LRMPHP ikuti Kongres Maritim II di UGM

Pembicara panel sesi-2 Kongres Maritim II UGM

Perwakilan LRMPHP mengikuti Kongres Maritim II hari pertama yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Gadjah Mada pada tanggal 9-10 Desember 2017 di Balai Senat UGM. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 60 Tahun Deklarasi Djoeanda (13 Desember 1957-13 Desember 2017) dimana momentum tersebut diperingati sebagai peletak dasar kemaritiman bangsa Indonesia, yang hingga saat ini Indonesia dikukuhkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Flyer Kongres

Kepala BRSDM (M. Zulficar Mokhtar) sebagai pembicara pada Kongres Maritim II

Kongres Maritim II diselenggarakan dengan tema "Kedaulatan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat: Mengawal Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia". Beberapa pembicara panel pada hari pertama pelaksanaan Kongres diantaranya yaitu

• Dr. Arif Havas Oegroseno, SH, MH (Deputi I, Kementerian Koordinator Kemaritiman): Kebijakan Kemaritiman di Indonesia.
  
  
• Laksamana Madya Arie Soedewo, SE, MH (Kepala Badan Keamanan Laut): Pertahanan, Kemananan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut.
  
  
• Laurensius Amrih Jinangkung, SH, LL.M (Plt. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri): Kedaulatan Maritim Indonesia.
  
  
• M. Zulficar Mokhtar (Kepala Badan Riset dan SM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan): Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  
  
• Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA (Pakar Hukum Laut Internasional): Diplomasi Maritim.
  
  
• I Made Andi Arsana, P.hD (Universitas Gadajah Mada): Peran Strategis Batas Maritim dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.

Acara pada hari pertama diakhiri dengan sesi kelas paralel paparan dari peserta kongres yang mengirimkan makalah pada kegiatan ini.

Link terkait:

Kongres Maritim tahun 2014

Kongres Maritim tahun 2017 (kagama.co)

Read More

Kegiatan Monev Semester II Tahun 2017 Lingkup LRMPHP

Kegiatan Monev Semester II tahun 2017 lingkup LRMPHP (dok. LRMPHP)

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) semester II tahun 2017 lingkup LRMPHP telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017. Pembukaan monev dilakukan oleh Kepala LRMPHP (Luthfi Assadad, M.Sc) yang dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Riset Perikanan Jakarta, tim evaluator (Dr Mohammad Kholid Ridwan, Indro Pranoto, S.T., M.Eng., Ph.D, dan Dr Radi, STP., M.Eng) dari Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan seluruh pegawai LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyebutkan bahwa pada tahun 2017 terjadi reorganisasi lingkup KKP yang menyebabkan beberapa kegiatan di LRMPHP berjalan tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan. Namun demikian, secara umum kegiatan di LRMPHP baik manajerial maupun riset dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini juga diharapkan masukan dan saran dari para evaluator sehingga laporan kegiatan selama 2017 menjadi lebih baik lagi.

Pemaparan hasil riset pada kegiatan Monev Semester II lingkup LRMPHP (dok. LRMPHP)

Kegiatan monev pada tahun 2017 ini meliputi kegiatan manajerial dan riset. Untuk manajerial meliputi kegiatan tata usaha, tata operasional dan pelayanan teknis, sedangkan untuk riset ada tiga kegiatan yaitu Rancang Bangun Prototipe Mesin Es Hibrida (Hybrid Ice Maker) Tahap II, Rancang Bangun Chilling Storage Untuk Kapal Menggunakan Tenaga Hibrida Tahap II dan Rancang Bangun Alat Uji Kesegaran Ikan Berbasis Non Destruktif Tahap II.

Secara umum hasil evaluasi terhadap kegiatan manajerial dan riset tersebut sudah baik, namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Para evaluator juga menyarankan agar teknologi yang telah dihasilkan segera diterapkan ke pengguna agar diketahui kekurangan yang ada sehingga dapat disempurnakan lagi.

Read More

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama LRMPHP dengan UKM di Gunungkidul

Kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama LRMPHP dengan UKM di Gunungkidul bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap kerjasama antara LRMPHP dengan tiga UKM di Gunungkidul yaitu UKM Bu Hirto, UD Lestari Jaya dan UKM Usaha Penepungan dan Minyak Ikan Mina Mandiri. Kegiatan ini meliputi dua tahapan yaitu peninjauan ke lokasi UKM dan penyampaian hasil peninjauan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. Dokumentasi kegiatan peninjauan disajikan pada gambar 1 sampai 3.

Kegiatan peninjauan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 dengan hasil peninjauan sebagai berikut :

1. UKM Ibu Hirto dengan pemilik Ibu Surani Suhirta yang berlokasi di Desa Mulyosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Tema kerjasama adalah pemanfaatan dan uji kinerja peralatan fish jelly product berupa peralatan pengadon, pengukus dan penggiling. Hasil evaluasi diperoleh bahwa peralatan  masih digunakan dan masih berfungsi dengan baik. UKM Bu Hirto juga merasa terbantu dengan peralatan hasil litbang LRMPHP.
2. UD Lestari Jaya dengan pemilik Ibu Tri Nurhidayati yang berlokasi di Desa Tobaya Barat, Plembutan, Kecamatan Playen, Gunungkidul. Kerjasama yang dilakukan adalah pemanfaatan dan uji kinerja Lemari Peniris Tahu Tuna Dalam Rangka Penelitian Rancang Bangun Peralatan Pengolah Produk Perikanan Untuk Skala Kecil Menengah. Hasil evaluasi diperoleh bahwa peralatan masih digunakan dan masih berfungsi dengan baik. UD Lestari Jaya berharap kedepannya kerjasama dapat diperpanjang karena peralatan bermanfaat untuk menunjang produksi tahu tuna.
3. Usaha Penepungan dan Minyak Ikan Mina Mandiri dengan pemilik Bapak Sukarno yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Semugah, Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul. Tema kerjasama yang dilakukan adalah pemanfaatan dan pendampingan hasil rancang bangun peralatan pengolah tepung ikan. Hasil evaluasi diperoleh bahwa peralatan masih digunakan dan masih berfungsi. Bapak Sukarno berharap peralatan dapat terus digunakan dan kerjasama dapat terus dilanjutkan sehingga dapat meningkatkan meingkatkan produksi tepung ikan.

Gambar 1. Peninjauan di UKM Bu Hirto

Gambar 2. Peninjauan di Usaha Penepungan dan Minyak Ikan Mina Mandiri  

Gambar 3. Peninjauan di UD Lestari Jaya 

Hal lain yang didapatkan dari hasil evaluasi terhadap kegiatan kerjasama sebagai berikut :

1. Masih dibutuhkan peralatan pendukung untuk produksi tahu tuna yaitu alat pengukus.
2. Pengembangan usaha penepungan ikan skala UKM masih memerlukan dukungan permodalan dan bahan baku yang kontinyu.
3. Akses pemasaran masih menjadi kendala untuk meningkatkan produksi.
4. Kerjasama serupa masih dibutuhkan untuk tahun selanjutnya untuk meningkatkan usaha.

Kegiatan menyampaikan hasil peninjauan kerjasama ke lokasi UKM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 7 Desember 2017. Tim Dipimpin oleh Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bapak Luthfi Assadad dan diterima oleh Bapak Ir. Sugeng Rahardjo, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dan Kasubdit Budidaya Perikanan Bapak Priyono. Pada kesempatan tersebut disampaikan beberapa hal yaitu :

1. UKM Binaan sangat memerlukan bimbingan, pembinaan dan pendampingan dari Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gunung Kidul, baik dalam inovasi adaptif maupun teknologi terapan dalam rangka peningkatan potensi daerah di Bidang Pengolahan produk perikanan.
2. Peran para penyuluh perikanan untuk dapat di optimalkan lagi mengingat wilayah Kabupaten Gunungkidul secara geografis cukup luas dibandingkan dengan kabupaten yang ada di DI Yogyakarta dalam melakukan pembinaan dalam upaya mendorong upaya meningkatkan masyarakat dalam melakukan dan menciptakan produk perikanan yang di hasilkan olen usaha kecil dan menengah di Kabupaten Gunungkidul.
3. Pemanfaatan alat yang digunakan dan bermanfaat dalam proses produksi yang dilakukan dan akan dilakukan perbaikan untuk menghasilkan peralatan pengolahan yang lebih baik dan menghasilkan produk perikanan yang lebih optimal. 
4. Kerjasama ini dapat digunakan sebagai wadah dalam uji coba kegiatan Peneliti dalam  melakukan uji coba dan pengembangan alat untuk pembuatan produk yang dihasilkan.
5. Dalam pelaksanaan kerja sama tidak membantu secara langsung tetapi alat yang dihasilkan bisa digunakan dengan baik untuk itu agar kerjasama dapat dilanjutkan lagi.
6. Alat akan di gunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam meningkatkan hasil produksi yang lebih baik.
7. Untuk penyempurnaan perbaikan kedepanya desain  dan pembuatannya akan dibuat  lebih baik lagi

Read More

Perwakilan LRMPHP menghadiri Knowledge Sharing Perbendaharaan

Balai Diklat keuangan Yogyakarta menyelenggarakan Knowledge Sharing Perbendaharaan bertema "Realisasi Belanja APBN, Mengapa Takut?". Acara ini diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2017 dengan narasumber Basit Sugiyanto, SE, MM (Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta). Perwakilan dari LRMPHP (KPA dan bendahara pengeluaran) menghadiri kegiatan ini. Materi yang disampaikan diantaranya yaitu

• penganggaran dan siklusnya
• proses pencairan anggaran

Read More

Perwakilan LRMPHP menghadiri Lokakarya Penyegaran bagi PPK

Dalam rangka penyegaran dan penguatan tugas fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kanwil Ditjen Perbendaharaan DI Yogyakarta mengundang PPK satuan kerja yang menjadi mitra untuk mengikuti "Lokakarya Refreshment Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Pelaksanaan/Pencairan Anggaran". Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang beralamat di Jl Solo, Kalasan Yogyakarta.

Perwakilan LRMPHP (PPK LRMPHP) turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, bersama-sama dengan beberapa perwakilan instansi lainnya. Narasumber pada kegiatan ini, yaitu Jamila Lestyowati, S.E., M.Si. dan Agung Yuniarto, S.E., yang merupakan Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Materi yang disampaikan yaitu

• Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa : merupakan materi penyegaran terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mulai dari tahap awal (perencanaan) hingga tahap akhir penyelesaian kontrak. Materi yang disampaikan mengadopsi dari beberapa bahan ajar diklat PBJ dan juga peraturan pengadaan barang/jasa
• Pencairan Anggaran Belanja Negara : merupakan materi penyegaran terkait dengan kewajiban dan wewenang PPK dalam proses pencairan anggaran. Sebagian materi mengadopsi dari PMK 190 tahun 2012.

Read More