Tayangan Dokumenter Neptune TV Kini Hadir di Vidio

Program dokumenter Neptune TV Kementerian Kelautan dan Perikanan kini tayang di platform layanan video streaming over-the-top (OTT) apilikasi Vidio. Hadirnya Neptune TV di platform video populer itu membuktikan keseriusan KKP menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan ke masyarakat Indonesia.

“Kami tak berhenti berinovasi. Dengan adanya sinergi bersama Vidio, akan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengakses informasi sektor kelautan dan perikanan. Baik itu program kerja, kebijakan KKP maupun konten edukasi,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (5/5).

Doni menambahkan, kelautan dan perikanan kini mendapat banyak perhatian publik setelah Presiden Prabowo pada berbagai kesempatan, mengungkapkan besarnya potensi sektor itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata produksi perikanan Indonesia per tahunnya mencapai angka 23 juta sampai 24 juta ton termasuk rumput laut. 

Presiden Prabowo beberapa kali juga menyebutkan program-program  KKP untuk memaksimalkan potensi tersebut. Diantaranya revitalisasi tambak idle di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) yang rencananya diimplementasikan tahun ini.

“Untuk itu penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan ini penting sekali. Supaya masyarakat bisa mengetahui kondisinya saat ini seperti apa, dan juga bisa ikut mengawasi kinerja KKP. Ini juga sesuai arahan Pak Menteri Trenggono, bahwa program-program kerja KKP harus transparan,” ungkap Doni. 

Neptune TV merupakan program dokumenter visual berdurasi sekitar 26 menit. KKP telah memproduksi lebih dari 100 video dokumenter mengulas berbagai isu-isu penting. Seperti konservasi, sampah laut, biota laut dilindungi, peninggalan sejarah di laut, kehidupan nelayan dan pembudidaya, industri perikanan dan teknologi-teknologi produksi di dalamnya, hingga budaya masyarakat pesisir. 

Selain ide cerita yang menarik sesuai isu terkini dan kebutuhan informasi masyarakat, kualitas visual dokumenter Neptune TV juga sangat baik karena diproduksi secara profesional. Neptune TV lebih dulu tayang di layanan Biznet IPTV dan MAXStream, serta akun youtube resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

“Kehadiran Neptune TV di Vidio juga menjadi bukti bahwa tayangan ini berkualitas, baik dari sisi substansi ceritanya maupun visual yang ditampilkan,” pungkas Doni.

Sementara itu Managing Director Vidio Hermawan Sutanto mengungkapkan kerjasama penayangan dokumenter Neptune TV untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai pemain lokal yang berhasil memimpin di pasar Over-The-Top (OTT) video streaming Indonesia, Vidio bangga dengan teknologi dan platform buatan anak bangsa. 

“Kami senang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyajikan konten dokumenter lokal yang bermanfaat dan menghibur. Film dokumenter ini menampilkan kekayaan laut Indonesia, keanekaragaman biota laut, serta potensi sektor perikanan Indonesia, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggagas lima program ekonomi biru sebagai roadmap tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Kelimanya dimulai dari perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan di darat, pesisir, dan laut, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau pulau kecil, serta pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Sumber : kkp web

Read More

Animo Pendaftar Tinggi, Penerimaan Taruna/i Baru KKP Masih Dibuka

Minat masyarakat melanjutkan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan terus menunjukkan tren positif. Hingga 30 April 2025, jumlah pendaftar satuan pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mencapai 2.287 pendaftar dengan kuota penerimaan sebanyak 1.650 orang.

Penerimaan taruna/taruni tahun ajar 2025/2026 kembali difokuskan kepada anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yakni anak nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

"Kami mengapresiasi antusiasme para calon taruna, dan berkomitmen menyiapkan pendidikan vokasi yang adaptif, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan industri masa depan," ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (2/5).

Ribuan pendaftaran tersebar di sepuluh kampus politeknik kelautan dan perikanan dan 1 akademi komunitas. Sebaran kampus itu yakni Politeknik AUP Jakarta, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, dan  AK-KP Wakatobi.

Nyoman melanjutkan, kebutuhan dunia terhadap pangan laut yang aman, berkelanjutan, dan berkualitas juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor KP. Pendidikan vokasi menjadi pilar utama dalam membangun generasi profesional yang mampu mengelola sumber daya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab.

*Jaga Integritas*

Sejalan dengan peningkatan kualitas, BPPSDM KP juga menegaskan komitmen menjaga integritas dalam proses rekruitmen. Seluruh proses penerimaan taruna baru dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu, penguatan budaya organisasi tanpa kekerasan (zero tolerance to violence), perundungan, maupun diskriminasi menjadi prioritas utama.

"Kami terus memperkuat sistem pembinaan karakter di seluruh satuan pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pendaftar didik tumbuh dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan mendorong potensi terbaik mereka," tegas Nyoman.

Proses seleksi penerimaan taruna baru tahun ini meliputi seleksi administrasi, ujian akademik, tes kesehatan, hingga wawancara, dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi dan meritokrasi. Pendaftaran masih dibuka hingga 31 Mei 2025. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi https://pentaru.kkp.go.id.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional, khususnya melalui implementasi program ekonomi biru.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Kembangkan Alat Pengering Rumput Laut Efek Rumah Kaca

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengembangkan teknologi alat pengering rumput laut efek rumah kaca. Hasil inovasi ini diaplikasikan di lokasi Smart Fisheries Village (SFV) Silvofishery Marana, Maros, Sulawesi Selatan. Alat pengering efek rumah kaca dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pengeringan rumput laut bagi pembudidaya sekitar. Selama ini proses pengeringan rumput laut masih dilakukan secara tradisional dan bergantung pada panas matahari sehingga kualitasnya belum stabil. Inovasi alat pengering rumput laut efek rumah kaca ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas produk rumput laut kering sekaligus perekonomian masyarakat setempat. 

Alat pengering efek rumah kaca hasil inovasi LRMPHP dirancang dengan desain yang sederhana namun kokoh, mudah dalam pengoperasiannya, material/komponen yang digunakan mudah didapat sehingga dapat dimodifikasi dan direplikasi sesuai dengan kebutuhan dan material/bahan yang ada di lokasi pembudidaya. Proses pengeringan menggunakan alat ini berlangsung cepat sehingga lebih efektif dan efisien menurunkan kadar air rumput laut. Pengeringan dengan alat ini juga dapat meminimalisir pertumbuhan jamur, mikroorganisme, dan serangga, agar tidak dapat berkembang, sehingga memperpanjang umur simpan rumput laut dan meningkatkan nilainya di pasar. 

Di lokasi SFV Silvofishery Marana, alat pengering didesain dengan ukuran 3x4x2,5 meter, rangka besi hollow galvanis, penutup dinding dan atap menggunakan plastik mika, dan dilengkapi exhaust fan yang berfungsi untuk membantu menjaga kelembapan ruang dan mengeluarkan uap air. Dinding dan atap mika berfungsi untuk menangkap dan menyimpan energi sinar matahari yang dipergunakan untuk mengurangi kandungan air produk. Alat ini juga ditambahkan absorben panas untuk mengoptimalkan penyimpanan panas. Dengan suhu ruang hingga mencapai 56°C dan kelembaban udara ruang yang rendah, alat ini memungkinkan menghasilkan rumput laut kering yang berkualitas tinggi dan konsisten. Alat pengering ini juga dapat menampung 400-500 kilogram rumput laut per siklus dengan biaya operasional yang efisien dan jauh lebih hemat dibandingkan metode tradisional. 

Penyuluh perikanan setempat, Dominggus menyampaikan apresiasinya terhadap alat pengering ini karena mampu memecahkan masalah yang sering dihadapi pelaku utama pembudidaya rumput laut yang banyak terdapat di Maros. "Dengan adanya alat pengering ini sangat membantu kami, harapan kami kedepan kegiatan ini tidak berhenti disini namun ada lanjutannya langsung kepada pelaku utama pembudidaya, " jelasnya.

Read More

Menteri Trenggono Laporkan Pagu Efektif KKP Setelah Efisiensi Rp3,58 T

 

Pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tercatat Rp 3,58 triliun setelah adanya efisiensi dari yang semula Rp 4,84 triliun. Hal ini dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4).

“Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, maka pagu efektif KKP sebesar Rp3,58 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp 37,93 miliar,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat itu.

Pagu efektif ini dipakai memaksimalkan pelaksanaan program prioritas Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, KKP telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat di pesisir dan pulau- pulau kecil.

Bantuan pemerintah yang dimaksud diantaranya 11.000 unit bantuan alat tangkap, 1.100 unit bantuan mesin kapal, serta premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Ada juga bantuan 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, hingga 20 ribu kilogram bibit rumput laut.

Bantuan pemerintah yang akan didistribusikan KKP juga ditujukan untuk pemasar hasil perikanan seperti 5.170 unit coolbox, serta 220 unit chest freezer. “Masih banyak bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah Indonesia,” ungkap Menteri Trenggono.

Selain yang bersumber dari APBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri, diantaranya untuk mendukung program perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pembangunan infrastruktur budidaya udang. Program-program pembangunan ini akan menambah tenaga kerja baru, seiring hadirnya industri di wilayah setempat..

Rapat kerja ini menghasilkan kesimpulan salah satunya Komisi IV DPR meminta pemerintah membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025, mengingat pentingnya pembiayaan program KKP untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik, hingga mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis sektor kelautan dan perikanan.

“Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto membacakan kesimpulan rapat.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Ajak Masyarakat Pilih Produk Perikanan Yang Aman dan Berkualitas

Memperingati Hari Konsumen Nasional pada 20 April mendatang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat menjadi konsumen bijak khususnya dalam memilih produk perikanan. Produk yang dipilih harus berkualitas, terjamin mutunya dan juga diproses secara ramah lingkungan.

Ajakan ini bertujuan mendorong kesadaran publik untuk lebih kritis dalam memilih produk perikanan. Tidak sebatas sisi harga, tetapi juga kualitas, keamanan konsumsi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam perikanan.

“Untuk mewujudkan hal itu KKP terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha di berbagai daerah, mencakup mutu dan diversifikasi produk, penguatan sistem distribusi dan penyimpanan sesuai standar, akses pemasaran, serta pemberdayaan usaha, terutama skala mikro-kecil hingga menengah,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Kamis (17/4).

Di samping mendampingi pelaku usaha memperkuat rantai nilai produk perikanan, KKP juga memfasilitasi konsumen agar dapat mengetahui asal-usul produk perikanan secara transparan melalui penguatan sistem ketertelusuran digital STELINA (Sistem Informasi Logistik Ikan Nasional). Melalui platform ini, masyarakat dapat melacak perjalanan produk perikanan dari hulu hingga konsumen.

Sejak Februari 2025 KKP juga telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pembelajaran daring, khususnya terkait pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang diikuti lebih dari 13 ribu peserta dari kalangan para pelaku usaha, penyuluh perikanan, dan dinas perikanan provinsi hingga kabupaten/kota.

Peningkatan kesadaran konsumen sejalan dengan kampanye nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), sebuah gerakan yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas.

“Pilihan konsumsi yang bijak akan berdampak besar terhadap kesehatan keluarga, kelestarian sumber daya perikanan, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tambah Tornanda.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip ekonomi biru, yang menempatkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

Sambut Hari Raya, KKP Bagikan Ribuan Paket Protein Ikan untuk Masyarakat

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan paket protein ikan yang terdiri dari 3.620 ikan kaleng, 4.170 produk olahan ikan, serta sekitar 1.000 paket sembako ke masyarakat di berbagai daerah. Pembagian paket dilakukan melalui kegiatan Safari Ramadan yang berlangsung pada 17 Maret hingga menjelang Lebaran 2025.

"Ada juga 2.310 paket Al quran dan 4 ton ikan beku/segar yang kita bagi, ini menjadi kegiatan rutin KKP setiap bulan Ramadan, sebelum Lebaran," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDS), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Minggu (30/3).

Tornanda mengatakan, dalam penyediaan paket tersebut, KKP bersinergi dengan mitra dari swasta, dan BUMN.  Mereka diantaranya Industri Pengalengan Ikan, Cedea, Ella Froze, BNI, BRI, BJB, PT. Rahayu Perdana Trans, PT. Samudera Indonesia, MNC Peduli, Masuya Graha Trikencana, serta PT. Dua Putra Perkasa dan PT. Oriyane Laras Rasa. 

Tornanda menambahkan, kolaborasi dengan mitra menunjukkan komitmen bersama dalam penyediaan protein ikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ramadan adalah bulan berbagi, dan dalam Safari Ramadan kali ini menunjukkan bahwa KKP tidaklah bekerja sendiri," terangnya. 

Melalui Safari Ramadan, Tornanda mengajak masyarakat untuk bangga berlebaran dengan menu ikan. Menurutnya, selain kaya protein, mengonsumsi ikan juga turut mendukung perekonomian masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah hingga pemasar hasil perikanan. 

"Jangan kuatirkan stok ikan, karena cukup untuk lebaran. Jadi mari rayakan Idul Fitri dan momen berkumpul keluarga dengan menu ikan," tutupnya. 

Sebagai informasi, dalam Safari Ramadan tahun ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga meninjau gudang Distribution Centre (DC) PT. Garam di Ponorogo hingga melihat langsung kegiatan produksi garam di Kabupaten Sampang dan Pamekasan, Pulau Madura. Menteri Trenggono mendorong perusahaan BUMN tersebut meningkatkan jumlah produksi dan kualitasnya untuk mendukung pencapaian target swasembada garam di tahun 2027. 

Di dua wilayah tersebut, Menteri Trenggono membagikan paket protein ikan untuk para santri. Khusus di Ponorogo, pembagian ikan ini menjadi bagian dari MoU KKP dengan PP Muhammadiyah yang ditandatangani awal Maret 2025.  

Selain di kedua tempat di Jawa Timur, pembagian paket protein ikan juga dilakukan di Indramayu, Tangerang Selatan, Tangerang, Bogor, Cirebon, Bekasi, Jakarta, Depok, dan Bali.

Sumber : kkp web

Read More

Lantik Pejabat Eselon I & II, Menteri Trenggono Beri Waktu 3 Bulan Tunjukkan Kinerja

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik sejumlah pejabat eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3). Sejumlah nama baru muncul menggantikan pejabat sebelumnya yang berpindah tugas. 

Menteri Trenggono meminta para pejabat segera menunjukkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan program ekonomi biru. Dia bahkan memberi waktu tiga bulan kepada para pejabat yang dilantik untuk menunjukkan kinerja, dan akan melakukan evaluasi atas kinerja tersebut.

“Saya katakan, mohon maaf, saudara-saudara yang terpilih bukan berarti sudah fix di sini, tidak. Dalam tiga bulan saya akan terus melakukan evaluasi, untuk kemudian kita mencapai target-target yang secara bersama telah kita tentukan, menjadikan KKP berkontribusi, memberikan sumbangsih nyata dan besar pada negara dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun tolak ukur keberhasilan yang menjadi prioritasnya yakni terciptanya banyak lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Lalu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dan ukur peningkatannya, serta menambah penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tahun ini KKP berhasil menorehkan PNBP lebih dari Rp 2 triliun.

Menurutnya, dengan sudah ditetapkannya program ekonomi biru sebagai road map pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, seluruh unit kerja di KKP bisa lebih terarah dalam bekerja. Program ekonomi biru yang dimaksud yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di darat, pesisir dan laut, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. 

“Kereta ini harus berubah menjadi kereta cepat, bukan lagi kereta yang jalannya lambat, kemudian pas belokan pelan. Ini tergantung dari masinis dan perangkat yang ada di dalam. Jadi saya minta semuanya fokus bekerja. Keluar dari ruangan ini, semuanya mulai merancang dan berpikir bagaimana mengakselerasi seluruh program atau bagaimana mendesain program agar masing-masing unit bekerja dengan hasil maksimal. Kalau saya lihat tidak siap, siap-siap bergeser,” pungkasnya.

*Pejabat yang Dilantik*

Pelantikan para pejabat eselon I lingkup KKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/TPA tahun 2025 yang terbit beberapa hari lalu. Keputusan Presiden isinya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berikut nama-nama Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup KKP berdasarkan surat keputusan presiden tersebut:

1. Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal;

2. Kartika Listriana sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut;

3. A. Koswara M.P sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;

4. TB Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya;

5. Tornanda Syaifullah sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

6. Pung Nugroho Saksono sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

7. Lotharia Latif sebagai Inspektur Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

8. I Nyoman Radiarta sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

9. Ishartini sebagai Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 

Selain para Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Menteri Trenggono juga melantik staf ahli menteri dan para direktur (eselon II) di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Penataan Ruang Laut, dan Pengelolaan Kelautan.

Sumber : kkp web

Read More