KKP Lantik 1.207 Taruna–Taruni Baru TA 2025/2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melantik 1.207 taruna–taruni baru Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2025/2026. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi KKP dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang siap berperan aktif menjaga, mengelola, dan memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan, taruna–taruni baru merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dipilih untuk menjadi bagian dari barisan penggerak masa depan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, SDM merupakan pilar utama keberhasilan pembangunan maritim Indonesia, sehingga pembentukan karakter, kecakapan, dan kompetensi para taruna menjadi prioritas.

Selama menjalani pendidikan, para taruna/i akan dibina melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pembinaan ini diharapkan melahirkan lulusan vokasi yang berpengetahuan kuat, terampil, berintegritas, serta memiliki daya saing global dalam menghadapi dinamika sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Trenggono juga menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arah pembangunan melalui kebijakan Ekonomi Biru, sebuah pendekatan yang menempatkan keberlanjutan laut sebagai fondasi utama pemanfaatan sumber daya kelautan. "Tantangan pengelolaan laut yang semakin kompleks membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga mampu berpikir strategis serta memiliki kesadaran ekologis yang tinggi," tegas Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (11/12).

Melalui Ekonomi Biru, KKP terus mendorong perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan di berbagai wilayah, penguatan tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipatif Bulan Cinta Laut. Seluruh arah kebijakan ini membutuhkan dukungan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan dan peluang pengelolaan laut secara modern dan bertanggung jawab.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa pelantikan serentak ini menunjukkan kesiapan seluruh perguruan tinggi vokasi KKP dalam menyambut generasi baru pendidikan kelautan dan perikanan.

“Pelantikan tahun ini diikuti oleh 295 taruna baru Politeknik Ahli Usaha Perikanan, 266 taruna baru Politeknik KP Sidoarjo, dan 107 taruna baru Politeknik KP Karawang yang hadir secara luring. Selain itu, 67 taruna dari Politeknik KP Sorong, 80 dari Bitung, 73 dari Bone, 69 dari Kupang, 76 dari Dumai, 76 dari Jembrana, 67 dari Pangandaran, serta 31 taruna baru dari Akademi Komunitas KP Wakatobi juga turut mengikuti pelantikan secara daring,” papar Nyoman.

Ia menegaskan bahwa seluruh kampus vokasi KKP telah siap mendampingi para taruna baru ini melalui pembelajaran yang terstandar dan berorientasi pada kompetensi. “Kami memastikan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan vokasi berjalan dengan kualitas yang sama kuatnya. Para taruna akan ditempa dalam lingkungan belajar yang disiplin, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan,” terang Nyoman.

Pelantikan 1.207 taruna–taruni baru ini tentunya menjadi langkah awal perjalanan panjang dalam mencetak generasi muda yang siap menjadi penjaga laut Indonesia. Menteri berpesan agar seluruh taruna menjalani pendidikan dengan penuh disiplin, dedikasi, dan semangat belajar yang tinggi. 

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Kembali Meraih Predikat Informatif pada Penilaian KIP KKP 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) kembali meraih Predikat Informatif pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pencapaian ini merupakan wujud komitmen serta kerja bersama seluruh pegawai LRMPHP dalam menyediakan layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh KKP dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada seluruh unit organisasi eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan KKP.

Proses penilaian meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi khusus Pelikan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi publik secara transparan, terukur, dan terintegrasi. Melalui mekanisme ini, setiap satuan kerja dinilai berdasarkan pemenuhan standar layanan informasi, ketersediaan data, serta kualitas dan konsistensi penyampaian informasi kepada publik.

Berdasarkan hasil Evaluasi Mandiri Monev KIP KKP Tahun 2025, LRMPHP berhasil memperoleh nilai 97,52. Atas capaian tersebut, LRMPHP menerima Piagam Penghargaan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1271/MEN-KP/XII/2025 tertanggal 2 Desember 2025, sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif.

Kepala LRMPHP berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi LRMPHP untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik kepada masyarakat, serta semakin memperkuat komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih pada masa mendatang.

Read More

Abon Tuna Tewel, Inovasi Diversifikasi Olahan Ikan dari LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) memperkenalkan inovasi produk olahan ikan bernama Abon Tuna Tewel (Abon TuTe), hasil pengembangan bersama antara LRMPHP dan para siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sanden Bantul yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya LRMPHP dalam mendorong diversifikasi pangan berbasis ikan serta pemanfaatan bahan baku lokal bernilai tambah.

Abon TuTe mengombinasikan ikan tuna sebagai sumber protein berkualitas tinggi dengan tewel (nangka muda), bahan pangan yang banyak ditemukan di wilayah Bantul dan umumnya dimanfaatkan sebagai bahan olahan masakan seperti gudeg. Melalui formulasi baru ini, tewel digunakan sebagai bahan pengisi alami yang kaya serat sekaligus membantu menekan biaya produksi, sehingga produk abon menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dalam proses pengembangan produk, Abon TuTe menggunakan proporsi tewel sebagai bahan tambahan dengan ikan tuna sebesar 30 persen. Komposisi ini dinilai paling disukai oleh panelis dibandingkan variasi lainnya karena menghasilkan tekstur abon yang lebih lembut serta cita rasa gurih yang khas.

Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa inovasi Abon Tuna Tewel merupakan langkah strategis dalam memperluas ragam produk olahan perikanan yang ekonomis dan inovatif. “Selain meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan, inovasi ini turut mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh serta berpotensi mendukung kemandirian pangan masyarakat,” ujarnya.

LRMPHP berharap Abon Tuna Tewel dapat menjadi produk alternatif yang mudah diadopsi masyarakat untuk memperluas ragam olahan ikan bernilai jual. LRMPHP berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan riset yang mendukung peningkatan konsumsi ikan serta penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan di Indonesia.

Read More

KKP Kerahkan Armada Laut & Udara Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk  warga terdampak bencana alam, khususnya para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pelepasan bantuan berupa 10.000 kaleng ikan olahan hingga kebutuhan pokok menggunakan pesawat pengawasan (Airborne Surveillance) dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (2/12).

“Sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono pada hari ini kami melepas misi KKP untuk Sumatra menggunakan pesawat pengawasan,” ungkap Direktur Jendral PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) selaku Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatra.

Selain melalui jalur udara, KKP juga mengerahkan KP. Hiu Macan 05 dari Pelabuhan Bandar Deli Belawan menuju Langsa dan Lhokseumawe, Provinsi Aceh pada Senin kemarin. Kapal tersebut membawa total 12 ton logistik, terdiri dari 2 ton bantuan KKP dan 10 ton bantuan dari Polda Riau, yang terdiri dari beras, obat-obatan, air mineral, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan wanita, pakaian, serta selimut.

Sedangkan, bantuan untuk wilayah Sibolga di Sumatra Utara, KKP mengerahkan KP. Hiu 12 dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Banda Aceh pada sejak pagi tadi pukul 05.30 WIB. Logistik yang dikirim sekitar 5 ton mencakup air kemasan, ikan kaleng, mie instan, biskuit, sembako, perlengkapan bayi dan wanita, serta obat-obatan. 

KKP melalui posko di Padang Sumatera Barat juga telah menyalurkan bantuan sejumlah 6 ton yang mencakup sembako, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Ipunk menambahkan bahwa pengiriman bantuan akan terus dilakukan secara bertahap dengan dukungan kolaborasi KKP bersama instansi terkait khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) setempat.

“Satgas KKP untuk Sumatra akan terus mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menugaskan Satgas KKP  untuk terus melakukan identifikasi dan pendataan masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana, antara lain pembudidaya, nelayan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk selanjutnya dilakukan proses pemulihan usaha secara bertahap.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Berikan Pelatihan Bioflok ke 100 KDMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi baru bagi desa melalui sinergi antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Kolaborasi ini diwujudkan melalui Pelatihan Budi Daya Lele dan Nila Bioflok Tematik di 100 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang berlangsung pada 29 November–12 Desember 2025, dengan target peserta sebanyak 300 orang.

Sebagai pelaksana pelatihan, BPPSDM KP melalui Pusat Pelatihan KP memastikan SDM KDMP memiliki keterampilan yang memadai agar bantuan bioflok benar-benar menghasilkan usaha yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. 

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa pelatihan ini menyasar KDMP di Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat. “Dari KDMP-KDMP yang menerima unit bantuan bioflok tersebut, kita ingin meningkatkan kapasitas mereka. Oleh karena itu, peserta pelatihan merupakan perwakilan dari masing-masing koperasi yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan secara langsung,” jelas Nyoman dalam siaran resminya, Minggu (30/11).

Pihaknya menambahkan bahwa perluasan pelatihan hingga wilayah non-pesisir bertujuan mengoptimalkan potensi budi daya air tawar. “Karena ini pengembangan kampung budi daya, jadi tidak hanya di pesisir saja tapi juga dari pedalaman, karena budi daya yang dikembangkan adalah lele dan nila bioflok,” ungkap Nyoman.

Pelatihan ini juga dirancang dengan pendekatan Training of Trainers (ToT) untuk mempersiapkan peserta sebagai penggerak awal koperasi. Dengan model tersebut, diharapkan para peserta pelatihan dapat memberikan dorongan awal bagi KDMP.

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb. Haeru Rahayu, menegaskan bahwa akuntabilitas dan kebermanfaatan program menjadi prioritas. “Program ini menggunakan APBN, APBN ini uang titipan rakyat. Kami yang dititipi harus bisa memastikan uang itu bisa dipakai dengan baik jangan sampai mangkrak, nah untuk itu disiapkan. Kami di sisi teknisnya, sementara itu BPPSDM KP menyiapkan dari sisi SDM-nya supaya semuanya berjalan selaras,” ujarnya. 

Dalam kolaborasi ini, DJPB memastikan teknologi, fasilitas, dan unit bioflok tersedia, sedangkan BPPSDM KP bertanggung jawab atas penyiapan SDM serta pendampingan teknis berkelanjutan. Sinergi ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas.

Ia menekankan bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan pembudi daya menjadi tujuan utama. “Harapannya kita ingin secepatnya meningkatkan kesejahteraan pembudi daya, itu harapannya,” tegas Tb. Haeru.

Pelatihan bioflok dilaksanakan di 100 titik di empat provinsi, dengan cakupan terbesar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, disusul D.I. Yogyakarta dan Jawa Barat. Setiap titik didukung oleh penyuluh KP dan pendamping, sementara perwakilan koperasi sebelumnya telah mengikuti pelatihan intensif di Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Banyuwangi.

Materi pelatihan sendiri mencakup desain kolam, persiapan media air, manajemen pakan, pengendalian penyakit, panen dan pascapanen, hingga analisis usaha dan strategi pemasaran. Pembelajaran diberikan melalui ceramah interaktif, demonstrasi, dan praktik langsung oleh widyaiswara dan instruktur BPPP Banyuwangi. Dukungan tambahan pun hadir melalui penyerahan Mesin Pakan dari DJPB kepada BPPP Banyuwangi serta bantuan kendaraan roda tiga Viar dari BSI Cabang Banyuwangi melalui CSR.

Dengan pelatihan yang komprehensif dan pendampingan berkelanjutan, KKP berharap 100 koperasi dapat mengembangkan unit budi daya bioflok yang mandiri dan produktif, sekaligus membuka peluang kerja dan menyediakan ikan konsumsi yang terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi ekonomi biru. Program pelatihan produksi perikanan menjadi motor penggerak lahirnya usaha-usaha baru di desa, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

sumber : kkp web

Read More