KKP Gelar Kick Off Bulan Bakti Kelautan Perikanan Peringati HUT ke-26

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar kick off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-26. Rangkaian bulan bakti diperuntukkan bagi masyarakat dan para pegawai KKP melalui beragam kegiatan sosial, bimbingan teknis untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, anugerah jurnalistik, hingga kompetesi olahraga dan seni.

Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat memimpin jalannya kick off menjelaskan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan digelar untuk memperkuat soliditas para pegawai, serta meningkatkan sinergitas dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

“Tema tahun ini “Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan, Wujudkan Indonesia Emas”. Tema ini mencerminkan komitmen nyata yang harus kita wujudkan bersama untuk kemajuan Indonesia khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Rudy dalam sambutannya mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (2/10).

Soliditas dan sinergitas menjadi bagian penting dalam implementasi program-program Ekonomi Biru, sebab tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan diharapkan kontribusinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga ketahanan pangan.

Di level internasional, sektor kelautan dan perikanan juga diharapkan perannya, diantaranya untuk pengentasan persoalan iklim dan ancaman krisis pangan seiring semakin meningkatnya populasi manusia. Untuk itu menurutnya, perlu akselerasi, inovasi, dan kontribusi nyata dari pegawai bersama para pemangku kepentingan di sektor kelautan perikanan.

“Secara khusus kita juga diberikan amanah besar oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menjalankan empa program prioritas nasional, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam Nasional, Revitalisasi Tambak Idle Pantai Utara Jawa, dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

 Aksi Sosial Hingga Porseni

Rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan akan berlangsung sampai puncak HUT ke-26 KKP yang jatuh pada 26 Oktober mendatang. Kegiatan melibatkan unsur masyarakat, jurnalis, termasuk para pegawai KKP yang ada di pusat maupun daerah.

Adapun ragam kegiatannya seperti aksi bersih-bersih pantai, gerakan PSDKP mengajar, bazaar hasil perikanan dan kampanye Gemarikan, rembug nelayan dan pembudidaya, hingga capacity building untuk masyarakat di lokasi program prioritas seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan pergaraman.

Selanjutnya Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari yang ditujukan kepada insan media dan masyarakat umum untuk kategori media sosial, donor darah sekaligus cek kesehatan gratis, relokasi terumbu karang, ekspor ikan serentak dari berbagai wilayah Indonesia, hingga pekan olahraga dan seni untuk para pegawai.

Pada Kick Off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan ini, KKP turut melepas kontingen untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korpri ke 17 di Palembang yang akan berlangsung pada awal hingga pertengahan Oktober 2025. KKP mengirimkan 91 kontingen yang terdiri dari para atlet dan tim official.

Sumber : kkp web

Read More

Tiga Pegawai LRMPHP Resmi Dilantik Menjadi PPPK

Bertempat di Aula Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, tiga pegawai LRMPHP melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sekaligus pelantikan dalam jabatan fungsional tertentu sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Prosesi pelantikan yang berlangsung pada 30 September 2025 ini merupakan bagian dari pelantikan terpusat yang digelar secara hybrid dari Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti secara daring maupun luring oleh calon PPPK pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP di berbagai daerah. Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal KKP melantik sebanyak 1.227 orang PPPK dalam jabatan fungsional tertentu.

Dari LRMPHP, pegawai yang dilantik adalah Muhammad Bintarto Kurniawan dan Rinto Pudjatmoko yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Perkantoran, serta Michael Agung Nugraha yang dilantik dalam jabatan fungsional Pranata Humas. Pelantikan ini turut dihadiri Kepala LRMPHP, Kartika Winta Aprilliany, beserta staf kepegawaian Tata Usaha.

Kehadiran tenaga PPPK ini diharapkan semakin memperkuat kinerja organisasi, khususnya dalam mendukung tugas KKP serta optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang baru dilantik. Beliau juga menegaskan bahwa momentum ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat untuk bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi demi kemajuan LRMPHP.

Read More

LRMPHP Ikuti Festival Suka Ikan 2025 di Yogyakarta

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi dalam Festival Suka Ikan 2025 yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) DIY di SMK Negeri 6 Yogyakarta, 29 September 2025. Festival ini bertujuan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, memperkuat pemahaman generasi muda tentang gizi ikan, serta menumbuhkan budaya makan ikan melalui lomba dan kegiatan edukatif.

Partisipasi LRMPHP menjadi wujud nyata dukungan terhadap pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan yang aplikatif. Inovasi yang ditampilkan diharapkan mampu mendorong pemanfaatan ikan sebagai bahan baku produk olahan sehat, bergizi, dan bernilai ekonomi.

“Kami berharap teknologi dan inovasi yang diperkenalkan dapat memotivasi generasi muda untuk berkreasi menciptakan produk olahan ikan bergizi, bernilai tambah, serta mampu bersaing di pasar,” ujar Kepala LRMPHP.

Festival menghadirkan beragam agenda, antara lain pembukaan resmi, lomba fillet dan masak ikan, kunjungan stand pameran edukatif, serta dialog interaktif. Narasumber dialog meliputi Asisten Sekda DIY, Wakil Ketua DPRD DIY, Kepala Dislautkan DIY, dan perwakilan pelaku usaha perikanan dari CV Siluang Mina Nisa.

Dalam dialog tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY menekankan pentingnya dukungan legislatif dalam peningkatan konsumsi ikan dan penguatan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Dislautkan DIY mengajak masyarakat memperkuat gerakan makan ikan bergizi melalui menu Nusantara, sementara CV Siluang Mina Nisa berbagi pengalaman wirausaha bertema “Membangun Bisnis Perikanan dari Hobi Jadi Jutawan.”

Pada stand pameran edukatif, LRMPHP menampilkan inovasi alat dan mesin perikanan tepat guna, salah satunya Alpindel (Alat Pengisi Adonan Sistem Handel). Perangkat berbahan food grade ini dirancang untuk pengolahan produk berbasis fish jelly, aman digunakan, serta mendukung kebutuhan UMKM perikanan.

Melalui festival ini, semangat konsumsi ikan di kalangan generasi muda diharapkan terus tumbuh, sejalan dengan pengembangan industri olahan perikanan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Selain LRMPHP, festival juga diikuti sejumlah lembaga dan pelaku usaha, di antaranya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP AMPTA) Yogyakarta, Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB), serta pelaku kuliner perikanan seperti Zamida Streetfood, Tomyam Seafood, dan Tante Picang.

Read More

LRMPHP Bersama Siswi SMK Hadirkan Inovasi Bakpia Rumput Laut

Rumput laut selama ini lebih dikenal sebagai bahan baku industri agar-agar maupun kosmetik. Padahal, bahan ini kaya akan serat, vitamin, mineral, serta antioksidan alami. Pemanfaatan rumput laut sebagai bahan tambahan makanan tidak hanya memperkaya cita rasa, tetapi juga meningkatkan nilai gizi pada produk olahan.

Salah satu makanan khas Yogyakarta yang telah dikenal luas masyarakat adalah bakpia. Kue berbentuk bulat pipih dengan tekstur lembut dan beraneka pilihan rasa ini sejak lama menjadi oleh-oleh favorit wisatawan. Cita rasanya yang manis dan gurih menjadikan bakpia tetap diminati hingga kini. Seiring perkembangan zaman, inovasi terus dilakukan, baik dari sisi rasa maupun kandungan gizinya.

Inovasi terbaru hadir melalui kolaborasi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) bersama siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Di bawah bimbingan instruktur LRMPHP, siswi dari SMKN 1 Sanden (Bantul) dan SMKN 1 Jepara (Jawa Tengah) berhasil menghadirkan produk bakpia rumput laut.

Instruktur LRMPHP membekali para siswi dengan pengetahuan mulai dari teknik pengolahan adonan, pengisian bahan bakpia dengan campuran rumput laut, hingga proses pemanggangan yang tepat. Dengan demikian, produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga tetap menjaga kandungan gizinya.

“Kami ingin para siswi tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan nyata dalam menciptakan produk olahan inovatif. Bakpia rumput laut ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk mengembangkan usaha kuliner berbasis produk unggulan lokal,” ungkap Wahyu Tri Handoyo, Instruktur LRMPHP.

Para siswi pun menyambut antusias kegiatan ini. Mereka merasa mendapatkan pengalaman berharga yang bisa diterapkan di sekolah maupun sebagai bekal peluang usaha di masa depan.

“Bakpia rumput laut yang kami buat ternyata tidak kalah enak dengan produk komersial. Teksturnya lembut, rasanya unik, dan ada nilai tambah dari kandungan gizinya. Kami senang bisa ikut berinovasi sekaligus belajar langsung bagaimana mengolah rumput laut menjadi produk kuliner yang sehat dan bernilai jual,” tutur Jesica Apriliana, siswi SMKN 1 Jepara.

Melalui program ini, LRMPHP berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda kreatif yang mampu mengolah hasil perikanan menjadi produk unggulan bernilai ekonomi. 

Read More

Pembangunan KNMP Dimulai, Pemerintah Sasar 65 Desa Pesisir di Tahap I 2025

Program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) resmi meluncur menyasar 65 lokasi pesisir pada tahap awal pembangunan di tahun 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan program ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

Menurut Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda, 65 kampung yang siap dibangun pada tahap I 2025 memakan anggaran sebesar Rp1,34 triliun. Pihaknya sedang mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk pembangunan 35 kampung lainnya sehingga target 100 KNMP di tahun 2025 dapat tercapai.

Pembangunan KNMP mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan. Beberapa rincian bangunannya seperti dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, hingga kantor pengelolaan.

"Selain pembangunan fisik, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi dan perizinan. Langkah ini agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua," ungkap Trian dalam konferensi pers KNMP di Kantor KKP, Senin (15/9).

Program ini bukan hanya membangun sarana prasana, tapi bagaimana mengubah wajah kampung nelayan yang selama ini dikenal sebagai kantong-kantong kemisikan menjadi lebih produktif, modern, dan berdaya saing. Para nelayan selama 80 tahun ini sudah menjadi penggerak ekonomi nasional dan penyedia protein bangsa, namun masih banyak yang belum sejahtera.

Pembangunan di tiap-tiap lokasi KNMP direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan. 

Meningkatkan Produksi Perikanan 

KKP memproyeksikan dampak pembangunan KNMP akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya.

“Kami juga memberikan bantuan kapal perikanan sehingga akan menambah aktivitas perikanan di lokasi KNMP. Kemudian selama pembangunan sarana prasana pasti akan ada pekerjaan konstruksi yang akan membuka kesempatan kerja,” tambah Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Mahrus.

Pembangunan KNMP dipastikan diawasi oleh pengawas internal dan juga ekstrenal seperti Kejaksanaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya. Pengawasan sekaligus pendampingan oleh para pengawas di mulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga program berjalan sepenuhnya. 

“Kami ambil peran sejak dini untuk memberikan masukan-masukan, dan mengawasi sehingga tidak ada masalah di kemudian hari,” ujar Inspektur II Itjen KKP, Lutfi.

Kedepankan Sinergi

KKP turut menggandeng PT Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan bahan minyak (BBM) di lokasi KNMP. Langkah ini agar tidak ada kendala memperoleh bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perikanan, yang dapat menghambat produktivitas para nelayan.

“Kami terus berkoordinasi dengan KKP dan pemda mengenai titik-tiknya, karena kan harus dipastikan juga bagaimana pasokan bisa sampai ke lokasi. Kami juga mengimbau kepada calon mitra pengelola SPBUN, untuk segera melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan izinnya,” ujar VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, Windriawan Kurniawan.

Sementara itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong program KNMP tidak hanya untuk memacu produktivitas masyarakat pesisir, tapi juga memastikan kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki basis pengelolaan yang kuat. Di samping itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

“Membangun kampung nelayan itu merupakan satu pertempuaran besar yang amat sangat penting, dan harus didekati dengan cara-cara patriotik. Bukan hanya sekedar dari kampung tradisional menjadi modern, tapi juga menjiwai pembangunan kampung pesisir dengan semangat Merah Putih,” ujar Ketua KNTI Dani Setiawan.

Sebagai informasi, program KNMP mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo sebagai upaya mensejahterakan masyarakat perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pembangunan target 1.100 kampung akan dilaksanakan bertahap setiap tahun.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Tampilkan Inovasi Teknologi Perikanan pada Gita Laut 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) turut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) DIY di Pantai Depok, Bantul pada 13 September 2025. Kepala LRMPHP, Kartika Winta Aprilliany, bersama tim hadir langsung untuk mengisi booth pameran sekaligus memperkenalkan inovasi alat dan mesin perikanan tepat guna kepada masyarakat.

Dengan mengusung tema “Perikanan dan Kelautan Lestari, Ekonomi DIY Berseri”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan berkelanjutan. Lebih dari 1.000 peserta hadir, meliputi unsur pemerintah, nelayan, pelaku usaha perikanan, hingga pelajar SMK Kelautan dan Perikanan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelepasan tukik sebagai simbol pelestarian satwa laut, dilanjutkan aksi bersih pantai bersama TNI AL dan masyarakat, bazar ikan segar murah, serta pameran produk UMKM kelautan dan perikanan. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan kerja sama strategis antar pelaku usaha serta penyerahan hibah simbolis kepada kelompok masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah DIY.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang hadir secara langsung, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga kelestarian laut dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan DIY yang beliau arahkan, yakni menjadikan kawasan pantai selatan sebagai halaman muka atau pintu gerbang pengembangan wilayah selatan. Dalam kesempatan yang sama, Sri Sultan juga meninjau hasil tangkapan nelayan serta mengunjungi booth pameran UMKM olahan ikan dan hasil laut.

Pada pameran teknologi, LRMPHP menghadirkan inovasi alat dan mesin perikanan tepat guna yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, serta daya saing produk perikanan. Dua produk unggulan yang diperkenalkan adalah Alpindel (Alat Pengisi Adonan Sistem Handel), perangkat pengisi adonan produk olahan berbasis fish jelly berbahan food grade yang sehat, aman, dan bergizi, serta Meat Bone Separator, alat pemisah daging dan duri berbasis motor listrik hemat energi yang sesuai digunakan untuk pengolahan produk perikanan skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Booth LRMPHP mendapat perhatian besar dari para pengunjung yang antusias menyaksikan demonstrasi kedua alat tersebut. Inovasi ini mendapat apresiasi karena dinilai mampu meningkatkan higienitas sekaligus menjamin keamanan produk olahan perikanan.

Partisipasi LRMPHP dalam Gita Laut 2025 menjadi wujud nyata dukungan terhadap gerakan cinta laut masyarakat DIY, sekaligus sarana memperluas jejaring kerja sama dengan akademisi, pelaku industri, dan komunitas pesisir. Melalui kegiatan ini, hasil inovasi LRMPHP diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas guna mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Read More

KKP Tanamkan Integritas Sejak Dini dan Sokong CPNS Berinovasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanamkan integritas dan memacu inovasi sejak dini kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) agar siap menjadi pemimpin masa depan. Salah satu caranya dengan menyertakan para CPNS mengikuti rangkaian Leadership Training dan Program Induksi Organisasi Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta pada 2-9 September 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Management Trainee CPNS KKP yang resmi dimulai setelah peluncuran Corporate University (Corpu) KKP pada 3 September 2025 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, Leadership Training dan Induksi menjadi bagian penting dari ekosistem pembelajaran Corpu.

“Leadership Training dan Induksi Organisasi bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi pembentukan ASN KKP yang berintegritas, profesional, dan inovatif. Kami ingin memastikan CPNS KKP memiliki karakter kuat, keterampilan kepemimpinan, dan semangat menghasilkan karya inovasi yang bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat,” ungkap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (13/9).

Leadership Training KKP digelar bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta. Selama kegiatan, para CPNS dibekali keterampilan dasar kepemimpinan meliputi decision making, problem solving, communication, entrepreneurship and innovation, serta strategic planning, yang disampaikan oleh narasumber berpengalaman di bidang manajemen. Sedangkan Program Induksi Organisasi menghadirkan jajaran pimpinan dari seluruh unit eselon I lingkup KKP.

Pemimpin Masa Depan

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilya Pregiwati menambahkan, Leadership Training dan Induksi Organisasi dirancang untuk memberikan bekal kepemimpinan sekaligus pemahaman kelembagaan secara komprehensif. “Dengan keterampilan ini, para CPNS diharapkan mampu beradaptasi lebih cepat, mengenali tugas strategis, dan siap berkontribusi sejak hari pertama bertugas. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata implementasi Corporate University di KKP,” jelasnya.

Setelah menyelesaikan tahap pelatihan dan induksi, para CPNS pun akan memasuki Praktik Kerja Lintas Unit (Cross Unit Assignment) selama 52 hari, pada 10 September–30 Oktober 2025. Penugasan ini tersebar di tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selanjutnya, mereka akan menjalani Habituasi Unit Kerja di tempat penugasan masing-masing sambil menyusun karya inovasi. Tahap ini menjadi momen penting untuk menerapkan keterampilan kepemimpinan sekaligus menggali inovasi di lapangan.

Karya inovasi yang dihasilkan bukan sekadar gagasan, tetapi solusi yang feasible, realistis, dan dapat diimplementasikan. Dari seluruh karya tersebut, lima karya terbaik akan dipresentasikan langsung di hadapan Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Desember mendatang.

Sebagaimana ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan ASN yang unggul, adaptif, dan berintegritas. SDM tangguh diyakini menjadi fondasi keberlanjutan sekaligus kunci untuk mewujudkan kejayaan laut dalam mendukung visi Ekonomi Biru Indonesia.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Kembali Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) tahun 2025 dengan tema Swasembaga Garam dan Pangan Biru untuk Indonesia Maju. 

Program komunikasi tahunan KKP ini ditujukan kepada para jurnalis untuk kategori karya jurnalistik, serta masyarakat umum untuk kategori media sosial.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin menjelaskan, tema AJSB tahun ini selaras dengan program prioritas pemerintah mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027, serta ketahanan pangan melalui produk-produk akuatik.

“Kami ingin mengajak insan media dan masyarakat untuk ikut mengawal program prioritas KKP khususnya terkait garam dan pangan biru, melalui karya-karya yang dihasilkan. Karya yang kami harapkan adalah karya yang objektif, kreatif, berimbang, dan faktual,” ungkap Doni dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (8/9).

Lomba karya jurnalistik segmentasinya meliputi media online, media cetak, media televisi, radio, serta foto jurnalistik. Sedangkan lomba untuk masyarakat umum adalah kategori media sosial. Publikasi karya di rentang waktu 1 Januari sampai 9 November 2025. 

Adapun materi lomba karya jurnalistik meliputi program swasembada garam, revitalisasi tambak Pantura, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor kelautan perikanan, program konservasi untuk keberlanjutan ekologi, serta hilirisasi produk kelautan perikanan.

Doni menambahkan lomba AJSB terbuka untuk jurnalis media nasional maupun lokal. Untuk itu dia mengajak insan pers dari berbagai daerah mendaftarkan karya-karya terbaiknya di rentang waktu 5 September - 9 November 2025.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami melibatkan juri-juri profesional untuk menilai karya para peserta. Kami ingin karya pemenang benar-benar orisinil dan berkualitas,” ungkap Doni.

KKP menyiapkan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah beserta tropi untuk para pemenang lomba AJSB 2025, yang hari penganugerahannya akan digelar Desember mendatang.

Berikut informasi lengkap lomba AJSB 2025 : https://kkp.go.id/news/news-detail/anugerah-jurnalistik-sahabat-bahari-2025-nR3l.html

Sumber : kkp web

Read More

KKP Luncurkan Corporate University untuk Transformasi Pembelajaran ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka Program Management Trainee (MT) CPNS Formasi Tahun 2024, sekaligus meluncurkan Corporate University (Corpu) KKP sebagai tonggak transformasi pembelajaran aparatur sipil negara di lingkungan KKP di Jakarta, Rabu (3/9).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa CPNS yang mengikuti program ini adalah calon pemimpin masa depan KKP yang diharapkan mampu mengawal pembangunan ekonomi biru, sejalan dengan visi besar Presiden RI melalui Asta Cita.

 “Melalui Corporate University, saudara akan belajar kepemimpinan, pengambilan keputusan, budaya organisasi, hingga kompetensi teknis yang terintegrasi. Yang kita bangun bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah ekosistem pembelajaran agar setiap kebijakan dan instrumen yang lahir tidak hanya administratif, melainkan mampu mempengaruhi pasar, meningkatkan daya saing, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Menteri KP Trenggono.

Tantangan terbesar sektor kelautan dan perikanan menurut Menteri Trenggono, adalah pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat sementara daya dukung alam tidak semerta-merta bertambah, sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada harus dilakukan secara bijak, inovatif, dan berkelanjutan. Karenanya, CPNS KKP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan laut yang sehat.  Para CPNS diminta memanfaatkan program ini sebagai kawah candradimuka untuk mengasah kompetensi di dua jalur karir sekaligus, yakni jalur kepemimpinan dan jalur keahlian teknis. Keduanya sama pentingnya untuk memastikan KKP memiliki pemimpin visioner sekaligus spesialis handal di berbagai bidang.

“Kita belajar dari pengalaman Corporate University di Kemenkeu, dan hari ini KKP menapaki langkah serupa untuk membangun ekosistem pembelajaran ASN yang berkelanjutan,” ujarnya.

 Program 99 Hari untuk Mencetak Pemimpin Masa Depan

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, dalam laporannya menjelaskan bahwa 215 CPNS akan mengikuti program Management Trainee selama 99 hari dengan total 792 jam pelatihan intensif.

Program ini mengusung dual track learning journey, yaitu 81 CPNS jalur kepemimpinan (S1 dan S2) untuk menyiapkan future leaders, serta 134 CPNS jalur spesialisasi teknis (D3 dan D4) untuk memperkuat peran operasional dan pelayanan publik. Metode pembelajaran mencakup induksi organisasi, pelatihan kepemimpinan, bela negara, praktik lintas unit, habituasi unit kerja, hingga penyusunan karya inovasi. Lima karya inovasi terbaik akan dipresentasikan langsung di hadapan menteri dan pimpinan KKP pada Desember 2025.

Pada kesempatan yang sama, turut diluncurkan Corporate University KKP, sebuah payung besar pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Corporate University KKP dibangun di atas tiga pilar utama: Strategic Learning untuk memperkuat visi strategis dan kepemimpinan; Managerial Learning untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional; serta Technical Learning yang berfokus pada pendalaman kompetensi teknis sesuai bidang kerja.

“Management Trainee CPNS 2025 adalah langkah awal sekaligus tonggak penting bagi berjalannya Corporate University KKP secara nyata. Dari sinilah lahir ASN unggul yang siap mengawal Indonesia Emas 2045 melalui ekonomi biru yang berkelanjutan,” tutup Nyoman.

Sumber : kkp web

Read More

Brownies Rumput Laut, Inovasi Olahan Pangan dari Siswi SMK di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus berkomitmen dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Salah satunya melalui program penerimaan siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan ini tidak hanya membekali para peserta dengan keterampilan teknis, tetapi juga memperluas wawasan mereka mengenai peluang usaha berbasis inovasi produk perikanan.

Sebanyak delapan siswi SMK, terdiri atas enam siswi dari SMKN 1 Jepara dan dua siswi dari SMKN 1 Sanden, mengikuti pelatihan teknologi pengolahan rumput laut di LRMPHP. Dalam pelatihan ini, para siswi dibimbing secara langsung oleh instruktur LRMPHP untuk menghasilkan berbagai produk olahan pangan berbasis hasil perikanan. 

Salah satu inovasi yang berhasil dikembangkan adalah brownies rumput laut, yaitu kue cokelat yang diperkaya rumput laut sebagai sumber gizi tambahan. Pembuatan brownies rumput laut dilakukan dengan tiga variasi penambahan rumput laut, yakni 11%, 19%, dan 27%. Hasil organoleptik menunjukkan bahwa brownies dengan penambahan 11% paling disukai oleh panelis berdasarkan tekstur, rasa, aroma, maupun kenampakan.

Pada kesempatan tersebut, para siswa tampak antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan serta arahan dari instruktur. “Pelatihan ini sangat bermanfaat. Kami memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat diterapkan tidak hanya untuk mendukung kegiatan sekolah, tetapi juga sebagai bekal berharga apabila kelak ingin membuka usaha sendiri,” ujar salah satu peserta PKL.

Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany  menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para pelajar SMK untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk pangan berbasis hasil perikanan. “Selain melatih keterampilan, kegiatan ini menjadi wadah generasi muda untuk mengenal potensi besar sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” ungkapnya. 

Melalui kegiatan PKL ini, para siswi tidak hanya mendapatkan pengalaman praktis dalam mengolah produk pangan berbasis hasil perikanan, tetapi juga wawasan tentang pentingnya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan adanya kreasi seperti brownies rumput laut, diharapkan semakin banyak ide kreatif yang lahir untuk mendukung pengembangan produk olahan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan bernilai ekonomi tinggi.

Read More

Mengulik Tiga Inovasi KKP Peraih Outstanding Public Service Innovation di KIPP 2025

Tiga inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih predikat Outstanding Public Service Innovation pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025. 

Ketiganya adalah LoCaFeed Community (LFC) dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, BINA BOS PANEN (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, serta Bulik Manis (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) Idaman Nelayan karya Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang.

BRBIH Depok dan BRPBATPP Bogor merupakan dua unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Sedangkan (BBPI) Semarang adalah unit pelaksana teknis Ditjen Perikanan Tangkap.

 *—— Keterangan tiga inovasi tersedia dalam tabel ——*

“Inovasi ini lahir dari semangat dan kerja keras seluruh tim di KKP yang bersinergi dengan masyarakat. Kami terus berupaya mencari solusi nyata untuk keberlanjutan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sebagaimana arahan Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (21/8).

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menambahkan, inovasi yang dilakukan khususnya Bulik Manis menjadi upaya nyata KKP dalam menyebarluaskan alat penangkapan ikan yang efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Dalam lima tahun perjalanannya, Bulik Manis telah direplikasi 28 instansi di seluruh Indonesia melalui transfer teknologi oleh 350 nelayan dan 300 mahasiswa. Selain itu, KKP juga telah menyalurkan sebanyak 528 unit bubu lipat ikan ini sejak 2023,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif.

 Ajang Bergengsi untuk Inovasi Publik

KIPP tahun ini diikuti oleh lebih dari 3.000 inovasi pelayanan publik dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Seleksi berlangsung ketat melalui beberapa tahap, mulai dari penyaringan awal menjadi 273 Finalis Top Inovasi, hingga akhirnya ditetapkan 28 inovasi terbaik sebagai Outstanding Public Service Innovations. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tiga inovasi berhasil menembus tahap akhir, dan dua di antaranya berasal dari BPPSDM KP yang sukses meraih predikat Outstanding.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meminta seluruh jajarannya untuk terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Inovasi penting untuk mendukung kegiatan produksi perikanan di hulu hingga hilir.

Sumber : kkp web

Read More

Tiga PNS LRMPHP Terima Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Sebanyak tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada negara. 

Penyerahan piagam penghargaan dilakukan secara langsung oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany, usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada para penerima penghargaan atas pengabdian mereka dalam menjalankan tugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Selamat kepada para penerima Satyalancana Karya Satya. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Semoga kontribusi yang diberikan semakin besar lagi untuk memajukan LRMPHP,” ujar Kepala LRMPHP.

Tiga pegawai yang menerima penghargaan tersebut adalah Tri Nugroho Widianto dan Nandang Priyanto untuk masa pengabdian 20 tahun, serta Wahyu Tri Handoyo untuk masa pengabdian 10 tahun.

Penghargaan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta menunjukkan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat selama 10, 20, atau 30 tahun. 

Penganugerahan ini sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dengan penghargaan ini, diharapkan para penerima semakin termotivasi untuk melanjutkan pengabdian terbaiknya dan menginspirasi seluruh pegawai di lingkungan LRMPHP untuk bekerja dengan dedikasi tinggi demi kejayaan bangsa melalui sektor kelautan dan perikanan.

Read More

Podcast Segara Edisi 45 - Merdeka di Laut Indonesia

 

https://youtu.be/pC-Ji084qvQ?si=WDWLHJkoTAs_qiSP

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Aneka Lomba

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menggelar serangkaian lomba yang melibatkan seluruh pegawai, Penyuluh Perikanan Bantul, serta siswi SMKN 1 Sanden Bantul dan SMKN 1 Jepara yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Kegiatan yang digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025, dimulai sejak pagi dengan sambutan Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kebersamaan dan sportivitas, serta mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi dengan penuh semangat. Suasana semakin meriah ketika dibacakan pantun yang disambut tepuk tangan para peserta lomba: “Ikan bawal ikan kurisi, enak disantap hangat-hangat, selamat merayakan Kemerdekaan RI, ayo berlomba penuh semangat.”  

Berbagai perlombaan unik dan penuh keceriaan digelar, mulai dari tebak gaya, voli balon air menggunakan sarung sebagai alas, goyang kardus mengeluarkan bola-bola kecil, makan biskuit tanpa bantuan tangan, hingga estafet memindahkan balon berisi air. Tidak hanya menguji kekompakan, perlombaan ini juga menghadirkan tawa, sorak-sorai, dan tepuk tangan mengiringi setiap jalannya perlombaan. 

Sebagai bentuk apresiasi, Kepala LRMPHP menyerahkan hadiah secara langsung kepada para pemenang lomba yang telah disiapkan panitia. Momen ini tidak hanya menjadi simbol penghargaan, tetapi juga menjadi penyemangat tambahan bagi peserta untuk terus memberikan penampilan terbaik mereka.

Melalui semarak HUT ke-80 RI, LRMPHP menjadikannya sebagai momentum bagi seluruh pegawai untuk terus bekerja, berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. 

Read More

KKP Gencar Kenalkan Ratusan Produk Hilirisasi Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berinovasi menciptakan produk turunan hasil perikanan untuk mendukung program hilirisasi, sekaligus meningkatkan angka konsumsi ikan nasional. Langkah ini diikuti upaya pengenalan produk secara rutin ke masyarakat untuk dijadikan peluang usaha maupun menambah pengetahuan ragam cara mengolah hasil perikanan. 

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Perikanan (BBP3KP) KKP telah menciptakan 244 produk inovatif yang mudah diolah di rumah serta berpotensi menjadi peluang usaha. Sebanyak 143 jenis produk olahan diantarnya sudah diadopsi dan dikembangkan oleh para pelaku usaha, di mana yang paling banyak dikembangkan adalah abon lembaran dan bakso ikan.

“Peluang usaha (hilirisasi) ini sangat besar, sekaligus kami ingin membangun kebiasaan konsumsi ikan dengan menghadirkan produk olahan yang inovatif, mudah diolah, dan menarik, sekaligus menghapus persepsi negatif, seperti bau amis, alergi, atau takut duri,” jelas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (10/8).

Memaksimalkan Mobil Alih Teknologi dan Informasi (ATI), tim BBP3KP juga rutin menyosialisasikan ratusan produk berbahan baku ikan dan rumput laut hasil hilirisasi ke masyarakat di berbagai daerah. Masyarakat yang disasar meliputi ibu rumah tangga, anggota PKK, hingga pelajar.

Beberapa produk hasil hilirisasi diantaranya abon ikan lembaran, mie kristal berbahan rumput laut, hingga cookies ikan. Ada juga produk biofarmakologi dengan memanfaatkan hasil samping perikanan, seperti albumin dan kolagen yang diekstrak dari kulit dan tulang ikan.

Kepala BBP3KP Rahmadi Sunoko menambahkan, melalui program Mobil ATI, BBP3KP melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, untuk memperkenalkan beragam produk hasil hiliriasasi sekaligus manfaat mengonsumsi ikan 

Selama ini literasi gizi menjadi tantangan utama meningkatkan angka konsumsi ikan di masyarakat. “Masih banyak masyarakat yang enggan mengonsumsi ikan karena kurang memahami manfaatnya atau belum mengetahui cara pengolahan yang variatif dan menarik,” bebernya. 

Salah satu kegiatan terbaru program Mobil ATI berlangsung di Leuwikaret, Bogor. Pelaksanaannya BBP3KP berkolaborasi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari STKIP Arrahmaniyah untuk memperluas jangkauan edukasi.

Kampanye makan ikan sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan makan bergizi gratis menu ikan. Upaya ini akan berdampak positif bagi pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus mendongkrak kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Tanah Air.

Sumber : kkp web

Read More

1.200 Pendaftar Lulus Seleksi Satuan Pendidikan Vokasi Kelautan Perikanan Tahun Akademi 2025/2026

Sebanyak 1.200 calon taruna dan taruni dinyatakan lulus seleksi tahap II Penerimaan Peserta Didik Baru (Pentaru) di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk Tahun Akademik 2025/2026.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa pendidikan tinggi vokasi KKP sedang melangkah menuju masa depan yang lebih strategis. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP), sebagai pilar utama pendidikan vokasi di sektor ini, kini tengah bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII).

Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga arah baru yang menempatkan OII sebagai pusat keunggulan vokasi kelautan bertaraf internasional. Pendidikan dirancang untuk melahirkan sumber daya manusia yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu menjawab tantangan global.

“Transformasi ini membawa perubahan nyata pada sistem seleksi dan distribusi peserta didik. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kualitas, seleksi ditujukan untuk menjaring calon-calon terbaik yang siap menjadi SDM unggul,” ujar Nyoman dalam siaran resmi KKP, Senin (28/7).

Seleksi dilaksanakan secara ketat dan komprehensif, mencakup uji akademik, fisik, kesehatan, serta wawancara. Proses ini menjadi gerbang awal bagi generasi muda untuk bergabung dalam sistem pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kini tengah mengalami transformasi menyeluruh.

*11 Satuan Pendidikan*

Berdasarkan hasil seleksi, 1.200 peserta didik baru akan ditempatkan di 11 satuan pendidikan tinggi vokasi KKP yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia, yaitu meliputi Politeknik AUP Jakarta (288), Politeknik KP Sidoarjo (250), Politeknik KP Karawang (107), Politeknik KP Bitung (80), Polliteknik KP Jembrana (80), Politeknik KP Bone (77), Politeknik KP Dumai (76). Selain itu 71 orang akan ditempatkan di Politeknik KP Kupang, 70 di Politeknik KP Sorong, 66 di Politeknik KP Pangandaran, serta 35 orang di AK-KP Wakatobi.

Meski terdapat penyesuaian kuota agar lebih proporsional, akses bagi anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan tetap menjadi prioritas. Melalui skema afirmasi dan seleksi inklusif, anak-anak nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, hingga pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tetap diberi ruang khusus untuk mengakses pendidikan vokasi berkualitas.

Kebijakan penyesuaian kuota ini tidak semata soal jumlah, melainkan soal peningkatan mutu layanan pendidikan seperti yang ditekankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Pada salah satu kesempatan, Menteri Trenggono menyampaikan pentingnya memberikan pengalaman belajar yang optimal, mulai dari kualitas asrama dan makanan, hingga sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Luluskan 1.991 Wisudawan Kompeten Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluluskan 1.991 wisudawan satuan pendidikan tinggi vokasi tahun 2025. Para wisudawan tidak hanya memiliki ijazah tapi juga sertifikasi kompetensi yang menandakan siap terjun ke dunia kerja maupun berwirausaha.

Saat memberi sambutan pada wisuda nasional berlangsung di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), Jakarta Selatan yang diikuti lulusan dari 11 satuan pendidikan tinggi secara hybrid, Rabu (16/7),  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan  pentingnya peran sumber daya manusia kompeten untuk mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

"Motivasi, dedikasi, penguasaan keterampilan teknis yang bermuara pada kompetensi merupakan kunci keberhasilan,” ujar Menteri Trenggono di depan para wisudawan.

Di sektor kelautan dan perikanan, beberapa program strategis sudah disiapkan seperti modeling tambak berkelanjutan, revitalisasi tambak, program transformasi kampung nelayan, program swasembada garam yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan sumber daya manusia kompeten.

“Satuan pendidikan KKP yang akan bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII) harus mampu membangun SDM yang memiliki core competence dan keilmuan teknis yang spesifik,” ungkapnya.

Serapan Dunia Kerja

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, menambahkan dari total 1991 wisudawan terdapat 391 orang telah diterima bekerja pada dunia industri di dalam dan luar negeri, 8 orang bekerja di pemerintahan, serta 2 orang bekarja di dunia usaha melakukan rintisan wirausaha bidang kelautan dan perikanan.

Para wisudawan tersebut memiliki kompetensi dalam berbagai bidang keahlian, antara lain pemanfaatan sumber daya perairan, penangkapan ikan, permesinan/mekanisasi perikanan, pengolahan hasil perikanan, akuakultur/budi daya ikan, pengelolaan sumber daya perairan, penyuluhan, teknologi kelautan, konservasi, dan ekowisata bahari.

Selain memperoleh ijazah, para wisudawan memiliki sertifikat kompetensi, keahlian dan keterampilan seperti sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F), ANKAPIN I, ATKAPIN I, sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), sertifikat kompetensi dalam keahlian pembesaran dan pembenihan ikan, sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Sementara itu, jumlah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan tinggi vokasi kelautan perikanan di bawah KKP saat ini mencapai 6.704 orang, dengan 77,8% atau 5.217 orang di antaranya merupakan anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, pemasar, dan petambak garam.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Serahkan Salinan Autentik Arsip Terjaga kepada ANRI, Wujud Nyata Komitmen Jaga Kedaulatan Bangsa

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menyerahkan 60 salinan autentik arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan ini merupakan bentuk nyata peran KKP dalam menjaga kedaulatan wilayah dan melestarikan arsip negara.

Sekretaris Jenderal KKP,  Rudy Heriyanto Adi Nugroho, menyampaikan bahwa arsip yang diserahkan merupakan arsip sertipikat hak pakai atas pulau-pulau kecil terluar (PPKT), sebagaimana diamanatkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

“Kami merasa bangga, karena baru pada tahun 2025 ini, KKP dapat menyerahkan arsip yang secara substansi sangat strategis bagi keutuhan wilayah NKRI. Ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan arsip terjaga yang harus terus kami tingkatkan,” ujar Rudy Heriyanto dalam sambutan penyerahan Arsip beberapa waktu lalu di Jakarta. 

Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2025, KKP telah 12 kali menyerahkan arsip statis ke ANRI, dengan total sekitar 3.396 berkas. Capaian ini sejalan dengan peningkatan hasil pengawasan kearsipan tahun 2024, di mana KKP memperoleh nilai 95,23 (kategori AA – Sangat Memuaskan), naik dari 92,47 di tahun sebelumnya. Tingkat digitalisasi arsip juga meningkat dari 87,62 menjadi 88,69.

“Saya menghimbau kepada seluruh pimpinan unit kerja, harus lebih fokus dalam pengelolaan kearsipan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, memberikan apresiasi atas komitmen KKP yang dinilainya sangat serius dalam pengelolaan arsip.

“Penyerahan salinan autentik arsip terjaga ini bukan hanya memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tetapi juga merupakan kontribusi penting dalam penyelamatan dan pelestarian arsip strategis untuk melindungi eksistensi bangsa dan negara,” ungkap Mego.

Ia menyebutkan bahwa arsip yang diserahkan mencakup tanda bukti kepemilikan atas bidang tanah di pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara asing, yang tercipta dari rentang waktu tahun 2017 hingga 2022.

Lebih lanjut, Mego menyampaikan optimismenya terhadap masa depan kearsipan KKP. Penyerahan secara langsung oleh Sekjen KKP dan didampingi para pimpinan tinggi menunjukkan tingkat kesadaran dan keseriusan yang tinggi terhadap pentingnya arsip negara.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kelembagaan antara KKP dan ANRI demi mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, profesional, dan berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Perkuat Peran Penyuluh Sukseskan Program Strategis Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran penyuluh penyuluh perikanan untuk ikut mengawal pelaksanaan program strategis swasembada garam, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi para penyuluh pun digencarkan, salah satunya melalui Pekan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Kelautan dan Perikanan, yang terselenggara 2–10 Juli 2025. Kegiatan diikuti sekitar 1.387 penyuluh keluatan perikanan dari seluruh Indonesia.

“Penyuluh KP adalah jembatan antara kebijakan dan masyarakat pesisir. Mereka bukan pelengkap, tapi pemimpin garis depan dalam mengawal program transformasi ekonomi biru,” ucap Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu (5/7).

Sementara itu menurut Kepala Pusat Pelatihan KP, Lilly Aprilya Pregiwati, peningkatan kompetensi penyuluh menjadi kunci dalam mendukung agenda besar KKP dan program nasional. Kami hadirkan narasumber terbaik dari berbagai sektor untuk memastikan materi pelatihan benar-benar relevan dan aplikatif.

Keberhasilan program swasembada garam, koperasi desa, dan Kampung Nelayan Merah Putih, sangat bergantung pada kedekatan dan kapasitas penyuluh KP dalam membina dan memotivasi kelompok-kelompok usaha masyarakat.

Sebelumnya Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa penyuluh kelautan perikanan yang kompeten adalah fondasi utama menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

Implementasi Kerja Sama, LRMPHP Sambut Siswi PKL dari SMK Negeri 1 Sanden

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan SMK Negeri 1 Sanden, Bantul. Pada Selasa (1/7), dua siswi dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI) resmi memulai kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di LRMPHP.

Acara penyambutan berlangsung di Aula LRMPHP dan dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala LRMPHP, Nur Fitriana, bersama tim internal. Turut hadir pula guru pendamping dari SMKN 1 Sanden, Lia Rusmiyati.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama antara LRMPHP dan SMKN 1 Sanden yang telah disepakati sejak 2 September 2024. Melalui perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bersinergi dalam menyelaraskan kurikulum sesuai kebutuhan industri, pelaksanaan PKL/magang, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki LRMPHP.

Dalam sambutannya, Nur Fitriana menegaskan pentingnya kolaborasi ini sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Ia berharap program PKL ini menjadi pengalaman berharga yang dapat memperkuat kesiapan siswa menghadapi dunia kerja.

"Kami ingin para peserta benar-benar memanfaatkan fasilitas dan kesempatan ini untuk belajar sebanyak mungkin. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Lia Rusmiyati menyampaikan apresiasi kepada LRMPHP atas kesediaannya menjadi mitra pembelajaran bagi siswa. Menurutnya, pengalaman langsung di dunia kerja sangat penting untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis agar lebih siap bersaing setelah lulus.

Dua siswi yang mengikuti PKL kali ini adalah Chelsea Nandria Tauladani dan Laila Ade Rahma, keduanya merupakan siswa kelas XII APHPI. Selama empat bulan ke depan (1 Juli–30 November 2025), mereka akan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran di bawah bimbingan instruktur LRMPHP.

Materi yang akan diberikan mencakup pembuatan produk inovatif, pengujian laboratorium (proksimat, kimia, sensori), promosi produk lewat media sosial, serta praktik penggunaan alat dan mesin pengolahan hasil perikanan. Mereka juga akan dilatih membuat laporan kegiatan sebagai bagian dari dokumentasi proses belajar.

Melalui kegiatan ini, LRMPHP berharap bisa terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang terampil dan siap terjun ke industri perikanan.

Read More

LRMPHP Terima Siswi PKL dari SMK Negeri 1 Jepara

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan kembali menerima enam siswi untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMKN 1 Jepara. Penerimaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 di Ruang Aula LRMPHP, dan dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala LRMPHP, Nur Fitriana, beserta jajaran tim internal LRMPHP. Turut hadir dalam kegiatan tersebut guru pendamping dari SMKN 1 Jepara yang mendampingi keenam siswi peserta PKL. 

Pelaksanaan kegiatan PKL SMKN 1 Jepara merupakan bagian dari implementasi ruang lingkup kerjasama antara kedua instansi yang sudah terjalin selama ini, khususnya dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang link and match dengan dunia industri. Adapun ruang lingkup kerja sama kedua instansi tersebut mencakup penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi, praktek kerja lapangan bagi siswa dan/atau guru, dan pelatihan siswa dan/atau guru.

Pada tahun ini, kegiatan PKL direncanakan berlangsung selama empat bulan, mulai tanggal 23 Juni hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh enam siswi PKL kelas XII Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI), yaitu: Rakhelia Neysa Azkhia, Anisa Nurjanah, Evania Eka Pratiwi, Ratu Nurhidayati, Divana Safa Vanessa, dan Jesica Apriliana. 

Selama pelaksanaan PKL, para siswi akan dibimbing secara langsung oleh instruktur LRMPHP yang memiliki kompetensi dalam melatih dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan kurikulum terkini. Adapun materi pembimbingan yang akan diberikan mencakup ketrampilan pembuatan produk inovasi, kompetensi dasar pengujian proksimat, kimia dan sensori, kemampuan diseminasi produk di sosial media, ketrampilan penggunaan alat dan mesin pengolahan, dan ketrampilan pelaporan kegiatan. 

Dalam sambutannya, Plh. Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan PKL merupakan bagian dari ruang lingkup kerja sama antara LRMPHP dengan SMKN 1 Jepara, yang diwujudkan melalui program pembimbingan dan pelatihan bagi para siswa. Melalui kegiatan ini, para siswi diharapkan dapat menyerap ilmu dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar kerja sama antara kedua instansi ini dapat terus terjalin, meskipun saat ini sedang ada penataan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Agung Nugroho selaku guru pendamping dari SMKN 1 Jepara menyampaikan terima kasih atas kesediaan LRMPHP menjadi tempat pelaksanaan PKL. Ia juga berharap para siswi dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan disiplin. Dengan pembekalan materi tersebut, para siswi diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Read More

KKP Tegaskan Pulau Tidak Bisa Diperjualbelikan!

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tidak ada regulasi yang mengatur penjualan pulau maupun pulau kecil di Indonesia. Untuk mengantipasi iklan penjualan pulau terulang, KKP siap bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta mempublikasikan profiling pulau-pulau kecil di Indonesia melalui situs resmi. 

“Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil. Yang diperbolehkan adalah terkait pemanfaatannya untuk kegiatan tertentu,  hak atas tanahnya, serta investasinya. Itu pun dengan syarat-syarat ketat," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara pada keterangannya di Jakarta pada Jumat, (20/6).

KKP memiliki kewenangan dalam pemberian izin atau rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, Izin pemanfatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk penanam modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100-kilometer persegi untuk penanam modal dalam negeri. Sejak tahun 2019 melalui Peraturan Menteri KP Nomor 8 Tahun 2019, KKP telah mengatur terkait batasan luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. 

"Lahan pulau kecil tidak dapat dikuasai seluruhnya, terdapat paling sedikit 30 persen lahan yang dikuasai negara baik untuk fungsi lindung, akses publik, dan kepentingan umum lainnya sehingga yang dapat dimanfaatkan paling banyak 70 persen dari luas pulau. Dari 70 persen yang dapat dimanfaatkan ini, pelaku usaha wajib mengalokasikan untuk ruang terbuka hijau,” jelasnya.

Sinergi dengan Komdigi

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris menambahkan, untuk menghindari terulangnya kejadian iklan penjualan pulau secara daring KKP, telah mengambil langkah dengan berkirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Digital, guna membatasi atau melakukan take down situs yang mengiklankan penjualan pulau. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan subdomain khusus terkait informasi daftar dan profil pulau-pulau kecil/terluar pada situs resmi KKP, sebagai bahan literasi.

Secara berkelanjutan, KKP juga melaksanakan sosialisasi atau edukasi kepada publik terkait pemanfaatan pulau kecil, mekanisme dan tata cara perizinan pulau kecil, serta kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pulau kecil. "Dengan meningkatnya pemahaman publik, diharapkan akan menurunkan potensi-potensi konflik pemanfaatan sumberdaya dan kerusakan lingkungan di pulau kecil serta dapat meningkatkan pemanfaatan pulau secara legal dan berkelanjutan," ujarnya.

KKP mendorong pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk kegiatan ekowisata, konservasi, budidaya laut berkelanjutan, dan riset kelautan yang semuanya harus dijalankan dalam kerangka yang legal dan transparan. Pemanfaatan pulau kecil harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, kemampuan dan kelestarian sistem tata air sekitar, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya yang menekankan aspek keterlibatan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa pemanfaatan pulau kecil dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem pesisir.

“Ini merupakan wujud tanggung jawab kita bersama untuk perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan,” tutur Aris.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pulau-pulau kecil merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, untuk menjamin kepentingan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan ekologi.

Sumber : kkp web

Read More

Ribuan ASN KKP Ikut Program SAKIP, Terapkan Budaya Kerja Akuntabel

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pembukaan pelatihan dilakukan secara hybrid pada awal Juni lalu oleh Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, yang diikuti oleh 944 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh unit kerja di lingkup KKP. Pelatihan bertujuan memperkuat pemahaman teknis ASN terhadap implementasi SAKIP serta mendorong budaya kerja yang profesional. 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap tindakan, program dan kebijakan bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho pada acara peluncuran.

Rudy menyampaikan bahwa program SAKIP bukan hanya soal administrasi atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi merupakan fondasi penting dalam pengelolaan kinerja organisasi di KKP, sehingga nantinya bisa menciptakan birokrasi yang efektif.

Program ini menjadi bagian pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas Tahun 2025-2029.

Pelatihan SAKIP disusun secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi pembelajaran internal di KKP. Dalam pelaksanaannya, KKP mengadopsi pendekatan Corporate University (CorpU), yang menempatkan pembelajaran sebagai bagian dari siklus kerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

“Melalui pendekatan CorpU, pembelajaran bukan lagi kegiatan sesekali, tetapi menjadi bagian dari keseharian,” jelasnya.

Pendekatan CorpU bukan hanya melihat SAKIP sebagai sebuah kewajiban dalam memenuhi administrasi, tetapi menjadi sarana untuk menyesuaikan antara kompetensi individu dengan tujuan organisasi. Dengan demikian setiap pegawai di setiap level, harus punya peran aktif yang sama.

Perlu diketahui pula bahwa sejak tahun 2013 hingga 2024, KKP secara konsisten meraih predikat ‘A’ dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB. Capaian ini mencerminkan kualitas sistem manajemen kinerja KKP yang sangat baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.

Melalui pelatihan ini, KKP berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antar unit kerja dalam membangun organisasi yang efisien, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pentingnya akuntablitas dalam melayani masyarakat, maupun melaksanakan program-program kerja KKP. Hasilnya tidak hanya kualitas tapi juga produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

Tiga Inovasi BPPSDM KP Melaju ke KIPP 2025

Tiga inovasi pelayanan publik dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ketiga inovasi tersebut adalah Loca Feed Community (LFC) yang merupakan inovasi dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok; BINA BOS PANEN (Budi Daya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) inovasi dari BRPBATPP Bogor; dan Aquaculture Terracing System (AQTES) dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.

"Tiga inovasi ini lahir dari semangat untuk menghadirkan solusi yang relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Inovasi ini bukan sekadar ide, tapi wujud keberpihakan kita terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kami harap pencapaian ini dapat menginspirasi unit kerja lain untuk terus berinovasi,” kata Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (10/6).

Rentetan Inovasi

LFC merupakan inovasi pengolahan sisa makanan (food waste) rumah tangga, hotel, dan restoran menjadi pakan ikan ramah lingkungan melalui biokonversi larva Black Soldier Fly. Selain menekan emisi metan, inovasi ini menciptakan peluang usaha berbasis ekonomi sirkular. Sejak dijalankan, BRBIH berhasil mengelola hingga 36 ton limbah organik per tahun, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan limbah sekaligus menyediakan pakan ikan alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan.

Sementara itu BINA BOS PANEN lahir sebagai respon dari banyaknya kegagalan budi daya bioflok konvensional. Inovasi ini menyederhanakan metode budi daya melalui pendekatan “Sipanen”, bahan flok praktis bernama prebiomix, serta pelatihan intensif. Hasilnya, produktivitas meningkat empat kali lipat dan omset pelaku usaha melonjak dari Rp6 juta menjadi Rp25 juta per siklus. Inovasi ini telah direplikasi di berbagai daerah, mendukung kemandirian pangan dan ekonomi hijau.

AQTES yang merupakan sistem terasering untuk pendederan benih lobster laut, mampu meningkatkan kelangsungan hidup lobster dari 2 persen di alam menjadi 60–70 persen. Inovasi ini juga menjadi program pelatihan berbasis SKKNI dan model penyuluhan di kawasan Smart Fisheries Village (SFV) Ambon, dengan tambahan keuntungan hingga Rp4,9 juta per tahun dari penjualan benih lobster.

Inovasi Layanan Publik

KIPP menjadi ajang tahunan untuk mendorong inovasi pelayanan publik yang kreatif, solutif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap kementerian/lembaga diminta mengajukan 15 inovasi unggulan. Tahun ini, tiga dari 15 inovasi yang dikirim KKP berasal dari BPPSDM KP, sebagai bukti komitmen terhadap transformasi pelayanan publik berbasis solusi dan keberlanjutan

Penyelenggaraan KIPP 2025 diatur melalui PermenPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD. Tahun ini, KIPP mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Inovasi yang diajukan harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni bermanfaat dan terukur, dapat direplikasi, serta berkelanjutan hingga menjadi kebijakan publik. KIPP diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi menjadi gerakan nasional dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

BPPSDM KP mengajak masyarakat untuk turut memberi dukungan melalui partisipasi aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait inovasi ini. Video presentasi ketiga inovasi dapat disaksikan di kanal YouTube berikut:

● https://lnk.ink/LOCAFeedCommunity

● https://lnk.ink/BinaBosPanen

● https://lnk.ink/Aqtes

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh unit kerja kementeriannya untuk terus berinovasi, guna meningkatkan pelayanan dan produktivitas masyarakat kelautan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari Jalin Kerja Sama Pemberdayaan Klien Pemasyarakan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari Gunungkidul. Penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan di Aula LRMPHP, 5 Juni 2025 oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany dan Kepala Bapas Kelas II Wonosari, Andi Gafriana Mutiah. 

Perjanjian kerja sama dalam rangka pemberdayaan klien pemasyarakan tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi mekanisasi kelautan perikanan dan bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan di wilayah kerja Bapas Kelas II Wonosari agar dapat kembali produktif, berfungsi sosial di masyarakat dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kepala LRMPHP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiasi kerjasama lintas sektor yang dilakukan Bapas Kelas II Wonosari. Harapannya kegiatan kerjasama dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya klien pemasyarakatan.

Sementara itu Kepala Bapas Kelas II Wonosari menjelaskan tugas dan fungsi lembaga Bapas Kelas II Wonosari yang menjalankan pembimbingan bagi warga binaan yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Kepala Bapas juga berharap melalui kerjasama dengan LRMPHP ini klien pemasyarakatan akan memperoleh akses pelatihan dan teknologi tepat guna dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai bekal untuk hidup mandiri di tengah masyarakat

Read More

Resmi Ditutup, KKP Terima 910 Proposal Pengajuan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. 

Tahun ini KKP menargetkan pembangunan 100 KNMP di berbagai wilayah, yang 80 persen penduduknya adalah nelayan atau pembudidaya perikanan. 

“Per kemarin pendaftaran program Kampung Nelayan Merah Putih sudah resmi kami tutup. Semangat dan antusiasme yang luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat, jadi bukti bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih adalah harapan bersama,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (5/6).

Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan. Doni mengutarakan, pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp22 miliar untuk setiap lokasi pembangunan. Dengan program tersebut, wilayah pesisir tradisional maupun kampung perikanan budidaya akan ditransformasi menjadi kawasan perikanan terintegrasi.

Untuk wilayah pesisir akan disiapkan infrastruktur dermaga, pabrik es, cold storage, sentra kuliner, kios perbekalan melaut, hingga balai pelatihan sebagai sarana meningkatkan kompetensi masyarakat setempat. Sedangkan di kampung perikanan budidaya akan disiapkan sarana prasana penunjang kegiatan budidaya modern dan berkelanjutan. Di tiap lokasi pembangunan pun dipastikan adanya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) agar aktivitas produksi tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

“Selama masa seleksi kami mengajak pemda maupun masyarakat wilayah yang diajukan sebagai lokasi KNMP untuk menyuarakan potensinya masing-masing, dengan memantion medsos IG @Kkpgoid dan tiktok Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena dari kampung yang kuat, lahir masa depan yang hebat,” ujar Doni.

*Siapkan Regulasi*

Sementara itu menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budidaya Trian Yunanda, sejalan dengan proses seleksi lokasi pihaknya tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KNMP. Kecepatan dan ketepatan program ini penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya seperti yang sudah berjalan di Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. 

“Saat ini tim lebih lanjut sedang melakukan seleksi terhadap 100 lokasi unggulan yang dapat dibangun di 2025. Kemudian menyiapkan gambar pra-desain perencanaan & persiapan survey 100 lokasi yang diharapkan dapat tuntas di akhir bulan Juni ini. Seluruh proposal yang masuk akan menjadi basis data awal terhadap rencana pembangunan 1.100 KNMP sampai tahun 2027, ” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program Kampung Nelayah Merah Putih mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. KNMP merupakan pengembangan program Kampung Nelayan Modern (KALAMO) yang salah satunya diterapkan di desa pesisir Biak Numfor. Pengelolaan  KNMP nantinya melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sumber : kkp web

Read More