KNMP Poncosari Rampung 100 Persen, Penyelesaian Difokuskan pada Penyempurnaan Kualitas

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah rampung 100 persen. Penyelesaian  pembangunan berfokus pada penyempurnaan kualitas sarana dan prasarana, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja awal Januari lalu.

Arahan tersebut menjadi dasar percepatan sekaligus penguatan mutu pekerjaan, terutama pada detail bangunan dan fungsi fasilitas agar siap dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.

“Penyelesaian pembangunan KNMP Poncosari tidak hanya mengejar target waktu, tetapi memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar kualitas dan fungsi yang dibutuhkan nelayan,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (23/1).

Trian merinci, seluruh item pekerjaan fisik di KNMP Poncosari telah mencapai 100 persen, termasuk infrastruktur bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta fasilitas pendukung aktivitas perikanan dan ekonomi nelayan.

Fasilitas yang telah rampung meliputi kantor pengelola, kios perbekalan, gudang beku portabel, pabrik es portabel, shelter coolbox, bengkel nelayan, balai nelayan, sentra kuliner, hingga shelter perbaikan jaring. Sementara itu, sarana rantai dingin seperti gudang beku portabel dan pabrik es portabel telah disiapkan untuk mendukung distribusi dan penyimpanan hasil tangkapan.

KNMP Poncosari menjadi salah satu lokasi yang selesai sesuai target dalam pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2025. Penyelesaian ini diharapkan segera dilanjutkan ke tahap pemanfaatan dan pengelolaan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sehingga manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendorong transformasi kawasan pesisir melalui pembangunan sarana prasarana perikanan terintegrasi, serta sebagai upaya penguatan peran koperasi dan masyarakat nelayan.

Sumber : kkp web

Read More

Raih Penghargaan SnackVideo, KKP Konsisten Edukasi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih penghargaan Best Knowledge Dissemination Award dari SnackVideo, sebuah platform media sosial dari Tiongkok berbasis video pendek.

Penghargaan tersebut secara resmi disampaikan oleh Manajer Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Tsarina Maharani kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KP I Nyoman Radiarta pada ajang bergengsi yang digelar baru-baru ini.

"Kami berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi yang akurat, edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (15/1).

Kepala Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Yulika Satria Daya mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena akun BPPSDM KP dinilai konsisten menyajikan konten informatif dan beragam.

“Ini merupakan bentuk apresiasi SnackVideo atas kolaborasi dan kerja sama strategis yang telah dibangun demi mendukung pemberdayaan masyarakat serta peningkatan literasi digital baik di tingkat nasional maupun daerah,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Direktur Operasional SnackVideo Indonesia Yugo Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengguna SnackVideo, terutama para content creator dan streamer, yang terus berkarya dan menghasilkan kreativitas melalui SnackVideo.

Sebagai informasi SnackVideo adalah platform media sosial untuk berbagi video pendek, yang didirikan di Tiongkok pada 2011 dan masuk ke Indonesia pada akhir 2020. BPPSDM KP sejak 2023 telah memiliki akun resmi BPPSDM KKP dengan user id bppsdm_kp di SnackVideo untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan KKP dan BPPSDM KP serta informasi lainnya di sektor kelautan dan perikanan untuk masyarakat. 

Demikian juga dengan Satuan-Satuan Kerja di bawah BPPSDM KP telah menggunakan aplikasi ini, di samping juga aplikasi-aplikasi lainnya, dalam menyampaikan beragam informasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Informasi yang disampaikan khususnya terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan, melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi, dalam mendukung program prioritas KKP.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan LRMPHP TA 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2025 pada 23 Desember 2025 bertempat di Aula LRMPHP. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany, serta dihadiri oleh para koordinator manajerial bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, dan Tata Operasional, beserta seluruh pegawai LRMPHP.

Rangkaian kegiatan Monev diawali dengan arahan Kepala LRMPHP, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan masing-masing bidang oleh para koordinator. Selain pembahasan kegiatan manajerial, pada kesempatan tersebut juga dipaparkan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di LRMPHP.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah diemban oleh LRMPHP sejak tahun 2024 melalui kolaborasi dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas BPPSDM KP, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan aset yang dimiliki.

Dalam arahannya, Kepala LRMPHP mengapresiasi kinerja seluruh pegawai sehingga berbagai capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik, meskipun dihadapkan pada sejumlah dinamika yang kurang ideal. Namun demikian, seluruh pegawai tetap menunjukkan semangat dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Pada pemaparan kegiatan Monev, baik pada bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, maupun Tata Operasional, para koordinator menyampaikan berbagai capaian kinerja LRMPHP sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut antara lain nilai kinerja organisasi, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), pelaksanaan kerja sama, kegiatan diseminasi dan/atau pelatihan, pelaksanaan program MBKM, rekomendasi teknis penyuluhan berupa Alat Transportasi Ikan Segar, peran serta dalam penyelamatan arsip, penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta realisasi anggaran.

Kepala LRMPHP menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan dukungan seluruh pihak, serta diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang diemban LRMPHP. Selain itu, Kepala LRMPHP juga mengajak seluruh pegawai untuk turut mendukung diseminasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada masyarakat melalui media sosial. Setiap pegawai diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan membagikan campaign yang disediakan melalui SuperApps KKP pada akun media sosial masing-masing.

Read More

Raih WTP Beruntun, KKP Konsisten Perkuat Pengawasan demi Jaga Kepercayaan Publik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Upaya tersebut tercermin dari penguatan sistem pengawasan intern yang konsisten dilakukan sepanjang 2025, sekaligus menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program dan anggaran kementerian.

Penguatan pengawasan intern KKP tercermin dari capaian kinerja yang stabil, salah satunya dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2022–2024. Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan KKP dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tak hanya itu, kinerja KKP dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan juga menunjukkan hasil yang solid. Hingga 2025, persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mencapai 85,14 persen, melampaui target nasional sebesar 75 persen. 

Capaian tersebut mencerminkan komitmen KKP untuk memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara substantif dan berkelanjutan, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Sebagai kementerian yang mengelola program dan anggaran bernilai triliun rupiah setiap tahun, KKP menjalankan kegiatan yang tersebar luas hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Program tersebut mencakup bantuan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat perikanan, hingga pengelolaan sumber daya kelautan. 

Dalam konteks tersebut, pengawasan intern menjadi instrumen kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudi daya, serta masyarakat pesisir.

Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan bahwa pengawasan intern tidak lagi diposisikan semata sebagai fungsi pengendalian kepatuhan, melainkan sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan program. Menurutnya, opini WTP merupakan titik awal, bukan tujuan akhir. 

“Tantangan ke depan adalah memastikan kualitas belanja negara benar-benar berdampak bagi masyarakat serta mampu meminimalkan risiko sejak tahap perencanaan,” kata Ade Tajudin di Jakarta, Kamis (18/12).

Dalam penguatan sistem pengendalian intern, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KKP mencapai nilai 3,68 dan berada pada Level 3 atau Terdefinisi di Tahun 2024 dan saat ini sedang proses penilaian oleh BPKP. Capaian ini menunjukkan bahwa kerangka pengendalian intern telah terbangun secara sistematis, terdokumentasi, dan dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja. 

Sementara itu, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KKP mencatat skor 3,70 dan berada pada Level 3 atau Delivered, yang menandakan fungsi pengawasan telah mampu memberikan nilai tambah melalui peran assurance dan advisory.

Selain pengawasan keuangan dan kinerja, Ade juga aktif mendorong pembangunan Zona Integritas serta implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang disinergikan dengan agenda reformasi birokrasi. 

“Upaya ini diarahkan untuk membangun budaya integritas dan memperkuat pencegahan risiko penyimpangan sejak dini,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan intern melalui penguatan manajemen risiko terintegrasi, peningkatan kompetensi APIP, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis data. Pengawasan yang kuat dan adaptif diyakininya menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta terpercaya di mata publik.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Sukses Pertahankan Prestasi Informatif Ke-7 Kalinya pada Anugerah KIP 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mempertahankan predikat informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Ini menjadi tahun ketujuh berturut-turut KKP berhasil menyabet predikat tersebut.

“Ini kerja keras tim dalam memberikan layanan informasi terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai arahan Pak Menteri Trenggono akses informasi memang harus terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat bisa ikut mengetahui bahkan mengawal kebijakan dan program kerja KKP,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (16/12).

Doni mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima piagam penghargaan untuk kategori Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat di Jakarta kemarin. 

Penghargaan tersebut menurutnya, menambah deretan prestasi yang berhasil diraih KKP sepanjang tahun ini. Sebelumnya KKP meraih award terbaik kedua kategori Kampanye Komunikasi Publik pada acara Anugerah Media Humas 2025, dan Transparency Award 2025 untuk kategori Penyedia Informasi Publik Terbaik.

KKP mendapatkan predikat Badan Publik Informatif sejak 2019 sampai penilaian terbaru di 2025. Dari tahun ke tahun KKP konsisten meningkatkan perolehan nilai keterbukaan informasi publik dari angka 90,4 menjadi 97,13.

Terdapat sejumlah tahapan dari Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan KKP sebagai badan publik informatif. Seperti melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi yang berjalan, Self Assessment Questionere (SAQ) hingga tahapan presentasi uji publik.

Tim Penilai dalam tahapan presentasi uji publik terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, akademisi, jurnalis, praktisi maupun organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dan konsen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

“Tentunya kami berusaha mempertahankan prestasi ini, namun penting juga bagaimana kebijakan dan program kerja KKP bisa terimplementasi dengan baik untuk peningkatan produktivitas masyarakat kelautan perikanan. Dan kami selalu terbuka dalam mengedukasi dan memberikan informasi ke masyarakat,” ungkapnya.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Lantik 1.207 Taruna–Taruni Baru TA 2025/2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melantik 1.207 taruna–taruni baru Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2025/2026. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi KKP dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang siap berperan aktif menjaga, mengelola, dan memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan, taruna–taruni baru merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dipilih untuk menjadi bagian dari barisan penggerak masa depan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, SDM merupakan pilar utama keberhasilan pembangunan maritim Indonesia, sehingga pembentukan karakter, kecakapan, dan kompetensi para taruna menjadi prioritas.

Selama menjalani pendidikan, para taruna/i akan dibina melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pembinaan ini diharapkan melahirkan lulusan vokasi yang berpengetahuan kuat, terampil, berintegritas, serta memiliki daya saing global dalam menghadapi dinamika sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Trenggono juga menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arah pembangunan melalui kebijakan Ekonomi Biru, sebuah pendekatan yang menempatkan keberlanjutan laut sebagai fondasi utama pemanfaatan sumber daya kelautan. "Tantangan pengelolaan laut yang semakin kompleks membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga mampu berpikir strategis serta memiliki kesadaran ekologis yang tinggi," tegas Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (11/12).

Melalui Ekonomi Biru, KKP terus mendorong perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan di berbagai wilayah, penguatan tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipatif Bulan Cinta Laut. Seluruh arah kebijakan ini membutuhkan dukungan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan dan peluang pengelolaan laut secara modern dan bertanggung jawab.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa pelantikan serentak ini menunjukkan kesiapan seluruh perguruan tinggi vokasi KKP dalam menyambut generasi baru pendidikan kelautan dan perikanan.

“Pelantikan tahun ini diikuti oleh 295 taruna baru Politeknik Ahli Usaha Perikanan, 266 taruna baru Politeknik KP Sidoarjo, dan 107 taruna baru Politeknik KP Karawang yang hadir secara luring. Selain itu, 67 taruna dari Politeknik KP Sorong, 80 dari Bitung, 73 dari Bone, 69 dari Kupang, 76 dari Dumai, 76 dari Jembrana, 67 dari Pangandaran, serta 31 taruna baru dari Akademi Komunitas KP Wakatobi juga turut mengikuti pelantikan secara daring,” papar Nyoman.

Ia menegaskan bahwa seluruh kampus vokasi KKP telah siap mendampingi para taruna baru ini melalui pembelajaran yang terstandar dan berorientasi pada kompetensi. “Kami memastikan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan vokasi berjalan dengan kualitas yang sama kuatnya. Para taruna akan ditempa dalam lingkungan belajar yang disiplin, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan,” terang Nyoman.

Pelantikan 1.207 taruna–taruni baru ini tentunya menjadi langkah awal perjalanan panjang dalam mencetak generasi muda yang siap menjadi penjaga laut Indonesia. Menteri berpesan agar seluruh taruna menjalani pendidikan dengan penuh disiplin, dedikasi, dan semangat belajar yang tinggi. 

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Kembali Meraih Predikat Informatif pada Penilaian KIP KKP 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) kembali meraih Predikat Informatif pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pencapaian ini merupakan wujud komitmen serta kerja bersama seluruh pegawai LRMPHP dalam menyediakan layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh KKP dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada seluruh unit organisasi eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan KKP.

Proses penilaian meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi khusus Pelikan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi publik secara transparan, terukur, dan terintegrasi. Melalui mekanisme ini, setiap satuan kerja dinilai berdasarkan pemenuhan standar layanan informasi, ketersediaan data, serta kualitas dan konsistensi penyampaian informasi kepada publik.

Berdasarkan hasil Evaluasi Mandiri Monev KIP KKP Tahun 2025, LRMPHP berhasil memperoleh nilai 97,52. Atas capaian tersebut, LRMPHP menerima Piagam Penghargaan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1271/MEN-KP/XII/2025 tertanggal 2 Desember 2025, sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif.

Kepala LRMPHP berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi LRMPHP untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik kepada masyarakat, serta semakin memperkuat komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih pada masa mendatang.

Read More