LRMPHP Kembangkan Rotary Dryer Tepat Guna untuk Mendukung Pembuatan Pakan Mandiri

Pengeringan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengolahan hasil perikanan. Selain mengurangi kadar air bahan, proses ini juga berperan dalam memperpanjang daya simpan dan menjaga mutu produk. Untuk mendukung proses tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan rotary dryer, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan berbagai bahan berbentuk butiran atau granula, termasuk pelet pakan ikan dan maggot.

Rotary dryer bekerja dengan cara memutar dan memanaskan bahan secara bersamaan di dalam tabung atau drum. Selama proses pengeringan, bahan terus bergerak mengikuti putaran drum sehingga panas dapat mengenai bahan secara lebih merata. Mekanisme ini membantu mempercepat proses pengeringan sekaligus menghasilkan tingkat kekeringan yang lebih seragam.

Teknologi rotary dryer dirancang dengan konstruksi yang sederhana sehingga relatif mudah dioperasikan dan dipelihara. Alat ini menggunakan LPG sebagai sumber panas, sementara putaran drum digerakkan oleh motor listrik berdaya 350 watt dengan tegangan 220 volt. Dengan kapasitas pengeringan sekitar 6–8 kg dalam waktu 15 menit, rotary dryer dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengeringan pada skala usaha.

Secara umum, rotary dryer terdiri atas beberapa bagian utama, antara lain tabung atau drum pengering, ruang burner, reducer, motor penggerak, tuas pengoperasian, dan rangka utama. Tabung menjadi tempat bahan bergerak selama proses pengeringan, sedangkan burner menghasilkan panas dan motor menggerakkan drum. Seluruh bagian tersebut ditopang oleh rangka yang dilengkapi roda sehingga alat lebih mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.

Selain untuk pengeringan hasil olahan perikanan, rotary dryer juga memiliki potensi untuk mendukung pembuatan pakan mandiri. Salah satunya pada tahap pengeringan pelet ikan dan maggot yang membutuhkan kondisi kering agar lebih mudah disimpan dan digunakan. Pergerakan bahan di dalam drum selama menerima panas membuat proses pengeringan berlangsung secara lebih merata.

Pemanfaatan teknologi rotary dryer salah satunya diperkenalkan LRMPHP melalui kegiatan Workshop Alih Teknologi di Smart Fisheries Village (SFV) Silvofishery Marana, Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kawasan SFV.

Melalui introduksi rotary dryer, LRMPHP terus mendorong penerapan teknologi mekanisasi yang sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemanfaatannya diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pengeringan, mendukung pengembangan pakan mandiri, serta membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil perikanan di tingkat masyarakat.

Dengan konstruksi yang relatif sederhana, pengoperasian yang mudah, serta kemampuan mengeringkan bahan dengan lebih cepat dan merata, rotary dryer menjadi salah satu alternatif teknologi tepat guna yang dapat dikembangkan dan direplikasi sesuai kebutuhan pengguna.

Read More

Menteri Trenggono Pastikan Enam Program Prioritas Nasional Berdampak bagi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan tidak semata membangun fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pelaksanaan program prioritas harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, KKP melakukan konsolidasi internal untuk memastikan seluruh jajaran memahami target, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang harus diterima masyarakat.

Menteri Trenggono mencontohkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Menurut dia, pembangunan kampung nelayan tidak semata-mata dilakukan dengan memperbaiki rumah warga, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nelayan.

“Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,” kata Menteri Trenggono saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin (31/8).

Ia mengungkapkan, pengalamannya mengunjungi sejumlah kampung nelayan sejak awal menjabat Menteri KKP pada 2020 menjadi salah satu dasar dalam merancang program tersebut. Saat itu, ia menemukan kondisi kampung nelayan di berbagai daerah memiliki persoalan yang relatif sama, mulai dari lingkungan yang kurang tertata hingga keterbatasan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.

Menteri Trenggono kemudian mencontohkan pengembangan kawasan nelayan di Biak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa infrastruktur permukiman, tetapi juga sarana pendukung aktivitas ekonomi seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola.

“Research dulu apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Menurut Menteri Trenggono, pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu model dalam pengembangan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029.

Selain KNMP, KKP juga menjalankan lima program prioritas lainnya, yakni pembangunan integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budidaya tematik di 40.000 desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta program swasembada garam.

Menteri Trenggono mengatakan, setiap program memiliki model pengembangan yang berbeda sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan tambak udang terintegrasi yang diproyeksikan menjadi contoh pengelolaan kawasan budidaya yang produktif.

Program budidaya tematik juga terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi. KKP tengah mempertimbangkan penerapan teknologi lain seperti Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya.

“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,” kata Menteri Trenggono.

*Pengawasan Diperketat*

Di sisi lain, Menteri Trenggono mengingatkan jajaran KKP agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam menjalankan program prioritas tersebut. Besarnya anggaran dan skala pekerjaan harus diikuti dengan integritas serta kepatuhan terhadap aturan.

Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan pelaksanaan program mengedepankan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, serta sistem pengawasan yang kuat. Setiap tahapan pekerjaan memiliki alat ukur yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan,” kata Didit.

Ia meminta seluruh jajaran KKP memperkuat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk temuan dalam proses pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Didit juga mengingatkan bahwa percepatan program tidak boleh mengabaikan prosedur. Menurut dia, kerja cepat harus tetap dibarengi dengan kecermatan dan tanggung jawab. “Kerja cepat, kerja cerdas, kerja ikhlas,” ujarnya.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Resmi Miliki Klinik Halal dan Bridge & Engine Simulator

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki klinik halal  guna memberikan kepastian dan kemudahan kepada pelaku usaha, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, hingga proses pendaftaran sertifikasi halal.

Sedikitnya ada 16 Klinik Halal di wilayah Indonesia Timur yang diluncurkan secara simbolis melalui Halal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon pada Jumat (21/8) lalu. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menyampaikan, keberadaan Klinik Halal merupakan langkah strategis untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) di bidang hilirisasi. Sehingga dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepastian hukum, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

“Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya halal, tetapi juga bankable dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Peluncuran Klinik Halal sekaligus menjadi momentum pengukuhan 84 Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai Pendamping Produk Halal (PPH). Para pendamping tersebut akan mendukung layanan pendampingan sertifikasi halal di tujuh provinsi Indonesia Timur, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Pada tahap awal, pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal dilaksanakan bagi 300 UMKM yang tersebar di 16 kabupaten/kota, yaitu Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Buru, Morotai, Sorong, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Nabire.

Langkah tersebut semakin penting seiring dengan akan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan pada Oktober 2026. Pelaksanaan program ini diperkuat melalui sinergi BPPSDM KP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), khususnya Loka BPJPH Maluku, termasuk melalui akses terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

“Kami berharap para penyuluh yang telah dikukuhkan sebagai Pendamping Produk Halal dapat menjadi penggerak di lapangan, mendampingi pelaku UMKM secara langsung dan memastikan semakin banyak produk kelautan dan perikanan di Indonesia Timur yang memiliki kepastian halal serta mampu meningkatkan nilai ekonominya,” ungkapnya.

Penguatan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

*Perkuat Kompetensi dan Keselamatan Awak Kapal*

Selain penguatan ekosistem halal, pada kesempatan yang sama BPPSDM KP juga meresmikan fasilitas Bridge & Engine Simulator di BPPP Ambon sebagai sarana peningkatan kompetensi dan keselamatan awak kapal perikanan.

Nyoman menjelaskan, sektor perikanan tangkap memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi. Karena itu, peningkatan kecakapan awak kapal menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran dan operasional kapal perikanan.

“Keselamatan jiwa dan harta benda di laut harus menjadi prioritas. Untuk itu, awak kapal perikanan harus memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui latihan praktik yang mendekati kondisi sebenarnya di atas kapal,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019. Ratifikasi tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin mutu pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan.

Dalam rangka mendukung pemenuhan standar tersebut, BPPP Ambon ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan dan pelatihan yang menjadi pilot project standardisasi sarana dan prasarana bertaraf internasional pada 2026–2027.

Pengembangan fasilitas tersebut didukung melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 dan 2027, termasuk untuk pengadaan Bridge dan Engine Simulator serta sarana dan prasarana pelatihan yang mengacu pada standar STCW-F.

Fasilitas simulator tersebut dirancang menyerupai kondisi anjungan kapal perikanan dengan sudut pandang sekitar 240 derajat, serta dilengkapi berbagai modul, antara lain navigasi radar, kompas magnet dan gyro, olah gerak kapal perikanan, pengendalian mesin (engine room), serta modul alat penangkap ikan (fishing module).

Dengan fasilitas tersebut, BPPP Ambon diharapkan semakin siap menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, termasuk Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) Tingkat I, II, dan III, serta sertifikasi kepelautan lainnya standar kualitas yang diakui oleh International Maritime Organization (IMO) yang dimandatkan dalam STCWF.

“Melalui simulator ini, kita ingin memastikan nelayan dan awak kapal perikanan tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui, berdaya saing global, dan mampu mendukung terwujudnya zero accident di atas kapal perikanan,” tegas Nyoman.

Ia menambahkan, keberadaan fasilitas simulator dan jaringan Klinik Halal merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM dan penguatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, Kepala BPPP Ambon Abubakar menyampaikan, kehadiran Bridge & Engine Simulator serta Klinik Halal menjadi momentum penting bagi BPPP Ambon untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan fasilitas simulator yang modern dan berstandar internasional, pihaknya siap memperkuat pelatihan serta sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 

Di sisi lain, melalui Klinik Halal, pihaknya juga akan meningkatkan pendampingan kepada UMKM dan Poklahsar agar produk olahan kelautan dan perikanan memenuhi ketentuan halal, memiliki nilai tambah, dan semakin kompetitif di pasar. 

"Kami berkomitmen menjaga, mengoptimalkan, dan memastikan kedua fasilitas ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pengembangan SDM KP di Indonesia Timur," ujarnya.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Terus Salurkan Bantuan Bencana NTT Sesuai Kebutuhan Warga

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan dihimpun melalui Satgas Tanggap Bencana KKP dan disalurkan secara bertahap melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa KKP akan terus hadir dan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu percepatan penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak bencana di NTT.

“KKP saat ini ada satgas yang mengumpulkan bantuan seluruh eselon I dan masyarakat lain yang mempunyai keinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana, itu kita pos kan di KKP, ketua satgas akan berkoordinasi dengan wilayah bencana kira-kira apa yang dibutuhkan, itu yang kita kirim,” kata Menteri Trenggono.

Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ayu Rahmawati, mengatakan seluruh jajaran KKP masih terus melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan untuk memastikan bantuan yang dihimpun dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Satgas Tanggap Bencana KKP tetap aktif melakukan assessment, validasi data, dan koordinasi lapangan bersama UPT KKP serta BNPB, BMKG, Basarnas, dan pemerintah daerah,” ujar Ayu.

Secara keseluruhan, penyaluran bantuan KKP dilakukan secara bertahap melalui Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, serta sarana pendukung lainnya.

Salah satu penyaluran bantuan dilakukan pada 22 Agustus 2026. Bantuan natura Tahap III telah diserahterimakan dari KKP kepada Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 09.05 WIB.

Bantuan tersebut antara lain terdiri atas 650 sarung dari Persatuan Nelayan Jawa Tengah dan HNSI, 8.100 popok bayi, 9.600 pembalut wanita, 1.440 sikat gigi, 2.880 pasta gigi, 800 sabun mandi, serta 624 sachet deterjen.

Selain itu, KKP juga menyalurkan pakaian dalam perempuan dan laki-laki, perlengkapan bayi, handuk, selimut, tikar lipat, hingga perlengkapan memasak dan makan seperti panci, piring plastik, dan sendok stainless.

“Assessment terus dilakukan, termasuk percepatan validasi data nelayan dan anak buah kapal, kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, hingga nilai kerugian usaha masyarakat,” katanya.

Satgas juga memprioritaskan pemeriksaan teknis terhadap sejumlah fasilitas perikanan yang terdampak, termasuk Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI) Alok. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas yang dinyatakan aman dapat segera difungsikan kembali.

Berdasarkan hasil identifikasi menyeluruh hingga 19 Agustus 2026 pukul 19.50 WIB, seluruh pegawai KKP yang berada di wilayah terdampak bencana telah teridentifikasi dalam kondisi aman. Tidak terdapat pegawai KKP yang menjadi korban maupun terdampak langsung akibat bencana tersebut.

Di sisi lain, KKP juga terus menghimpun donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana NTT. Berdasarkan pemutakhiran pengelolaan bantuan hingga 22 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, total donasi uang yang terkumpul mencapai Rp920 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp104,29 juta telah digunakan untuk belanja paket bantuan sembako melalui Kendari dan Rp48,66 juta untuk belanja paket bantuan melalui posko pusat. Dengan demikian, dana yang masih tersedia tercatat sebesar Rp767,06 juta.

KKP memastikan seluruh bantuan dan donasi akan terus dikelola secara transparan dan disalurkan berdasarkan hasil assessment kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan juga dilakukan melalui koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait.

Sumber: kkp web

Read More

Semarak HUT ke-81 RI, LRMPHP Bekali Klien Pemasyarakatan Keterampilan Diversifikasi Produk Perikanan

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan dan Diversifikasi Produk Perikanan bagi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Jumat (14/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor LRMPHP, Bantul, ini merupakan hasil kolaborasi LRMPHP dengan Bapas Kelas II Wonosari dan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Yogyakarta, sekaligus menjadi bagian dari implementasi Perjanjian Kerja Sama antara LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari.

Bimtek diikuti oleh 10 klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala LRMPHP, Kepala Bapas Kelas II Wonosari, dan Kepala BPPMHKP Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber serta praktik filleting dan pengujian formalin pada ikan.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para peserta. “Melalui kegiatan ini, kami berharap tidak hanya dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga menambah pengetahuan dan keterampilan peserta yang pada akhirnya dapat membuka peluang tumbuhnya wirausaha di bidang perikanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPPMHKP Yogyakarta menyampaikan pentingnya pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan. Kehadiran BPPMHKP Yogyakarta dalam kegiatan ini turut mendukung peningkatan pengetahuan peserta mengenai keamanan pangan, khususnya dalam mengenali ciri-ciri ikan segar yang aman dan bebas dari bahan berbahaya seperti formalin. Materi tersebut sejalan dengan tugas BPPMHKP dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Senada dengan Kepala LRMPHP dan BPPMPHP, Kepala Bapas Kelas II Wonosari turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai memberikan manfaat bagi klien pemasyarakatan, khususnya dalam menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang pengolahan hasil perikanan. Bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan produktif dan membuka peluang usaha setelah mengikuti program pembinaan. Ia juga berharap kerja sama dan kolaborasi antara Bapas Kelas II Wonosari dan LRMPHP dapat terus dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang.

Untuk mendukung tujuan tersebut, peserta memperoleh materi penanganan ikan segar, pengenalan ciri-ciri ikan berformalin, diversifikasi produk perikanan, serta pemanfaatan alat dan mesin (alsin) tepat guna yang disampaikan oleh instruktur LRMPHP dan BPPMHKP Yogyakarta. Materi kemudian diperkuat melalui praktik fillet ikan yang dipandu Penyuluh Perikanan Bantul serta praktik pengujian untuk mengenali indikasi penggunaan formalin oleh BPPMHKP Yogyakarta.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Bimtek diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai penanganan dan keamanan hasil perikanan, tetapi juga membekali keterampilan praktis penanganan ikan dan pengenalan olahan produk perikanan yang beragam dan bernilai tambah. Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal produktif bagi klien pemasyarakatan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha di bidang pengolahan hasil perikanan.

Read More

Menteri Trenggono Upacara HUT RI Bareng Nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melangsungkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia bersama para nelayan dan masyarakat pesisir di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8) pagi. 

Upacara bertemakan “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” itu berlangsung khidmat, disertai pemanjatan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. 

“Setelah 81 tahun merdeka, masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan,” ujar Menteri Trenggono di lokasi. 

Menteri Trenggono mengatakan, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan seiring dengan penguatan sektor perikanan sebagai sumber protein nasional sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Untuk itu, salah satu fokus utama KKP saat ini menghadirkan fasilitas perikanan terintegrasi di kawasan-kawasan pesisir melalui program kerja prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

KNMP diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, dan mendorong nelayan naik kelas. “Jika petani membutuhkan irigasi untuk meningkatkan produktivitas, maka nelayan membutuhkan dermaga yang layak, tempat pendaratan ikan, fasilitas rantai dingin, cold storage, pabrik es, dan sarana dasar produksi lainnya,” jelas Menteri Trenggono. 

Kehadiran fasilitas perikanan di lokasi KNMP seperti cold storage, pabrik es portabel, shelter pendaratan ikan, hingga dermaga terbukti menunjukkan hasil positif bagi produktivitas perikanan di sana. Sebanyak 8 ton ikan hasil tangkapan nelayan telah dikirim ke luar kota dari KNMP Sorue Jaya. Bahkan ikan-ikan yang dikirim tersebut berkualitas ekspor. 

Menurut Menteri Trenggono, capaian itu menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur, produksi, dan akses pasar secara terpadu dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan nelayan. Terlebih 90 persen warga Desa Sorue Jaya menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.

“Kita ingin kampung-kampung nelayan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir,” pungkasnya.

KKP telah membangun 100 KNMP pada 2025 dan tengah membangun 1.269 KNMP pada 2026, dengan target mencapai 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia pada akhir 2029. Selain KNMP, lima program kerja prioritas KKP lainnya yaitu Budi Daya Ikan Tematik Berbasis Desa, Revitalisasi Budidaya Ikan Pantura Jawa, Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi, Modernisasi Kapal Perikanan, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional untuk mendukung Swasembada Garam Nasional. 

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di KNMP Sorue Jaya juga diisi dengan pemberian 4.000 paket bantuan produk perikanan dan sembako kepada masyarakat Kecamatan Soropia serta bingkisan perlengkapan sekolah bagi 45 siswa SDN Tapulaga. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penanaman 17 pohon pule untuk penghijauan lingkungan KNMP, peninjauan bazar UMKM produk kelautan dan perikanan, serta berbagai persembahan seni dan budaya daerah yang melibatkan pelajar dan anak-anak nelayan.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Kembangkan Ekstruder Twin Screw untuk Mendukung Pembuatan Pakan Ikan Terapung

Seiring dengan meningkatnya produksi perikanan nasional, kebutuhan akan pakan ikan juga terus mengalami peningkatan. Ketersediaan pakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan budidaya perikanan. Kondisi tersebut mendorong perlunya teknologi pembuatan pakan yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya pada skala usaha kecil dan menengah (UKM).

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan mesin pembuat pakan ikan Skala UKM. Salah satu hasil rancang bangunnya adalah ekstruder twin screw, yaitu mesin yang dikembangkan untuk menghasilkan pakan ikan berbentuk pelet terapung.

Pengembangan mesin ini diharapkan dapat mendukung penyediaan teknologi pembuatan pakan yang sesuai untuk skala UKM. Dengan teknologi ekstrusi, bahan pakan diproses hingga menghasilkan pelet dengan karakteristik yang memungkinkan pakan dapat mengapung di permukaan air.

Ekstruder twin screw hasil rancang bangun LRMPHP telah melalui pengujian dengan sejumlah parameter untuk mengetahui kinerjanya dalam pembuatan pelet ikan terapung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mesin mampu menghasilkan rendemen terbaik sebesar 83,81 persen, dengan laju aliran massa tertinggi mencapai 9,94 kg per jam.

Selain itu, pelet yang dihasilkan memiliki rasio pengembangan sebesar 1,63 kali, dengan kemampuan daya apung terbaik mencapai 98,75 persen. Stabilitas pelet dalam air juga mencapai sekitar 86 persen. Karakteristik tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembuatan pakan ikan terapung karena pakan yang dapat bertahan dan mengapung di air akan lebih mudah dimanfaatkan dalam kegiatan budidaya.

Dalam pengujian, ekstruder twin screw digunakan untuk membuat pelet ikan terapung dengan bahan berupa tepung ikan, tepung Spirulina, tepung bungkil kedelai, tepung jagung, dan tepung tapioka. Formulasi pakan dilakukan dengan memberikan variasi penambahan tepung Spirulina masing-masing sebesar 9,5 persen, 19 persen, dan 28,5 persen.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tepung Spirulina memberikan pengaruh terhadap karakteristik pelet yang dihasilkan. Semakin besar penambahan tepung Spirulina, terjadi peningkatan pada kadar protein, rasio ekspansi, dan daya apung pelet. Di sisi lain, penambahan tersebut dapat menurunkan unit density pelet ikan terapung.

Pengembangan ekstruder twin screw ini menjadi salah satu upaya LRMPHP dalam menghasilkan teknologi mekanisasi yang dapat mendukung kebutuhan pelaku usaha perikanan. Teknologi pembuatan pakan skala UKM diharapkan dapat memberikan pilihan bagi pengguna dalam memproduksi pakan ikan secara lebih sesuai dengan kebutuhan, sekaligus mendukung pengembangan usaha budidaya perikanan.

Melalui pengembangan teknologi tepat guna, LRMPHP terus mendorong pemanfaatan hasil inovasi mekanisasi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Read More