Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mengoptimalkan peran penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) demi memperkuat ekonomi pesisir dan ketahanan pangan nasional.
Komitmen tersebut diperteguh dalam Konsolidasi Penyuluhan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Program/Kegiatan Prioritas Nasional yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BPPSDM KP, Jajaran eselon I dan II lingkup KKP, kepala unit pelaksana teknis lingkup BPPSDM termasuk diantaranya Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), serta Penyuluh Perikanan se-Indonesia yang hadir secara luring dan daring pada 21 September 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.
Kepala BPPSDM Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan pendampingan BPPSDM KP, sebanyak 3.888 penyuluh perikanan telah tersebar di 37 provinsi dan 484 kabupaten/kota. Penyuluh ini memegang peran vital dalam mengawal program mulai dari tahap identifikasi dan survei, pendampingan pembangunan sarana dan prasarana, hingga operasionalisasi di lapangan.
Salah satu program utama yang mendapat pendampingan penyuluh adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak 1.260 penyuluh mendampingi evaluasi 65 KNMP Tahap 1 di 25 provinsi. Hasilnya, 2.841 izin usaha dan legalitas berhasil diterbitkan (77%), jumlah pemilik kartu KUSUKA bertambah 3.814 orang, serta terbentuk 829 kelompok usaha baru, 6.871 pelaku usaha mengakses sarana prasarana. Selain itu, sebanyak 199 pelaku usaha didampingin untuk kemitraan, 29 kemitraan pasar terjalin dan 30% pengajuan pembiayaan pelaku usaha telah terealisasi.
Pendampingan juga dilakukan pada program Budidaya Ikan Darat Tematik (Bioflok) yang melibatkan 1.115 penyuluh di 46 kabupaten/kota. Program ini mencatat penambahan 47% anggota KUSUKA dan 38% pelaku usaha baru. Sebanyak 74 NIB serta 20 sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah terbit. Dari usulan permodalan Rp700 juta, sebanyak Rp475,5 juta (68%) telah terealisasi.
Sementara itu, dalam program Swasembada Garam, sebanyak 179 penyuluh mendampingi 1.180 kelompok pelaku usaha garam di 57 kabupaten/kota. Pendampingan ini turut mendorong adopsi teknologi modern (geomembran) hingga 62%, atau mencakup 736 kelompok petambak garam.
Melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif, KKP berkomitmen mempercepat kemandirian ekonomi nelayan, meningkatkan kualitas produksi, serta mendukung terwujudnya agenda Ekonomi Biru di Indonesia. Peran penting penyuluh dipertegas melalui harapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dengan meminta para penyuluh dan pendidik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendedikasikan diri dalam mengawal program prioritas nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai kekuatan lapangan KKP yang hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebagai bagian penting dari tugas tersebut. Para penyuluh juga diharapkan menyampaikan berbagai keberhasilan, kendala permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menteri Trenggono mengajak seluruh penyuluh untuk bergerak dan bekerja bersama, memastikan setiap program prioritas tidak berhenti pada pencapaian fisik semata, tetapi benar-benar dapt beroperasi, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0 comments:
Posting Komentar