDM dengan Mitra Pembangunan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan sebagai fondasi utama keberhasilan ekonomi biru. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan bertema “Mewujudkan SDM KP Unggul melalui Kolaborasi Pelatihan Mendukung Ekonomi Biru” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), di Jakarta pada 26 Januari lalu.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi KKP dengan mitra pembangunan nasional dan internasional dalam pengembangan pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi SDM kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap tantangan global dan perubahan iklim.

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa keberhasilan agenda ekonomi biru KKP tidak dapat dilepaskan dari kesiapan SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing. “Pembangunan sektor KP tidak bisa hanya delivering program fisik. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya,” tegas Nyoman dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (28/1).

Menurutnya, pembangunan sektor KP harus dibarengi penguatan kapasitas SDM di seluruh rantai pengelolaan, mulai dari perikanan tangkap, budi daya, konservasi, hingga pengawasan. Karena itu, kolaborasi dengan mitra pembangunan dinilai strategis, tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

“Pelatihan merupakan langkah yang penting. Kedepan, kita harus melangkah ke sertifikasi kompetensi yang diakui, bahkan secara internasional, agar SDM kita benar-benar siap dan kredibel,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Astacita, SDM kelautan dan perikanan merupakan modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menuju Indonesia Emas 2045.

“Ekonomi biru bukan sekadar jargon, melainkan jalan masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas SDM kelautan dan perikanan,” kata Nyoman.

*Kolaborasi Pelatihan Berbasis Dampak*

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilya Pregiwati, dalam laporannya menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wujud komitmen Puslat KP untuk memperkuat pengembangan SDM KP yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam lima tahun terakhir, kolaborasi Puslat KP dengan mitra pembangunan telah menjangkau lebih dari 10.765 peserta pelatihan di berbagai wilayah Indonesia, baik dari kalangan aparatur maupun masyarakat pesisir dan perikanan. Seluruh modul dan kurikulum pelatihan tersebut telah diintegrasikan ke dalam Learning Management System (LMS) E-Milea sebagai upaya standardisasi dan keberlanjutan pelatihan lintas wilayah.

Pelatihan diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP, antara lain perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program Laut Sehat Bebas Sampah.

*Peran Mitra Pembangunan*

Dalam forum tersebut, Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas SDM KP, khususnya dalam pengelolaan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sejak 2019, EDF konsisten berkolaborasi dengan KKP melalui pengembangan kerangka pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan di tingkat nasional hingga daerah.

“Penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui kolaborasi dengan KKP, kami berharap pelatihan yang dikembangkan dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat perikanan,” ujar Country Representative EDF Indonesia, Abdul Halim.

Sementara itu, RARE Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perubahan perilaku berbasis masyarakat. Wakil Presiden RARE Indonesia, Hari Kushardanto, menyampaikan bahwa manusia merupakan kunci utama solusi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Selain EDF Indonesia dan RARE Indonesia, juga terdapat 6 mitra pembangunan lainnya yang bersinergi dengan Puslat KP. Dari kolaborasi ini, telah menghasilkan 36 modul pelatihan dan pedoman yang  telah disusun untuk mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, modul juga dikembangkan untuk Marine Protected Area Center of Excellence, penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, pemantauan pencemaran pesisir, serta pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management). 

*Dampak Nyata di Lapangan*

Chichi Fitriana, Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Bolaang Mongondow yang merupakan penerima manfaat pelatihan dari mita pembangunan menyampaikan, bahwa  melalui Training of Trainer (ToT) dibekali materi  untuk meningkatkan kapasitas. “Pelatihan yang diberikan oleh Rare sebagai mitra pembangunan dan juga dari Puslat memberikan pemahaman tambahan terkait cara pendampingan atau metode fasilitasi kepada masyarakat, yaitu mengajak mereka berdiskusi, negosiasi dan terlibat aktif,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat pelatihan, Nasrun, nelayan dari Bolaang Mongondow Timur, mengungkapkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diterimanya sejak 2023 memberikan manfaat nyata, mulai dari pemahaman menjaga kelestarian laut, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga literasi keuangan untuk pengelolaan rumah tangga nelayan. Hingga kini, kelompok nelayan di wilayahnya telah mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari, dengan lebih disiplin menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, menerapkan penangkapan ikan sesuai ukuran dan musim, serta mengelola hasil usaha secara lebih tertata dan berkelanjutan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pengembangan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Ekonomi Biru Tahun 2026. Komitmen yang ditandatangani oleh Kepala BPPSDM KP, Kepala Pusat Pelatihan KP, EDF, CTC, RARE Indonesia, YKAN,  SMERU Research Institute, DWF Indonesia, WWF Indonesia, Rekam Nusantara Foundation, dan MERMAID Project ini menegaskan kesepakatan para pihak untuk memperkuat kolaborasi pelatihan yang berdampak, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam sistem pelatihan KP, serta ditindaklanjuti melalui rencana aksi dan mekanisme evaluasi yang terukur.

Selepas Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan, kegiatan pun dilanjutkan dengan Pelatihan Framework for Integrated Stock and Habitat Evaluation (FISHE) hasil kolaborasi EDF dan Puslat KP, sebagai bentuk implementasi nyata penguatan kapasitas SDM KP.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa penguatan SDM merupakan investasi jangka panjang yang menentukan arah pembangunan KP Indonesia ke depan. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak dalam pengembangan kapasitas SDM menjadi kunci untuk memastikan agenda ekonomi biru berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. 



Sumber : kkp web


Selasa, 27 Januari 2026

LRMPHP Dukung Kampanye Gemarikan dan Alih Teknologi Informasi Tahun 2026

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat dengan menghadirkan tiga orang instruktur pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Gemarikan dan Alih Teknologi Informasi (ATI) Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 27 Januari 2026 di Kantor Dislautkan DIY.

Pelaksanaan Pelatihan ATI Tahun 2026 mengusung tema “Inovasi Olahan Ikan untuk Meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat DIY”. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyinergikan program lintas sektor dalam mendukung Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD DIY Tahun 2026, khususnya dalam upaya meningkatkan angka konsumsi ikan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan.

Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala Dislautkan DIY dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai calon narasumber kegiatan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari BPPMHKP Yogyakarta, Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN Gunungkidul, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Poltekkes Yogyakarta, serta sejumlah perguruan tinggi dengan program studi gizi. Turut hadir pula Forikan DIY, TP-PKK DIY, ASPPIN Sleman, dan para influencer.

Kegiatan kampanye Gemarikan dan ATI Tahun 2026 direncanakan berlangsung pada Februari hingga November 2026 dengan hampir 1.000 paket kegiatan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi pelatihan Alih Teknologi dan Informasi (ATI) pengolahan hasil perikanan, Gerakan Ayo Makan Ikan, festival makan ikan di sekolah, bimbingan teknis di SPPG, pelatihan pengolahan ikan di pesantren, serta pengembangan Duta Gemarikan dan jejaring kemitraan usaha kelautan dan perikanan.

Perwakilan LRMPHP menyampaikan bahwa keikutsertaan instruktur dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata LRMPHP dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perikanan di masyarakat. “Melalui kegiatan ATI, LRMPHP berupaya mendorong inovasi olahan ikan yang mudah diterapkan, bernilai gizi tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga konsumsi ikan dapat meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dislautkan DIY, R. Hery Sulistio Hermawan, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menjaring masukan dari seluruh pihak agar program yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat. Ia menekankan pentingnya perubahan budaya konsumsi ikan melalui pembiasaan sejak dini, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, serta penguatan digital branding dengan dukungan para influencer.


Senin, 26 Januari 2026

Penuh Duka & Penghormatan, KKP Lepas Tiga Korban ATR 42-500 ke Peristirahatan Terakhir

Proses pelepasan tiga jenazah korban kecelakaan pesawat air surveillance PK THT di kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (25/1) pagi, berlangsung khidmat dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan para pegawai KKP, perwakilan Basarnas.

Jenazah ketiganya adalah Ferry Irawan dan Yoga Naufal yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Capt. Andy Dahananto, pilot pesawat ATR 42-500 milik maskapai Indonesia Air Transport. 

“Atas nama KKP kami menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya pegawai KKP dan kru pesawat ATR dalam musibah yang terjadi. Hari ini kita memberikan penghormatan terakhir kepada pegawai dan seluruh kru yang gugur. Kita semua menjadi saksi bahwa para korban merupakan syuhada yang sedang bertugas menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mewakili Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin upacara pelepasan.

Wamen Didit juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Perhubungan, dan tim SAR Gabungan yang berjibaku di lokasi kejadian melakukan pencarian para korban, barang-barang yang dimiliki, serta bagian penting dalam pesawat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah, serta tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan.

"Kami juga meminta maaf bila selama pelaksaan pencarian, evakuasi sampai acara pelepasan hari ini, memiliki kesalahan dan kekurangan," ungkapnya.

Ferry Irawan dan Yoga Naufal gugur saat menjalankan misi pengawasan sumber daya perikanan, bersama satu pegawai lainnya atas nama Deden Maulana yang sudah lebih dulu dimakamkan pada 22 Januari lalu. Pesawat ATR jenis 42-500 dengan nomor lambung PK THT yang mereka tumpangi jatuh di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Selain tiga pegawai KKP, tujuh kru pesawat milik Indonesia Air Transport juga gugur dalam peristiwa tersebut.

KKP memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada tiga pegawainya, serta seluruh kru pesawat. KKP mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama bekerja, khususnya dalam pengawasan sumber daya kelautan perikanan di seluruh perairan Nusantara. 

Ferry Irawan telah 18 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KKP. Sedangkan Yoga Naufal merupakan tenaga profesional yang terlibat dalam kegiatan operasional pendukung sektor penerbangan dan dokumentasi udara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Wamen Didit memastikan pemberian hak Ferry Irawan dan Yoga Naufal dilakukan sesuai ketentuan berlaku, mulai dari kenaikan pangkat Anumerta, jaminan kecelakaan kerja, asuransi personel on board, hingga santunan untuk keluarga yang ditinggalkan, serta beasiswa pendidikan untuk anak pegawai KKP yang gugur. Sebelumnya, Deden Maulana yang sudah lebih dulu dimakamkan, juga diberikan hak-haknya.

Usai prosesi pelepasan secara kedinasan, jenazah Ferry Irawan dan Yoga Naufal diantar menggunakan ambulans masing-masing ke Pemakaman Pondok Ranggon, Jakarta Timur, dan Pemakaman Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sedangkan Capt. Andy Dahananto akan dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Tangerang, Banten.



Sumber : kkp web

 


Jumat, 23 Januari 2026

KNMP Poncosari Rampung 100 Persen, Penyelesaian Difokuskan pada Penyempurnaan Kualitas

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah rampung 100 persen. Penyelesaian  pembangunan berfokus pada penyempurnaan kualitas sarana dan prasarana, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja awal Januari lalu.

Arahan tersebut menjadi dasar percepatan sekaligus penguatan mutu pekerjaan, terutama pada detail bangunan dan fungsi fasilitas agar siap dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.

“Penyelesaian pembangunan KNMP Poncosari tidak hanya mengejar target waktu, tetapi memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar kualitas dan fungsi yang dibutuhkan nelayan,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (23/1).

Trian merinci, seluruh item pekerjaan fisik di KNMP Poncosari telah mencapai 100 persen, termasuk infrastruktur bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta fasilitas pendukung aktivitas perikanan dan ekonomi nelayan.

Fasilitas yang telah rampung meliputi kantor pengelola, kios perbekalan, gudang beku portabel, pabrik es portabel, shelter coolbox, bengkel nelayan, balai nelayan, sentra kuliner, hingga shelter perbaikan jaring. Sementara itu, sarana rantai dingin seperti gudang beku portabel dan pabrik es portabel telah disiapkan untuk mendukung distribusi dan penyimpanan hasil tangkapan.

KNMP Poncosari menjadi salah satu lokasi yang selesai sesuai target dalam pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2025. Penyelesaian ini diharapkan segera dilanjutkan ke tahap pemanfaatan dan pengelolaan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sehingga manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendorong transformasi kawasan pesisir melalui pembangunan sarana prasarana perikanan terintegrasi, serta sebagai upaya penguatan peran koperasi dan masyarakat nelayan.



Sumber : kkp web


Jumat, 16 Januari 2026

Raih Penghargaan SnackVideo, KKP Konsisten Edukasi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih penghargaan Best Knowledge Dissemination Award dari SnackVideo, sebuah platform media sosial dari Tiongkok berbasis video pendek.

Penghargaan tersebut secara resmi disampaikan oleh Manajer Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Tsarina Maharani kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KP I Nyoman Radiarta pada ajang bergengsi yang digelar baru-baru ini.

"Kami berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi yang akurat, edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (15/1).

Kepala Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Yulika Satria Daya mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena akun BPPSDM KP dinilai konsisten menyajikan konten informatif dan beragam.

“Ini merupakan bentuk apresiasi SnackVideo atas kolaborasi dan kerja sama strategis yang telah dibangun demi mendukung pemberdayaan masyarakat serta peningkatan literasi digital baik di tingkat nasional maupun daerah,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Direktur Operasional SnackVideo Indonesia Yugo Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengguna SnackVideo, terutama para content creator dan streamer, yang terus berkarya dan menghasilkan kreativitas melalui SnackVideo.

Sebagai informasi SnackVideo adalah platform media sosial untuk berbagi video pendek, yang didirikan di Tiongkok pada 2011 dan masuk ke Indonesia pada akhir 2020. BPPSDM KP sejak 2023 telah memiliki akun resmi BPPSDM KKP dengan user id bppsdm_kp di SnackVideo untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan KKP dan BPPSDM KP serta informasi lainnya di sektor kelautan dan perikanan untuk masyarakat. 

Demikian juga dengan Satuan-Satuan Kerja di bawah BPPSDM KP telah menggunakan aplikasi ini, di samping juga aplikasi-aplikasi lainnya, dalam menyampaikan beragam informasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Informasi yang disampaikan khususnya terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan, melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi, dalam mendukung program prioritas KKP.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.



Sumber : kkp web


Rabu, 24 Desember 2025

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan LRMPHP TA 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2025 pada 23 Desember 2025 bertempat di Aula LRMPHP. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany, serta dihadiri oleh para koordinator manajerial bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, dan Tata Operasional, beserta seluruh pegawai LRMPHP.

Rangkaian kegiatan Monev diawali dengan arahan Kepala LRMPHP, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan masing-masing bidang oleh para koordinator. Selain pembahasan kegiatan manajerial, pada kesempatan tersebut juga dipaparkan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di LRMPHP.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah diemban oleh LRMPHP sejak tahun 2024 melalui kolaborasi dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas BPPSDM KP, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan aset yang dimiliki.

Dalam arahannya, Kepala LRMPHP mengapresiasi kinerja seluruh pegawai sehingga berbagai capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik, meskipun dihadapkan pada sejumlah dinamika yang kurang ideal. Namun demikian, seluruh pegawai tetap menunjukkan semangat dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Pada pemaparan kegiatan Monev, baik pada bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, maupun Tata Operasional, para koordinator menyampaikan berbagai capaian kinerja LRMPHP sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut antara lain nilai kinerja organisasi, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), pelaksanaan kerja sama, kegiatan diseminasi dan/atau pelatihan, pelaksanaan program MBKM, rekomendasi teknis penyuluhan berupa Alat Transportasi Ikan Segar, peran serta dalam penyelamatan arsip, penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta realisasi anggaran.

Kepala LRMPHP menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan dukungan seluruh pihak, serta diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang diemban LRMPHP. Selain itu, Kepala LRMPHP juga mengajak seluruh pegawai untuk turut mendukung diseminasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada masyarakat melalui media sosial. Setiap pegawai diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan membagikan campaign yang disediakan melalui SuperApps KKP pada akun media sosial masing-masing.


Jumat, 19 Desember 2025

Raih WTP Beruntun, KKP Konsisten Perkuat Pengawasan demi Jaga Kepercayaan Publik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Upaya tersebut tercermin dari penguatan sistem pengawasan intern yang konsisten dilakukan sepanjang 2025, sekaligus menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program dan anggaran kementerian.

Penguatan pengawasan intern KKP tercermin dari capaian kinerja yang stabil, salah satunya dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2022–2024. Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan KKP dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tak hanya itu, kinerja KKP dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan juga menunjukkan hasil yang solid. Hingga 2025, persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mencapai 85,14 persen, melampaui target nasional sebesar 75 persen. 

Capaian tersebut mencerminkan komitmen KKP untuk memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara substantif dan berkelanjutan, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Sebagai kementerian yang mengelola program dan anggaran bernilai triliun rupiah setiap tahun, KKP menjalankan kegiatan yang tersebar luas hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Program tersebut mencakup bantuan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat perikanan, hingga pengelolaan sumber daya kelautan. 

Dalam konteks tersebut, pengawasan intern menjadi instrumen kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudi daya, serta masyarakat pesisir.

Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan bahwa pengawasan intern tidak lagi diposisikan semata sebagai fungsi pengendalian kepatuhan, melainkan sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan program. Menurutnya, opini WTP merupakan titik awal, bukan tujuan akhir. 

“Tantangan ke depan adalah memastikan kualitas belanja negara benar-benar berdampak bagi masyarakat serta mampu meminimalkan risiko sejak tahap perencanaan,” kata Ade Tajudin di Jakarta, Kamis (18/12).

Dalam penguatan sistem pengendalian intern, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KKP mencapai nilai 3,68 dan berada pada Level 3 atau Terdefinisi di Tahun 2024 dan saat ini sedang proses penilaian oleh BPKP. Capaian ini menunjukkan bahwa kerangka pengendalian intern telah terbangun secara sistematis, terdokumentasi, dan dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja. 

Sementara itu, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KKP mencatat skor 3,70 dan berada pada Level 3 atau Delivered, yang menandakan fungsi pengawasan telah mampu memberikan nilai tambah melalui peran assurance dan advisory.

Selain pengawasan keuangan dan kinerja, Ade juga aktif mendorong pembangunan Zona Integritas serta implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang disinergikan dengan agenda reformasi birokrasi. 

“Upaya ini diarahkan untuk membangun budaya integritas dan memperkuat pencegahan risiko penyimpangan sejak dini,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan intern melalui penguatan manajemen risiko terintegrasi, peningkatan kompetensi APIP, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis data. Pengawasan yang kuat dan adaptif diyakininya menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta terpercaya di mata publik.



Sumber : kkp web


Rabu, 17 Desember 2025

KKP Sukses Pertahankan Prestasi Informatif Ke-7 Kalinya pada Anugerah KIP 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mempertahankan predikat informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Ini menjadi tahun ketujuh berturut-turut KKP berhasil menyabet predikat tersebut.

“Ini kerja keras tim dalam memberikan layanan informasi terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai arahan Pak Menteri Trenggono akses informasi memang harus terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat bisa ikut mengetahui bahkan mengawal kebijakan dan program kerja KKP,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (16/12).

Doni mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima piagam penghargaan untuk kategori Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat di Jakarta kemarin. 

Penghargaan tersebut menurutnya, menambah deretan prestasi yang berhasil diraih KKP sepanjang tahun ini. Sebelumnya KKP meraih award terbaik kedua kategori Kampanye Komunikasi Publik pada acara Anugerah Media Humas 2025, dan Transparency Award 2025 untuk kategori Penyedia Informasi Publik Terbaik.

KKP mendapatkan predikat Badan Publik Informatif sejak 2019 sampai penilaian terbaru di 2025. Dari tahun ke tahun KKP konsisten meningkatkan perolehan nilai keterbukaan informasi publik dari angka 90,4 menjadi 97,13.

Terdapat sejumlah tahapan dari Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan KKP sebagai badan publik informatif. Seperti melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi yang berjalan, Self Assessment Questionere (SAQ) hingga tahapan presentasi uji publik.

Tim Penilai dalam tahapan presentasi uji publik terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, akademisi, jurnalis, praktisi maupun organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dan konsen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

“Tentunya kami berusaha mempertahankan prestasi ini, namun penting juga bagaimana kebijakan dan program kerja KKP bisa terimplementasi dengan baik untuk peningkatan produktivitas masyarakat kelautan perikanan. Dan kami selalu terbuka dalam mengedukasi dan memberikan informasi ke masyarakat,” ungkapnya.



Sumber : kkp web


Jumat, 12 Desember 2025

KKP Lantik 1.207 Taruna–Taruni Baru TA 2025/2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melantik 1.207 taruna–taruni baru Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2025/2026. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi KKP dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang siap berperan aktif menjaga, mengelola, dan memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan, taruna–taruni baru merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dipilih untuk menjadi bagian dari barisan penggerak masa depan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, SDM merupakan pilar utama keberhasilan pembangunan maritim Indonesia, sehingga pembentukan karakter, kecakapan, dan kompetensi para taruna menjadi prioritas.

Selama menjalani pendidikan, para taruna/i akan dibina melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pembinaan ini diharapkan melahirkan lulusan vokasi yang berpengetahuan kuat, terampil, berintegritas, serta memiliki daya saing global dalam menghadapi dinamika sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Trenggono juga menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arah pembangunan melalui kebijakan Ekonomi Biru, sebuah pendekatan yang menempatkan keberlanjutan laut sebagai fondasi utama pemanfaatan sumber daya kelautan. "Tantangan pengelolaan laut yang semakin kompleks membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga mampu berpikir strategis serta memiliki kesadaran ekologis yang tinggi," tegas Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (11/12).

Melalui Ekonomi Biru, KKP terus mendorong perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan di berbagai wilayah, penguatan tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipatif Bulan Cinta Laut. Seluruh arah kebijakan ini membutuhkan dukungan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan dan peluang pengelolaan laut secara modern dan bertanggung jawab.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa pelantikan serentak ini menunjukkan kesiapan seluruh perguruan tinggi vokasi KKP dalam menyambut generasi baru pendidikan kelautan dan perikanan.

“Pelantikan tahun ini diikuti oleh 295 taruna baru Politeknik Ahli Usaha Perikanan, 266 taruna baru Politeknik KP Sidoarjo, dan 107 taruna baru Politeknik KP Karawang yang hadir secara luring. Selain itu, 67 taruna dari Politeknik KP Sorong, 80 dari Bitung, 73 dari Bone, 69 dari Kupang, 76 dari Dumai, 76 dari Jembrana, 67 dari Pangandaran, serta 31 taruna baru dari Akademi Komunitas KP Wakatobi juga turut mengikuti pelantikan secara daring,” papar Nyoman.

Ia menegaskan bahwa seluruh kampus vokasi KKP telah siap mendampingi para taruna baru ini melalui pembelajaran yang terstandar dan berorientasi pada kompetensi. “Kami memastikan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan vokasi berjalan dengan kualitas yang sama kuatnya. Para taruna akan ditempa dalam lingkungan belajar yang disiplin, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan,” terang Nyoman.

Pelantikan 1.207 taruna–taruni baru ini tentunya menjadi langkah awal perjalanan panjang dalam mencetak generasi muda yang siap menjadi penjaga laut Indonesia. Menteri berpesan agar seluruh taruna menjalani pendidikan dengan penuh disiplin, dedikasi, dan semangat belajar yang tinggi. 



Sumber : kkp web


Rabu, 10 Desember 2025

LRMPHP Kembali Meraih Predikat Informatif pada Penilaian KIP KKP 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) kembali meraih Predikat Informatif pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pencapaian ini merupakan wujud komitmen serta kerja bersama seluruh pegawai LRMPHP dalam menyediakan layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh KKP dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada seluruh unit organisasi eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan KKP.

Proses penilaian meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi khusus Pelikan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi publik secara transparan, terukur, dan terintegrasi. Melalui mekanisme ini, setiap satuan kerja dinilai berdasarkan pemenuhan standar layanan informasi, ketersediaan data, serta kualitas dan konsistensi penyampaian informasi kepada publik.

Berdasarkan hasil Evaluasi Mandiri Monev KIP KKP Tahun 2025, LRMPHP berhasil memperoleh nilai 97,52. Atas capaian tersebut, LRMPHP menerima Piagam Penghargaan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1271/MEN-KP/XII/2025 tertanggal 2 Desember 2025, sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif.

Kepala LRMPHP berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi LRMPHP untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik kepada masyarakat, serta semakin memperkuat komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih pada masa mendatang.


Senin, 08 Desember 2025

Abon Tuna Tewel, Inovasi Diversifikasi Olahan Ikan dari LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) memperkenalkan inovasi produk olahan ikan bernama Abon Tuna Tewel (Abon TuTe), hasil pengembangan bersama antara LRMPHP dan para siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sanden Bantul yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya LRMPHP dalam mendorong diversifikasi pangan berbasis ikan serta pemanfaatan bahan baku lokal bernilai tambah.

Abon TuTe mengombinasikan ikan tuna sebagai sumber protein berkualitas tinggi dengan tewel (nangka muda), bahan pangan yang banyak ditemukan di wilayah Bantul dan umumnya dimanfaatkan sebagai bahan olahan masakan seperti gudeg. Melalui formulasi baru ini, tewel digunakan sebagai bahan pengisi alami yang kaya serat sekaligus membantu menekan biaya produksi, sehingga produk abon menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dalam proses pengembangan produk, Abon TuTe menggunakan proporsi tewel sebagai bahan tambahan dengan ikan tuna sebesar 30 persen. Komposisi ini dinilai paling disukai oleh panelis dibandingkan variasi lainnya karena menghasilkan tekstur abon yang lebih lembut serta cita rasa gurih yang khas.

Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa inovasi Abon Tuna Tewel merupakan langkah strategis dalam memperluas ragam produk olahan perikanan yang ekonomis dan inovatif. “Selain meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan, inovasi ini turut mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh serta berpotensi mendukung kemandirian pangan masyarakat,” ujarnya.

LRMPHP berharap Abon Tuna Tewel dapat menjadi produk alternatif yang mudah diadopsi masyarakat untuk memperluas ragam olahan ikan bernilai jual. LRMPHP berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan riset yang mendukung peningkatan konsumsi ikan serta penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan di Indonesia.